Banyak Warga Belum Kebagian Sembako, Pemkot Jambi Kehabisan Stok

IMCNews.ID, Jambi - Pelaksanaan pengetatan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di Kota Jambi masih menyisakan persoalan. Padahal, prosesnya telah berjalan sejak Senin (23/8/2021) hingga Minggu (29/8/2001) mendatang.

Salah satunya masalah banyaknya warga yang mengaku belum menerima bantuan sembako. Ini diketahui berdasarkan banyaknya masyarakat yang mendatang Dinas Sosial Kota Jambi yang menjadi posko sembako untuk meminta bantuan karena merasa terdampak dengan kebijakan pengetatan tersebut.

Sayangnya, saat ini Pemerintah Kota Jambi kehabisan stok sembako. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Noviarman mengatakan, sejak posko pengaduan sembako dibuka, Dinsos Kota Jambi kewalahan, karena masyarakat yang mengadu sangat banyak. Sementara, cadangan sembako sudah habis sejak kemarin.

BACA JUGA : 1.568 Kendaraan Dipaksa Putar Balik
    
Sejatinya, menurut Noviarman, kriteria penerima adalah mereka yang benar-benar terdampak kegiatan pengetatan PPKM Level 4. Dalam hal ini, para pekerja yang tempat usahanya ditutup.

“Sudah tidak terlayani sama kami. Kita sudah mengeluarkan 1.500 bansos cadangan. Ini juga sudah habis. Sekarang ada sekitar 600an lagi sembako, tapi masih kita packing,” ungkapnya, Kamis (26/8/2021).

Menindaklanjuti kondisi ini, Noviarman mengaku sudah berkoordinasi dengan Bagian Perekonomian Setda Kota Jambi, untuk membantu mencarikan bantuan dari perusahaan ataupun pelaku usaha di Kota Jambi.

"Namun ini masalah juga. Karena saat ini banyak pelaku usaha yang tutup. Agak kewalahan, tapi kita masih berusaha. Kita juga ajukan nota dinas ke atasan untuk sembako ini,” jelasnya.
    
Di samping itu, lanjut Noviarman, ada beberapa laporan masuk, masyarakat yang menerima bantuan sembako ganda. Di mana mereka yang menerima bantuan resmi, seperti PKH dan lainnya, malah kembali medapatkan bantuan sembako lagi.

"Ada beberapa yang sudah mengembalikan. Memang kita kasih pilihan, kalau memang mereka mau mengambil sembako ini, maka bantuan PKH mereka kita cabut,” katanya.
    
Disinggung mengenai data yang disampaikan Kelurahan keliru, Noviarman tak mau berkomentar lebih banyak.

"Kalau mengenai itu, saya tidak bisa mengatakan apakah keliru atau tidak. Karena memang kelurahan yang diberikan kewenangan mendata,” katanya lagi.

Terpisah, Wakil Wali Kota Jambi, Maulana membenarkan persediaan paket sembako sudah habis. Dia mengatakan Pemkot Jambi masih mengupayakan bantuan sembako melalui program CSR untuk warga terdampak yang belum dapat.
    
“Kita mengimbau kepada pelaku usaha atau golongan yang mampu untuk memperhatikan sekeliling yang terdampak. Karena ini memang dampak yang paling berat adalah masalah pangan, ini tanggung jawab kita bersama,” katanya.
    
Sementara itu Sekretaris Komisi IV DPRD kota Jambi, Maria Magdalena mengatakan, sistem pendistribusian bantuan harus dievaluasi oleh dinas sosial.

"Artinya bagaimana sistem pendistribusiannya dan siapa yang harusnya mengambil dan yang layak. Bagaimana awal konsepnya itu. Terkait yang belum dapat, apakah benar mereka belum dapat, warga kota Jambi ataukah di luar kota Jambi. Ataukah memang benar mereka memang punya hak untuk ambil itu. Kita nggak tahu kan, jadinya dari sistem kerapian pendataan, kemudian  sistem pendistribusian dari siapa yang berhak mengambilnya ini yang harus perlu di evaluasi lagi," katanya.
    
Dia minta pemerintah mengatasi masalah kekurangan sembako tersebut dan mencarikan solusi.

"Kita harus tahu dulu sumber bantuan sembako ini dari mana. Sebenarnya kuncinya adalah pada pendistribusiannya. Kalau tidak tersistem, ya begini. Mungkin ada yang ngaku-ngaku belum dapat," ujarnya. (IMC01)