IMCNews.id- Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muaro Jambi pada 2026 masih menyisakan optimisme. Namun, optimisme tidak boleh membuat pemerintah daerah terlena.
Pada Triwulan I 2026, ekonomi Muaro Jambi tumbuh 4,87 persen secara year-on-year (yoy), dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan mencapai Rp5.277,76 miliar. Namun, pada Triwulan III, pertumbuhan melambat menjadi 4,05 persen.
Meski masih melampaui pertumbuhan Provinsi Jambi sebesar 3,91 persen, tren perlambatan ini patut menjadi perhatian. Tantangannya bukan sekadar mempertahankan pertumbuhan, melainkan memastikan mesin ekonomi daerah tetap bergerak.
Dari sisi fiskal, Muaro Jambi memiliki modal yang cukup menjanjikan. Hingga September 2026, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp107,38 miliar atau 60,64 persen dari target Rp177,09 miliar dalam APBD.
Capaian ini menunjukkan adanya kapasitas fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pelayanan publik sekaligus mendorong aktivitas ekonomi. Namun, persoalan utamanya terletak pada bagaimana penerimaan daerah tersebut diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, terutama petani, pedagang, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dukungan pembiayaan usaha juga menunjukkan perkembangan signifikan. Muaro Jambi tercatat sebagai daerah dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbesar di Provinsi Jambi, yakni Rp723,11 miliar kepada 7.396 debitur per 31 Juli 2026. Sebelumnya, hingga 30 Juni 2026, penyalurannya mencapai Rp613,65 miliar kepada 6.244 debitur.
Angka tersebut mencerminkan besarnya akses masyarakat terhadap pembiayaan produktif. Namun, keberhasilan KUR tidak cukup diukur dari besarnya dana yang disalurkan atau jumlah debitur yang tercatat.
Ukuran sesungguhnya adalah sejauh mana pembiayaan itu meningkatkan kapasitas produksi, memperluas lapangan kerja, memperkuat daya saing usaha, dan menaikkan pendapatan masyarakat. Tanpa peningkatan produktivitas, kredit hanya akan menjadi angka dalam laporan penyaluran.
Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah struktur ekonomi yang masih bertumpu pada sektor primer. Pertanian, perkebunan, dan kegiatan berbasis lahan tetap menjadi penopang penting perekonomian. Pada Triwulan III 2026, sektor pertanian menyumbang sekitar 34,27 persen terhadap PDRB Provinsi Jambi.
Ketergantungan ini membuat perekonomian daerah rentan terhadap gangguan iklim, kekeringan, gagal panen, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bank Indonesia juga mencatat adanya risiko perlambatan sektor pertanian dan perkebunan akibat ketidakstabilan iklim, fenomena El Niño, serta potensi karhutla.
Karena itu, penguatan sektor pertanian tidak boleh berhenti pada pola bantuan yang bersifat musiman. Pemerintah daerah perlu membangun kebijakan perlindungan pertanian secara berkelanjutan, mulai dari perbaikan irigasi, penyediaan benih unggul, asuransi pertanian, pencegahan karhutla, hingga pendampingan teknis.
Petani membutuhkan kepastian sejak sebelum masa tanam, bukan sekadar bantuan ketika gagal panen. Akses air, kepastian harga, jalur pemasaran, dan perlindungan risiko harus menjadi bagian dari ekosistem pertanian yang dibangun pemerintah.
Di sisi lain, Muaro Jambi harus mulai keluar dari ketergantungan pada penjualan komoditas mentah. Hasil pertanian dan perkebunan perlu didorong masuk ke rantai industri pengolahan agar menghasilkan nilai tambah di daerah sendiri.
Pengembangan industri pangan, pengolahan hasil perkebunan, dan produk turunan komoditas lokal dapat memperluas kesempatan kerja sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat terhadap fluktuasi harga pasar.
Dalam konteks ini, pemerintah daerah perlu hadir sebagai fasilitator melalui dukungan sertifikasi produk, akses pemasaran, pelatihan, teknologi pengolahan, serta kemitraan antara petani, UMKM, dan industri. Tanpa hilirisasi, daerah hanya akan menjadi pemasok bahan baku, sementara nilai tambah dan keuntungan ekonomi lebih banyak dinikmati wilayah lain.
Arah belanja daerah juga harus mencerminkan keberpihakan pada produktivitas. APBD tidak semestinya terserap pada kegiatan seremonial atau proyek yang minim dampak ekonomi. Infrastruktur jalan pertanian, irigasi, revitalisasi pasar rakyat, penguatan UMKM, serta penyederhanaan perizinan usaha harus memperoleh perhatian lebih besar.
Belanja publik yang produktif akan menciptakan efek berganda: distribusi hasil pertanian semakin lancar, perdagangan bergerak, usaha kecil berkembang, dan penyerapan tenaga kerja meningkat.
Peluang lain yang tidak boleh disia-siakan adalah pengembangan kawasan industri. Penyelesaian persoalan tata ruang di sekitar Kawasan Industri Kemingking dapat membuka ruang lebih luas bagi masuknya investasi.
Namun, investasi tidak cukup hanya diukur dari nilai modal yang masuk atau luas kawasan yang dibangun. Pemerintah harus memastikan tersedianya infrastruktur pendukung, akses jalan, tenaga kerja terampil, kepastian perizinan, serta keterlibatan pelaku usaha dan masyarakat lokal.
Tanpa keterhubungan dengan ekonomi masyarakat, kawasan industri berisiko tumbuh sebagai enclave economy: kawasan yang berkembang secara fisik dan bisnis, tetapi manfaatnya tidak menyebar secara signifikan kepada penduduk di sekitarnya. Karena itu, investasi harus dirancang agar menciptakan rantai pasok lokal, membuka kesempatan kerja, dan memberikan ruang bagi UMKM untuk terlibat dalam aktivitas industri.
Pada akhirnya, Muaro Jambi sedang menghadapi ujian penting dalam pembangunan ekonominya. Pertumbuhan masih terjaga, penerimaan daerah terus bergerak, dan akses pembiayaan usaha relatif kuat. Namun, seluruh capaian tersebut belum otomatis menjamin pemerataan kesejahteraan.
Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berhenti sebagai angka statistik, tetapi menjelma menjadi peningkatan pendapatan petani, berkembangnya UMKM, terbukanya lapangan kerja, dan membaiknya daya beli masyarakat. Di sinilah kualitas kebijakan diuji: bukan sekadar seberapa besar ekonomi tumbuh, melainkan seberapa luas masyarakat menikmati hasilnya.
Menjaga momentum ekonomi Muaro Jambi berarti mengubah pertumbuhan menjadi produktivitas, investasi menjadi kesempatan kerja, dan belanja daerah menjadi manfaat nyata. Dengan arah kebijakan yang tepat, Muaro Jambi tidak hanya mampu mempertahankan pertumbuhan, tetapi juga membangun ekonomi yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.(*)
*Pengamat Ekonomi dan Dosen STIE Jambi