IMCNews.id- Rencana Pemerintah Provinsi Jambi mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp250 miliar perlu disikapi secara kritis, tetapi tetap konstruktif. Pinjaman daerah bukanlah sesuatu yang keliru. Dalam kondisi tertentu, pembiayaan melalui utang justru dapat menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan, menyediakan infrastruktur strategis, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Namun, di tengah kondisi APBD Jambi yang masih mengalami defisit, rencana tersebut membutuhkan penjelasan yang transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan mengalami defisit sekitar Rp64,53 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan pendapatan daerah belum sepenuhnya mampu mengimbangi kebutuhan belanja.
Dalam situasi demikian, pinjaman memang dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan. Namun, kebijakan tersebut tidak boleh dijadikan jalan pintas untuk menutupi persoalan mendasar, seperti lemahnya perencanaan anggaran, rendahnya efektivitas belanja, atau belum optimalnya pengelolaan pendapatan daerah.
Karena itu, pertanyaan mendasar bukan sekadar untuk apa pinjaman Rp250 miliar tersebut digunakan, melainkan mengapa kebutuhan itu begitu mendesak sehingga harus dibiayai melalui utang.
Masyarakat berhak mengetahui proyek yang akan dibiayai, urgensi pelaksanaannya, manfaat ekonominya, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengembalikan pinjaman.
Tanpa penjelasan yang memadai, kebijakan ini berpotensi menimbulkan kecurigaan sekaligus menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Belajar dari Pengalaman Daerah Lain
Pengalaman sejumlah daerah menunjukkan bahwa pinjaman dapat memberikan manfaat apabila diarahkan pada proyek produktif yang memiliki dampak ekonomi dan sosial jangka panjang.
Pembangunan RSUD Provinsi Sulawesi Utara, misalnya, memanfaatkan kombinasi sumber pembiayaan dari APBD, APBN, hibah, dan pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). RSUD Kabupaten Bangli juga memperoleh pembiayaan melalui PT SMI.
Dalam perkembangannya, pendapatan rumah sakit tersebut meningkat dari Rp55 miliar pada 2022 menjadi Rp85 miliar pada 2023.
Sementara itu, Kota Manado memanfaatkan pinjaman sebesar Rp80 miliar untuk pengembangan infrastruktur air minum, sedangkan Kota Banjarbaru menggunakan pembiayaan pinjaman daerah untuk pembangunan pasar modern.
Berbagai contoh tersebut memperlihatkan bahwa pinjaman daerah dapat menjadi instrumen pembangunan apabila digunakan untuk menciptakan aset, meningkatkan kapasitas pelayanan, dan menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.
Namun, ada pula pengalaman yang perlu menjadi catatan. Pemerintah Kota Surabaya pernah mengajukan pinjaman sebesar Rp452 miliar untuk menutup defisit APBD Perubahan 2025. Rencana tersebut memunculkan pertanyaan mengenai urgensi dan tujuan penggunaan pinjaman, terutama ketika pembiayaan diarahkan untuk mengatasi kekurangan anggaran.
Di sinilah letak perbedaan mendasar yang harus dipahami. Pinjaman untuk membangun aset produktif memiliki karakter dan potensi manfaat yang berbeda dengan pinjaman untuk menutup defisit belanja.
Pinjaman produktif berpeluang menciptakan nilai tambah bagi daerah, sedangkan pinjaman yang hanya digunakan untuk menambal kekurangan anggaran berisiko memindahkan persoalan fiskal hari ini menjadi beban pada tahun-tahun berikutnya.
Jangan Sampai Utang Menjadi Beban APBD
Bagi Provinsi Jambi, setidaknya terdapat tiga pelajaran penting dari pengalaman daerah lain.
Pertama, pinjaman harus diarahkan pada proyek yang jelas manfaatnya dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pembangunan rumah sakit, penyediaan air bersih, peningkatan kualitas jalan, pembangunan pasar, serta infrastruktur pendukung ekonomi daerah merupakan beberapa sektor yang dapat dipertimbangkan.
Kedua, pembiayaan pembangunan sebaiknya tidak sepenuhnya bergantung pada pinjaman. Pemerintah daerah perlu mengombinasikannya dengan APBD, APBN, hibah, maupun sumber pendanaan lain yang memungkinkan. Strategi ini penting agar beban fiskal daerah tidak terlalu berat.
Ketiga, pinjaman yang semata-mata digunakan untuk menutup defisit belanja harus dihindari. Jika persoalan utamanya adalah ketidakseimbangan anggaran, pemerintah harus terlebih dahulu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur belanja, meningkatkan efektivitas program, dan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah.
Dengan demikian, pinjaman Rp250 miliar dapat dipertimbangkan apabila benar-benar diarahkan untuk kebutuhan strategis yang mendesak, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, air bersih, atau ketahanan pangan. Dana tersebut tidak semestinya digunakan untuk membiayai kegiatan rutin, belanja seremonial, ataupun proyek yang tidak memiliki kajian kelayakan dan manfaat yang terukur.
Sebab, setiap rupiah pinjaman memiliki konsekuensi fiskal. Pemerintah tidak hanya berkewajiban menggunakan dana tersebut secara tepat, tetapi juga harus memastikan kemampuan membayar pokok dan bunga pinjaman tanpa mengorbankan kebutuhan pelayanan publik pada masa mendatang.
DPRD dan Publik Harus Mengawal
Kritik DPRD Provinsi Jambi terhadap rencana pinjaman ini seharusnya dipandang sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan pengendalian kebijakan fiskal daerah. Penekanan DPRD bahwa tujuan pinjaman harus jelas dan didasarkan pada kajian matang merupakan sikap yang penting untuk memastikan kebijakan tersebut tidak menimbulkan persoalan baru.
Pemerintah provinsi perlu menjawab secara terbuka apakah kebutuhan pembiayaan tersebut memang mendesak. Apakah ruang efisiensi belanja sudah dimaksimalkan? Apakah realokasi anggaran masih memungkinkan? Seberapa besar potensi peningkatan pendapatan asli daerah yang dapat dioptimalkan? Dan apakah pemerintah pusat masih memiliki skema dukungan pendanaan untuk proyek yang direncanakan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab melalui perhitungan yang rasional, bukan sekadar argumentasi bahwa pembangunan membutuhkan tambahan dana.
Lebih jauh, keterbukaan informasi menjadi syarat mutlak. Masyarakat Jambi perlu mendapatkan akses terhadap rincian penggunaan pinjaman, daftar proyek yang akan dibiayai, hasil kajian kelayakan, proyeksi manfaat ekonomi dan sosial, besaran bunga, tenor pinjaman, jadwal pembayaran, serta kemampuan fiskal daerah dalam memenuhi kewajiban tersebut.
Pengawasan juga tidak boleh berhenti pada tahap persetujuan pinjaman. DPRD, BPK sesuai kewenangannya, kalangan akademisi, dan masyarakat sipil perlu mengambil bagian dalam mengawal proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil penggunaan dana. Dengan begitu, pinjaman tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata.
Utang Harus Menjadi Instrumen Pembangunan
Pada akhirnya, rencana pinjaman Rp250 miliar oleh Pemerintah Provinsi Jambi harus dinilai berdasarkan satu pertanyaan utama: apakah kebijakan ini benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa menciptakan beban fiskal yang berlebihan pada masa depan?
Pinjaman daerah bukan sekadar persoalan memperoleh tambahan anggaran. Di dalamnya terdapat tanggung jawab jangka panjang yang harus diperhitungkan secara cermat. Pemerintah perlu memastikan bahwa manfaat pembangunan yang dihasilkan jauh lebih besar dibandingkan biaya dan risiko yang harus ditanggung.
Jambi tentu membutuhkan percepatan pembangunan. Namun, percepatan tersebut harus berjalan seiring dengan disiplin fiskal, tata kelola yang baik, dan keterbukaan kepada publik.
Utang boleh menjadi instrumen pembangunan, tetapi jangan sampai menjadi warisan beban bagi generasi berikutnya. Pinjaman Rp250 miliar harus menjadi jembatan menuju pembangunan Jambi yang lebih maju, bukan sekadar solusi sesaat yang justru mempersempit ruang fiskal daerah di masa depan.(*)
Transparansi dan Urgensi Pinjaman Rp250 Miliar Pemprov Jambi
UMP Jambi 2027 Naik 6,91 Persen, Ditetapkan Rp3,711.516 per Bulan
Dipercaya Pasar, Sufmi Dasco Dinilai Punya Modal Kuat Kawal Agenda Ekonomi Prabowo
Jelang Tenggat 25 November, Prabowo Dikabarkan Bakal Kembali Kumpulkan Ketum Parpol Bahas Cawapres
Bareskrim Geledah 6 Lokasi di Bogor dan Tangerang, Penyidikan Dugaan Makar Penyadapan Presiden