IMCNews.id– Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp3.711.516 per bulan. Angka ini naik Rp240.019 atau 6,91 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp3.471.497.
Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Jambi Nomor 888/KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2026 yang ditandatangani Gubernur Jambi Al Haris pada Jumat (20/11/2026).
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jambi, M. Harir Khodari, melalui Kabid Wasnaker Dodi Haryanto, membenarkan penetapan tersebut.
“Alhamdulillah, SK Gubernur tentang UMP dan UMSP Provinsi Jambi Tahun 2027 sudah ditandatangani Bapak Gubernur kemarin tertanggal 20 November 2026,” ujar Harir melalui Dodi, Sabtu (21/11/2026).
Selain UMP, Pemprov Jambi juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 untuk sektor perkebunan dan industri kelapa sawit serta pertambangan.
Untuk sektor perkebunan kelapa sawit (KBLI 01262) dan industri pengolahan minyak mentah kelapa sawit (KBLI 10431), UMSP ditetapkan sebesar Rp3.804.304 per bulan. Jumlah tersebut meningkat Rp291.184 atau 8,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.513.120.
Sementara itu, UMSP sektor pertambangan batu bara (KBLI 05100), minyak bumi (KBLI 06100), dan gas alam ditetapkan sebesar Rp3.821.583 per bulan. Angka ini naik Rp247.137 atau 6,91 persen dari tahun 2026 yang sebesar Rp3.574.446.
Penetapan UMP dan UMSP tersebut merupakan hasil tindak lanjut Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jambi pada 19 November 2026. Kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Disnakertrans Jambi menegaskan, ketentuan upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Adapun pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih harus menerima upah berdasarkan struktur dan skala upah yang ditetapkan perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
UMP dan UMSP Jambi 2027 mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Salinan keputusan gubernur tersebut telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Ketenagakerjaan, seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi, Kadin, Apindo, serta serikat pekerja dan serikat buruh.(*)
UMP Jambi 2027 Naik 6,91 Persen, Ditetapkan Rp3,711.516 per Bulan
Investasi Jambi Masih Kurang Rp9 Triliun, Pemprov Berpacu Kejar Target
Karhutla Berulang, WALHI Layangkan Citizen Lawsuit, Gubernur Jambi Dituntut Bertanggung Jawab
Tak Lagi Memutar, Jalur Baru Merangin-Kerinci Pangkas Jarak 18 Kilometer
Kota Jambi Juara Umum, Berikut Peringkat MTQH ke-55 Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2026
Al Haris Dorong Optimalisasi Migas Jambi, Perkuat Sinergi dengan PHR Zona 1
Kepala BGN Sidak Dapur MBG Jambi Pukul 00.44, Absensi Petugas Pakai Zoom