Karhutla Berulang, WALHI Layangkan Citizen Lawsuit, Gubernur Jambi Dituntut Bertanggung Jawab

Senin, 16 November 2026 - 13:04:09 WIB

Foto karhutla beberapa waktu lalu
Foto karhutla beberapa waktu lalu

IMCNews.id— Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang di Provinsi Jambi mendorong Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi bersama koalisi masyarakat sipil menempuh langkah hukum terhadap pemerintah.

Bersama organisasi masyarakat sipil (OMS), pegiat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mahasiswa, WALHI Jambi menyampaikan notifikasi gugatan warga negara (Citizen Lawsuit) kepada Gubernur Jambi, Al Haris, dengan pendampingan Kantor Hukum Halsen Jaya Britika & Associates.

Langkah ini merupakan tuntutan atas tanggung jawab pemerintah dalam mencegah, menangani, dan memulihkan dampak karhutla yang terus berulang. Para penggugat menilai, pemerintah tidak boleh terus menormalisasi kebakaran sebagai bencana musiman, sementara masyarakat harus berulang kali menanggung dampak kesehatan, ekonomi, dan kerusakan lingkungan.

Puluhan Ribu Hektare Terbakar, Puluhan Ribu Warga Terdampak

Skala karhutla di Jambi tergambar dari data yang dihimpun WALHI Jambi. Hingga 18 Oktober 2026, luas lahan terbakar mencapai 55.530,72 hektare.

Pada periode 3 Agustus hingga 18 Oktober 2026, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi juga mencatat 76.543 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Data tersebut memperlihatkan bahwa karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan. Kebakaran telah menjadi ancaman serius terhadap kesehatan publik, keselamatan masyarakat, keberlangsungan flora dan fauna, serta keseimbangan ekosistem.

Staf Advokasi dan Kampanye Perkumpulan Hijau, Riyono, yang juga menjadi salah satu penggugat, menyoroti persoalan tata kelola air di kawasan gambut, terutama penguasaan kanal dan pengendalian aliran air di wilayah konsesi perusahaan.

Menurutnya, pemerintah harus melakukan audit tata kelola air, mengevaluasi perizinan, serta memastikan penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Pemerintah harus serius membenahi tata kelola air di kawasan gambut. Audit kanal, evaluasi perizinan, dan pengawasan wilayah konsesi harus dilakukan secara transparan. Jangan sampai kepentingan pengelolaan konsesi mengabaikan fungsi ekologis gambut dan keselamatan masyarakat,” tegas Riyono.

Pemerintah Dinilai Abai terhadap Korban Asap

Direktur Beranda Perempuan, Zubaidah, menyoroti lemahnya kesiapan pemerintah dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat ketika karhutla terjadi.

Padahal, menurutnya, karhutla merupakan bencana yang dapat diprediksi. Pemerintah semestinya memiliki perencanaan kesiapsiagaan yang jelas, termasuk pemetaan kebutuhan layanan kesehatan dan perlindungan bagi kelompok rentan.

“Karhutla merupakan bencana yang dapat diprediksi. Namun, ketika puluhan ribu warga mengalami ISPA, pemerintah justru tidak memiliki prioritas yang jelas dalam memetakan kebutuhan layanan dasar. Ini merupakan bentuk pengabaian yang terus berulang,” ujarnya.

Zubaidah menegaskan, tanggung jawab negara tidak boleh berhenti pada penanganan darurat. Masyarakat yang menjadi korban harus memperoleh pemulihan hak secara nyata.

Ia menuntut jaminan layanan kesehatan gratis, kompensasi, serta ganti rugi atas kerugian kesehatan dan ekonomi yang dialami warga terdampak.

“Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk mengakui, melindungi, dan memulihkan hak-hak warga. Masyarakat tidak boleh terus-menerus menanggung kerugian akibat bencana yang seharusnya dapat dicegah,” tegasnya.

Mahasiswa: Ketika Rakyat Menghirup Asap, Kami Tidak Boleh Diam

Mahasiswa sekaligus salah satu penggugat, Zikri Ramadhan, memandang Citizen Lawsuit sebagai instrumen kontrol rakyat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, keterlibatan mahasiswa dalam langkah hukum tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mengawal keadilan ekologis dan memperjuangkan hak-hak masyarakat.

“Mahasiswa tidak boleh diam ketika hak-hak rakyat terancam. Kami menuntut tindakan nyata, transparansi, pengawasan terhadap wilayah konsesi, penegakan hukum tanpa impunitas, serta perlindungan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pendidikan harus melahirkan keberanian untuk mengkritik ketidakadilan.

“Ketika rakyat menghirup asap, mahasiswa tidak boleh kehilangan suaranya,” tegas Zikri.

Kuasa Hukum Siapkan Jalur Hukum

Kuasa hukum para penggugat, Halsen Jaya Britika, S.H., M.H., menjelaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan merupakan hak konstitusional yang dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Selain itu, kewajiban pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 beserta perubahannya.

Dalam perkara ini, asas tanggung jawab negara, kehati-hatian, keterbukaan, dan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi landasan untuk menilai pelaksanaan kewajiban pemerintah.

“Langkah ini bertujuan mendorong pemenuhan kewajiban pemerintah secara terukur, terutama dalam peringatan dini, pengawasan, perlindungan kesehatan, dan pemulihan lingkungan. Kemarau dan angin harus menjadi bagian dari perencanaan kesiapsiagaan,” jelas Halsen.

Menurutnya, persoalan mendasar yang harus dijawab adalah apakah pemerintah telah menjalankan kewajibannya secara layak, tepat waktu, dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan perlindungan.

Ia menambahkan, tim hukum juga menyiapkan jalur penyelesaian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi terhadap objek dugaan kelalaian dalam tindakan pemerintahan dengan mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2023.

WALHI: Jangan Normalisasi Karhutla sebagai Bencana Musiman

Direktur WALHI Jambi, Oscar Anugrah, menegaskan bahwa karhutla tidak boleh terus dianggap sebagai konsekuensi alamiah musim kemarau.

Menurutnya, kebakaran yang berulang menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pencegahan, pengawasan wilayah konsesi, dan efektivitas penegakan hukum.

Puluhan ribu hektare lahan terbakar dan puluhan ribu warga terpapar ISPA merupakan peringatan serius bahwa keselamatan rakyat tidak boleh ditempatkan di bawah kepentingan ekonomi maupun investasi.

“Pemerintah tidak boleh terus-menerus menormalisasi karhutla sebagai bencana musiman. Puluhan ribu hektare lahan terbakar dan puluhan ribu warga terpapar ISPA bukan persoalan biasa. Ada keselamatan rakyat, keberlangsungan flora dan fauna, serta keseimbangan ekosistem yang dipertaruhkan,” tegas Oscar.

Ia menilai pemerintah tidak boleh hanya hadir ketika api telah membesar. Pencegahan harus menjadi prioritas, pengawasan konsesi harus diperketat, dan setiap dugaan pelanggaran harus ditindak secara transparan tanpa pandang bulu.

WALHI Jambi, lanjut Oscar, tidak akan membiarkan penderitaan masyarakat akibat karhutla terus dinormalisasi, sementara tanggung jawab pemerintah dan korporasi tidak dituntaskan.

Melalui notifikasi Citizen Lawsuit ini, WALHI Jambi bersama koalisi masyarakat sipil menegaskan bahwa negara wajib bertanggung jawab atas perlindungan rakyat dan lingkungan hidup.

“Jika pemerintah abai terhadap keselamatan rakyat, pertanggungjawabannya harus kami tuntut melalui jalur hukum. Tidak boleh ada pembiaran, tidak boleh ada impunitas, dan tidak boleh ada hak rakyat yang dikorbankan atas nama kepentingan investasi,” pungkas Oscar.

Bagi WALHI Jambi, karhutla bukan takdir yang harus diterima masyarakat setiap tahun. Ketika kebakaran terus berulang, pemerintah harus berhenti menormalisasi bencana dan mulai mempertanggungjawabkan kewajibannya kepada rakyat.(*)



BERITA BERIKUTNYA