Oleh: Dr. Noviardi Ferzi, S.E., M.M. Pengamat Sosial Ekonomi dan Dosen STIE Jambi

Membongkar Jaringan Mafia Solar Subsidi Jambi

Rabu, 18 November 2026 - 18:41:20 WIB

Noviardi Ferzi
Noviardi Ferzi

IMCNews.id- Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Provinsi Jambi bukan lagi sekadar persoalan teknis distribusi bahan bakar minyak (BBM). Persoalan ini telah menjelma menjadi masalah ekonomi, ketertiban lalu lintas, sekaligus ujian terhadap efektivitas pengawasan subsidi negara.

Berjam-jam pengendara harus menunggu untuk mendapatkan solar bersubsidi. Antrean kendaraan angkutan batu bara, barang, dan berbagai jenis angkutan lainnya bahkan kerap meluber hingga memakan badan jalan. Akibatnya, arus lalu lintas terganggu dan keselamatan pengguna jalan ikut terancam.

Di balik antrean yang seolah tak berkesudahan itu, ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar: ke mana sebenarnya solar subsidi Jambi mengalir?

Apakah BBM yang dibiayai negara tersebut benar-benar sampai kepada petani, nelayan, angkutan barang, dan pelaku usaha kecil? Ataukah sebagian justru diserap oleh jaringan yang memanfaatkan selisih harga solar subsidi dan industri untuk meraup keuntungan?

Pertanyaan ini layak diajukan ketika alokasi BBM cukup besar, tetapi masyarakat masih menghadapi kesulitan memperoleh solar. Artinya, persoalan tidak cukup diselesaikan dengan menambah pasokan. Distribusi dan pengawasannya harus dibongkar secara menyeluruh.

Besarnya kuota, munculnya persoalan

Pada 2026, Provinsi Jambi memperoleh alokasi biosolar bersubsidi sebesar 336.013 kiloliter atau sekitar 336 juta liter setahun. Jika dibagi rata, jumlah itu setara sekitar 920 ribu liter per hari.

Angka tersebut menunjukkan besarnya sumber daya subsidi yang dialokasikan negara untuk menopang aktivitas ekonomi masyarakat Jambi.

Namun, besarnya kuota tidak otomatis menjamin BBM sampai kepada pihak yang berhak. Antrean panjang dan keluhan masyarakat menunjukkan adanya persoalan yang perlu diperiksa dalam rantai penyaluran.

Hingga Februari 2026, penyerapan solar subsidi di Jambi dilaporkan mencapai 55.461 kiloliter atau sekitar 16 persen dari alokasi tahunan.

Data ini semestinya menjadi dasar evaluasi. Pemerintah dan pihak terkait perlu memastikan apakah distribusi berlangsung sesuai kebutuhan, apakah pembelian terkonsentrasi pada kelompok tertentu, dan apakah terdapat kebocoran dalam proses penyaluran.

Jangan sampai persoalan kelangkaan terus dijawab dengan penambahan kuota, sementara efektivitas pengawasan justru luput dari perhatian.

Dugaan jaringan penyelewengan di Bungo

Pengungkapan dugaan penyelewengan solar subsidi di SPBU Lubuk Landai, Kabupaten Bungo, pada April 2026 menjadi salah satu gambaran serius mengenai potensi kebocoran distribusi di Jambi.

Polda Jambi mengungkap dugaan keterlibatan pelansir dan operator SPBU dalam praktik penyimpangan tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan yang diberitakan, sekitar 70 hingga 80 persen solar yang dijual di SPBU itu diduga tidak tepat sasaran. Pasokan sekitar 16 ton per hari disebut selalu habis sebelum sore.

Praktik tersebut diduga berlangsung sejak 2013 hingga April 2026. Penyidik menghitung selisih harga antara solar subsidi dan solar industri mencapai sekitar Rp276 miliar.

Jika dugaan itu terbukti, nilai tersebut menggambarkan besarnya potensi keuntungan yang diperoleh melalui penyimpangan distribusi BBM bersubsidi.

Modus yang terungkap juga patut menjadi perhatian. Pembelian berulang diduga dilakukan dengan memanfaatkan puluhan QR Code MyPertamina. Polisi menemukan operator memiliki lebih dari 80 barcode, sementara satu kendaraan pelansir dapat menggunakan sekitar 20 barcode.

Di sinilah persoalan digitalisasi distribusi perlu dievaluasi. Sistem barcode yang dirancang untuk mengendalikan pembelian justru diduga dimanfaatkan untuk mengakali pembatasan transaksi.

Artinya, persoalan bukan semata-mata terletak pada perilaku pembeli, tetapi juga pada celah pengawasan yang memungkinkan transaksi tidak wajar berlangsung berulang kali.

Kasus ini harus menjadi pintu masuk untuk menelusuri jaringan yang lebih luas. Siapa yang menyediakan modal? Siapa yang mengatur kendaraan pelansir? Di mana solar ditampung? Siapa yang membeli dan menyalurkan kembali BBM tersebut ke sektor industri?

Pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab melalui penyidikan yang menyeluruh.

Jejak penyimpangan meluas

Dugaan penyelewengan solar subsidi juga ditemukan di Kota Jambi. Pada April 2026, Polresta Jambi mengamankan sekitar 4.000 liter solar subsidi dalam 109 jeriken di kawasan Jambi Timur. BBM tersebut diduga akan dijual kembali kepada perusahaan industri.

Dalam empat perkara penyalahgunaan BBM selama April 2026, lima tersangka diamankan dengan barang bukti sekitar 6.720 liter BBM dan 25 barcode MyPertamina.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan penyalahgunaan BBM subsidi tidak hanya muncul di satu lokasi.

Pengawasan BPH Migas bersama Komisi XII DPR RI dan Ombudsman RI pada Juli 2026 di sejumlah SPBU Kota Jambi dan Muaro Jambi juga menemukan pembelian berulang menggunakan banyak QR Code serta kendaraan yang tidak sesuai dengan data administrasi.

Temuan ini memperlihatkan bahwa digitalisasi saja tidak cukup. Sistem pengendalian harus mampu membaca pola transaksi, mendeteksi pembelian tidak wajar, dan memastikan identitas kendaraan sesuai dengan data yang terdaftar.

Jika sistem hanya mencatat transaksi tanpa mampu mendeteksi penyimpangan, digitalisasi berisiko menjadi formalitas administratif.

Jangan hanya tangkap pelansir

Salah satu persoalan mendasar dalam pemberantasan penyelewengan BBM subsidi adalah kecenderungan penindakan berhenti pada pelaku yang terlihat di lapangan.

Sopir dan pelansir memang harus dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melanggar hukum. Namun, penegakan hukum tidak boleh berhenti di sana.

Penyidik perlu menelusuri siapa pemodalnya, siapa pemilik tempat penampungan, siapa yang mengendalikan pembelian berulang, serta siapa pembeli akhir yang menikmati keuntungan dari selisih harga solar subsidi dan solar industri.

Sebab, praktik dengan volume besar dan berlangsung dalam waktu panjang patut ditelusuri kemungkinan melibatkan mata rantai distribusi yang lebih luas.

Jika hanya pelaku lapangan yang diproses, sementara sumber pendanaan dan jaringan penampung tidak terungkap, praktik serupa berpotensi kembali muncul dengan kendaraan, pelaku, dan barcode berbeda.

Karena itu, aparat penegak hukum perlu mengembangkan penyidikan berdasarkan aliran uang, komunikasi transaksi, kepemilikan aset, dan hubungan antarpihak yang terlibat.

Penegakan hukum harus menyentuh seluruh mata rantai, tentu dengan tetap mengedepankan pembuktian dan asas praduga tak bersalah.

Pengawasan harus diperketat

Kota Jambi memperoleh alokasi solar subsidi sebesar 90.075 kiloliter, Muaro Jambi 60.009 kiloliter, dan Bungo 54.374 kiloliter pada 2026. Ketiga wilayah ini memiliki porsi penting dalam distribusi solar subsidi di Provinsi Jambi.

Pengawasan di wilayah tersebut perlu diperkuat secara konsisten. Tidak cukup hanya dilakukan ketika antrean kendaraan memanjang atau setelah penyelewengan terungkap.

Pemerintah daerah, BPH Migas, dan Pertamina Patra Niaga perlu membangun pengawasan berbasis data yang terintegrasi. Data stok masuk, penjualan, transaksi QR Code, nomor polisi kendaraan, volume pembelian, hingga identitas penerima harus dicocokkan secara berkala.

Transparansi realisasi penyaluran juga penting agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan subsidi negara.

Pola pembelian yang tidak wajar harus segera terdeteksi. Kendaraan yang berulang kali melakukan pengisian, penggunaan banyak barcode, hingga penyaluran dalam volume besar kepada pihak yang tidak berhak harus menjadi indikator pengawasan.

Yang tidak kalah penting, pemerintah harus membedakan antara kekurangan pasokan dan kebocoran distribusi. Jika kuota tersedia tetapi masyarakat tetap kesulitan memperoleh solar, maka jalur penyaluran harus menjadi objek evaluasi utama.

Menambah kuota tanpa membenahi pengawasan hanya berisiko memperbesar celah penyimpangan.

Jangan biarkan subsidi dirampas

Persoalan solar subsidi pada akhirnya bukan hanya perkara hukum dan tata niaga. Ini menyangkut keadilan ekonomi.

Petani, nelayan, angkutan barang, dan pelaku usaha kecil membutuhkan solar untuk menjalankan kegiatan produktif. Mereka adalah kelompok yang seharusnya mendapat manfaat dari kebijakan subsidi negara.

Namun, ketika distribusi diduga dikuasai jaringan yang menyimpang, masyarakat yang berhak justru harus menghadapi antrean panjang, biaya operasional lebih besar, dan ketidakpastian memperoleh BBM.

Setiap liter solar yang diselewengkan berarti berkurangnya hak masyarakat atas subsidi yang dibiayai negara.

Karena itu, pembongkaran dugaan jaringan penyelewengan solar di Jambi tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku lapangan. Aliran uang harus ditelusuri, tempat penampungan diungkap, pembeli akhir diperiksa, dan seluruh pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban.

Negara harus memastikan subsidi kembali kepada mereka yang berhak. Sebab, solar subsidi bukan fasilitas untuk memperkaya segelintir orang, melainkan instrumen perlindungan ekonomi masyarakat.

Jangan sampai rakyat terus dipaksa mengantre untuk mendapatkan haknya, sementara keuntungan dari subsidi justru dinikmati pihak-pihak yang menyalahgunakannya.(*)



BERITA BERIKUTNYA