IMCNews.id- Kemajuan ekonomi tidak cukup diukur dari angka pertumbuhan semata. Sebuah daerah baru dapat dikatakan maju apabila pertumbuhan ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat, terutama melalui penurunan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, dan perbaikan kesejahteraan.
Data ekonomi Provinsi Jambi sepanjang 2025 hingga 2026 menunjukkan capaian yang cukup positif, tetapi sekaligus menyimpan sejumlah peringatan. Ekonomi Jambi tumbuh 4,93 persen pada 2025, kemudian melambat menjadi 4,15 persen pada Triwulan II 2026 dan 3,91 persen pada Triwulan III 2026.
Di sisi lain, tingkat kemiskinan turun dari 7,19 persen pada Maret 2025 menjadi 6,67 persen pada Maret 2026. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga sempat menurun menjadi 3,99 persen pada Februari 2026.
Angka-angka tersebut tentu membawa kabar baik. Penurunan kemiskinan dan pengangguran menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya berhenti sebagai angka statistik, tetapi mulai dirasakan dalam kehidupan masyarakat.
Jumlah penduduk miskin Jambi tercatat sekitar 253,73 ribu jiwa pada Maret 2026, berkurang dibandingkan 261,25 ribu jiwa pada September 2025.
Namun, capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah terlalu cepat berpuas diri. Perlambatan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026 menjadi sinyal bahwa fondasi ekonomi Jambi masih rentan. Pada Triwulan II 2026, misalnya, pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,15 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Salah satu faktor yang memengaruhi perlambatan tersebut adalah melemahnya kinerja sektor pertanian akibat pergeseran musim panen komoditas hortikultura. Kondisi ini kemudian memberikan efek berantai terhadap pendapatan masyarakat dan konsumsi rumah tangga.
Ketergantungan terhadap sektor pertanian dan komoditas memang bukan persoalan sederhana. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih memberikan kontribusi sebesar 32,98 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jambi pada Triwulan II 2026.
Artinya, ketika panen tertunda, cuaca tidak menentu, atau harga komoditas melemah, dampaknya langsung dirasakan petani, buruh, pedagang kecil, hingga rumah tangga yang menggantungkan penghasilan pada sektor tersebut.
Secara sektoral, pada Triwulan II 2026 pertanian tumbuh 4,17 persen, pertambangan 2,00 persen, dan perdagangan 3,00 persen. Sementara itu, sektor penyediaan akomodasi serta makan dan minum mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni 11,39 persen.
Gambaran ini memperlihatkan bahwa struktur ekonomi Jambi masih sangat dipengaruhi sektor primer dan aktivitas ekonomi yang berkaitan erat dengan daya beli masyarakat. Ketika sektor-sektor tersebut mengalami tekanan, pertumbuhan ekonomi daerah pun mudah melambat.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah menjadi salah satu komponen yang menopang pertumbuhan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian momentum ekonomi Jambi masih ditopang belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan belum sepenuhnya bersumber dari penguatan aktivitas ekonomi masyarakat serta investasi produktif.
Jika belanja pemerintah melambat tanpa diimbangi penguatan sektor swasta, pertumbuhan ekonomi berisiko kembali tertekan.
Posisi Jambi dalam Persaingan Ekonomi Sumatera
Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera, posisi Jambi masih berada pada kelompok bawah dalam hal pertumbuhan ekonomi. Pada Triwulan II 2026, ekonomi Jambi tumbuh 4,15 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata Sumatera sebesar 5,06 persen dan pertumbuhan nasional sebesar 5,29 persen.
Kepulauan Riau menjadi provinsi dengan pertumbuhan tertinggi di Sumatera, yakni 6,99 persen. Berikutnya Lampung sebesar 5,29 persen, Sumatera Selatan 5,20 persen, Bengkulu 5,11 persen, dan Sumatera Utara 5,06 persen.
Aceh tumbuh 4,86 persen, Riau 4,75 persen, dan Sumatera Barat 4,54 persen. Jambi berada di urutan kesembilan, sedikit di atas Kepulauan Bangka Belitung yang tumbuh 4,01 persen.
Posisi tersebut memperlihatkan bahwa Jambi masih tertinggal dari sejumlah provinsi tetangga. Sumatera Selatan, misalnya, mampu mencatat pertumbuhan 5,20 persen dengan dukungan investasi, aktivitas ekspor, serta pengembangan infrastruktur dan industri pengolahan. Lampung juga tumbuh 5,29 persen dan menempati posisi kedua tertinggi di Sumatera.
Perbandingan ini penting karena menunjukkan bahwa Jambi tidak hanya berkompetisi dengan capaian ekonominya sendiri, tetapi juga menghadapi persaingan dengan provinsi lain yang lebih agresif dalam mendorong investasi, industrialisasi, dan konektivitas ekonomi.
Jika Jambi terus bertumpu pada pertanian dan perdagangan komoditas tanpa memperkuat sektor industri pengolahan, ruang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan semakin terbatas.
Kemiskinan dan Pengangguran: Modal yang Perlu Dijaga
Di tengah perlambatan pertumbuhan, Jambi justru menunjukkan kinerja yang relatif baik dalam pengendalian kemiskinan.
Tingkat kemiskinan Jambi sebesar 6,67 persen lebih rendah dibandingkan Sumatera Utara yang mencapai 7,10 persen, Lampung 9,31 persen, Sumatera Selatan 9,50 persen, Bengkulu 11,83 persen, dan Aceh 12,34 persen.
Meski demikian, Jambi masih berada di atas Riau yang mencatat tingkat kemiskinan 6,19 persen, serta Kepulauan Riau dan Kepulauan Bangka Belitung. Artinya, capaian Jambi cukup baik secara regional, tetapi belum termasuk kelompok provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Sumatera.
Dari sisi ketenagakerjaan, Jambi juga memperlihatkan kinerja yang relatif positif. TPT sebesar 3,99 persen lebih rendah dibandingkan Riau sebesar 4,09 persen, Sumatera Utara 5,01 persen, Sumatera Barat 5,51 persen, Aceh 5,88 persen, dan Kepulauan Riau 6,87 persen.
Namun, Jambi masih sedikit tertinggal dibandingkan Bengkulu yang mencatat TPT 3,23 persen, Sumatera Selatan 3,59 persen, dan Lampung 3,95 persen.
Dengan demikian, kinerja Jambi dalam pengendalian pengangguran tergolong baik, meskipun belum menjadi yang terbaik di Sumatera.
Secara umum, posisi ekonomi Jambi memperlihatkan tiga karakteristik utama: pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah, tingkat kemiskinan yang cukup terkendali, dan pengangguran yang relatif rendah.
Kombinasi ini menunjukkan bahwa Jambi cukup berhasil menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan dasar masyarakat. Namun, daerah ini belum sepenuhnya mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, produktif, dan berkelanjutan.
Inilah tantangan yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Tingkat kemiskinan dan pengangguran yang relatif rendah merupakan modal penting, tetapi tidak akan cukup jika pertumbuhan ekonomi terus tertinggal dari rata-rata Sumatera.
Dalam jangka panjang, perlambatan pertumbuhan dapat membatasi penciptaan lapangan kerja berkualitas, menekan peningkatan pendapatan masyarakat, dan mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk mempercepat pembangunan.
Belajar dari Sumatera Selatan dan Lampung
Perbandingan dengan Sumatera Selatan memberikan pelajaran penting bagi Jambi. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan sebesar 5,20 persen menunjukkan bahwa penguatan investasi, infrastruktur logistik, aktivitas ekspor, dan industri pengolahan dapat menjadi pendorong pertumbuhan daerah.
Jambi perlu mengambil pelajaran dari pola tersebut dengan memperkuat investasi produktif, memperluas industri pengolahan, dan meningkatkan konektivitas logistik. Dengan demikian, kegiatan ekonomi tidak hanya bergantung pada penjualan bahan mentah, tetapi juga menghasilkan nilai tambah yang lebih besar di dalam daerah.
Lampung juga memberikan gambaran yang relevan. Dengan pertumbuhan ekonomi 5,29 persen dan TPT 3,95 persen, Lampung menunjukkan kemampuan menjaga pertumbuhan sekaligus memperbaiki kondisi ketenagakerjaan.
Perbandingan tersebut menegaskan bahwa Jambi tidak cukup hanya mempertahankan capaian penurunan kemiskinan. Pemerintah daerah juga harus meningkatkan daya saing ekonomi agar tidak semakin tertinggal dari provinsi-provinsi lain di Sumatera.
Agenda Transformasi Ekonomi Jambi
Pemerintah Provinsi Jambi perlu menggeser orientasi pembangunan dari sekadar mengejar angka pertumbuhan menuju pembangunan ekonomi yang inklusif, stabil, dan berkelanjutan.
Setidaknya ada empat agenda strategis yang perlu menjadi prioritas:
Pertama, mempercepat diversifikasi ekonomi.
Jambi tidak bisa terus-menerus mengandalkan pertanian dan pertambangan sebagai penopang utama ekonomi. Pemerintah perlu mendorong pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan agar nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat Jambi sendiri.
Petani, misalnya, tidak boleh hanya bergantung pada penjualan bahan mentah. Mereka harus memperoleh manfaat lebih besar dari rantai produksi, mulai dari pengolahan, pengemasan, distribusi, pemasaran, hingga akses ekspor.
Pengembangan industri hilir akan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat struktur ekonomi daerah.
Kedua, memperkuat ketahanan sektor pertanian.
Sebagai sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB, pertanian membutuhkan perhatian serius. Investasi pada pembangunan dan rehabilitasi irigasi, penyediaan benih unggul, penerapan teknologi pertanian, serta penguatan mitigasi risiko perubahan iklim harus diperluas.
Antisipasi terhadap fenomena El Niño, perubahan pola musim, dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga perlu menjadi bagian dari kebijakan pembangunan ekonomi.
Tanpa ketahanan produksi, sektor pertanian justru akan terus menjadi sumber kerentanan ekonomi, bukan penopang pertumbuhan yang stabil.
Ketiga, meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Penurunan angka pengangguran harus diikuti peningkatan kualitas pekerjaan. Pemerintah perlu memperluas pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan keterhubungan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan industri.
Orientasi kebijakan ketenagakerjaan tidak boleh berhenti pada penurunan TPT. Yang lebih penting adalah menciptakan lapangan kerja formal, produktif, dan memberikan penghasilan yang layak.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh pekerjaan, tetapi juga memiliki kesempatan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.
Keempat, memperkuat perlindungan sosial yang tepat sasaran.
Penurunan kemiskinan tidak boleh membuat pemerintah mengurangi perhatian terhadap kelompok masyarakat rentan. Bantuan sosial, akses pangan, layanan kesehatan, dan pendidikan tetap harus diperkuat, terutama bagi rumah tangga miskin dan kelompok rentan yang berada sedikit di atas garis kemiskinan (near-poor).
Kelompok ini sangat rentan kembali jatuh miskin ketika menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, kehilangan pekerjaan, atau penurunan pendapatan akibat guncangan ekonomi.
Karena itu, perlindungan sosial harus berjalan beriringan dengan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Menjaga Pertumbuhan, Memperkuat Fondasi
Jambi kini berada pada titik yang menuntut kehati-hatian sekaligus keberanian mengambil arah kebijakan baru. Capaian ekonomi 2025 dan penurunan kemiskinan pada 2026 merupakan modal penting. Namun, keduanya belum cukup untuk menyimpulkan bahwa fondasi ekonomi Jambi telah kokoh.
Perlambatan pertumbuhan, ketergantungan pada sektor primer, dan tantangan penciptaan lapangan kerja berkualitas menunjukkan bahwa persoalan struktural masih harus diselesaikan.
Secara komparatif, Jambi berada pada posisi relatif rendah dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi cukup baik dalam pengendalian kemiskinan dan pengangguran. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Jambi mampu menjaga stabilitas sosial, tetapi belum sepenuhnya berhasil membangun mesin pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif.
Karena itu, tantangan terbesar pemerintah daerah bukan sekadar mengembalikan pertumbuhan ke angka yang lebih tinggi. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan bahwa pertumbuhan tersebut bersumber dari kegiatan ekonomi yang produktif, menciptakan lapangan kerja berkualitas, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan secara struktural.
Jambi membutuhkan transformasi ekonomi, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Sebab, pertumbuhan yang tinggi tanpa pemerataan hanya akan menghasilkan angka statistik, sementara masyarakat belum tentu merasakan manfaatnya.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan Jambi tidak ditentukan oleh seberapa tinggi angka pertumbuhan ekonomi yang dicapai, melainkan seberapa besar pertumbuhan tersebut mampu memperbaiki kehidupan masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah dalam jangka panjang.(*)
KPK Akui Satu Kasus Bocor, Dugaan Penyadapan Listyo Sigit Jadi Sorotan
Kemenkeu Siapkan 1.915 Formasi CPNS 2026, Lulusan SMA hingga S1 Bisa Daftar!
Investasi Jambi Masih Kurang Rp9 Triliun, Pemprov Berpacu Kejar Target
Jambi Pertama di Sumbagsel Tata Sumur Minyak Rakyat, Produksi Masuk Jalur Resmi Pertamina
Dugaan Fee Rp2 Miliar Terkuak di Sidang Korupsi DAK SMK: Broker Sebut untuk Kadis, Varial Bantah
Dakwaan Bongkar Aliran Rp600 Juta Kasus Penipuan Masuk Polri, Hakim Tolak Eksepsi Daffa