Dugaan Fee Rp2 Miliar Terkuak di Sidang Korupsi DAK SMK: Broker Sebut untuk Kadis, Varial Bantah

Selasa, 17 November 2026 - 19:30:52 WIB

Sidang perkara korupsi DAK peralatan SMK
Sidang perkara korupsi DAK peralatan SMK

IMCNews.id– Persidangan perkara dugaan korupsi pengadaan peralatan praktik utama SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mengungkap dugaan permintaan fee proyek hingga Rp2 miliar.

Uang tersebut disebut diperuntukkan bagi kepala dinas dari paket pengadaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai sekitar Rp40 miliar.

Fakta itu terungkap dalam sidang di Pengadilan Negeri Jambi, Selasa (17/11/2026). Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kukuh membacakan keterangan saksi Firman Sabana, yang disebut berperan sebagai broker dalam proyek pengadaan tersebut.

Firman tidak hadir di persidangan meski telah dipanggil hingga empat kali. Karena itu, keterangannya dibacakan JPU di hadapan majelis hakim.

Dalam keterangannya, Firman menyebut adanya permintaan fee sebesar Rp2 miliar untuk kepala dinas. Permintaan tersebut, menurut keterangannya, disampaikan melalui Rudi Wage.

Namun, dari permintaan awal Rp2 miliar, nilai yang akhirnya diberikan disebut sebesar Rp1 miliar.

"Uang tersebut kemudian diserahkan kepada Rudi Wage dan David," ujar JPU saat membacakan keterangan saksi.

Tak hanya mengungkap dugaan permintaan fee, Firman juga menyebut adanya pertemuan di salah satu hotel di Jakarta yang berkaitan dengan pembicaraan tersebut.

Selain itu, terdapat pertemuan lain yang membahas hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam pertemuan tersebut, Bukhri disebut turut hadir.

Firman menerangkan, pihaknya meminta bantuan dinas agar besaran denda keterlambatan pekerjaan tidak terlalu besar.

Dalam keterangannya, Firman juga mengungkap sejumlah permintaan uang lainnya dengan nominal bervariasi. Jika diakumulasikan, jumlahnya disebut mencapai Rp1,7 miliar.

Varial dan David Membantah

Usai pembacaan keterangan saksi, Ketua Majelis Hakim Tatap Urasima Situngkir meminta tanggapan ketiga terdakwa.

"Untuk ketiga terdakwa bagaimana tanggapan keterangan saksi yang dibacakan oleh JPU?" tanya hakim.

Terdakwa Varial Adhi Putra secara tegas membantah adanya permintaan fee sebesar Rp2 miliar sebagaimana disebutkan dalam keterangan Firman.

Sementara itu, terdakwa David Hadiosman membantah pernyataan mengenai fee sebesar 2,5 persen untuk Firman. Meski demikian, David membenarkan adanya pertemuan sebagaimana diterangkan saksi.

Berbeda dengan dua terdakwa tersebut, Bukhri menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Firman yang dibacakan JPU.

Perbedaan tanggapan ini menjadi bagian penting dalam proses pembuktian, terutama untuk menguji dugaan permintaan fee, aliran uang, serta keterlibatan masing-masing pihak dalam proyek pengadaan.

Kerugian Negara Rp21,89 Miliar

Dalam perkara ini, tiga orang duduk sebagai terdakwa, yakni Varial Adhi Putra selaku mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Bukhri selaku mantan Kepala Bidang Pembinaan SMK, dan David Hadiosman.

Ketiganya didakwa dalam perkara dugaan korupsi pengadaan peralatan praktik utama SMK Tahun Anggaran 2022 yang diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp21,89 miliar.

Persidangan masih berlanjut dengan agenda pembuktian. JPU juga menghadirkan enam orang ahli untuk memberikan keterangan terkait perkara tersebut.

Keterangan saksi dan ahli selanjutnya akan diuji di hadapan majelis hakim untuk mengungkap konstruksi perkara, dugaan aliran dana, serta peran masing-masing terdakwa.

Seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan dalam persidangan. Ketiga terdakwa juga memiliki hak untuk membela diri hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(*)



BERITA BERIKUTNYA