Helen Dian Krisnawati: Enam Bidang Tanah dan Rp1 Miliar Dirampas Negara

IMCNews.ID - Hukuman seumur hidup yang telah dijalani Helen Dian Krisnawati dalam perkara narkotika bukan satu-satunya konsekuensi hukum yang harus dihadapinya.

Dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil penjualan narkoba, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jambi memutuskan merampas enam bidang tanah dan uang tunai Rp1 miliar untuk negara.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang perkara TPPU pada Selasa (10/11/2026).

Meski kembali dinyatakan bersalah, majelis hakim tidak menjatuhkan tambahan hukuman penjara kepada Helen. Pidana penjara ditetapkan nihil karena terdakwa sebelumnya telah dijatuhi hukuman seumur hidup dalam perkara narkotika.

Namun, konsekuensi terhadap aset yang berkaitan dengan perkara pencucian uang tersebut cukup besar.

Enam bidang tanah diputuskan dirampas untuk negara. Lima bidang tercatat atas nama Helen, sementara satu bidang lainnya terdaftar atas nama Pipin Efendi yang merupakan anak Helen.

Tidak semua aset yang sebelumnya dikaitkan dengan perkara TPPU berakhir dirampas.

Majelis hakim memerintahkan sembilan bidang tanah lainnya dikembalikan kepada pemiliknya.

Hal serupa juga terjadi pada sejumlah rekening yang sebelumnya diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang tersebut.

Dari tujuh rekening dengan total dana sekitar Rp1,8 miliar, tiga rekening diputuskan dikembalikan kepada pemiliknya.

Sementara dari sisi uang tunai, Rp1 miliar milik Helen dirampas untuk negara dan Rp830 juta lainnya dikembalikan kepada pemiliknya.

Kuasa hukum Helen, Joni Iswandi, membenarkan keputusan majelis hakim tersebut.

Menurutnya, tidak adanya tambahan hukuman penjara berkaitan dengan vonis seumur hidup yang telah dijatuhkan kepada kliennya dalam perkara narkotika.

"Untuk kasus narkotika sudah divonis seumur hidup, maka pada kasus TPPU ini tidak divonis lagi," ujar Joni seusai persidangan.

Ia juga membenarkan keputusan hakim terkait perampasan uang tunai.

"Iya, Rp1 miliar dirampas untuk negara dan Rp830 juta dikembalikan kepada pemiliknya," katanya.

Meski demikian, putusan tersebut belum tentu menjadi akhir dari proses hukum perkara TPPU Helen.

Joni mengatakan pihaknya masih mempertimbangkan langkah hukum berikutnya, termasuk kemungkinan mengajukan banding.

"Kami masih pikir-pikir untuk langkah hukum selanjutnya. Kalau jaksa banding, kemungkinan kami juga akan banding," ungkapnya.