Irjen Ahrie Sonta Dipecat dari Polri, Terbukti Langgar Kode Etik Kasus Penyadapan Prabowo

IMCNews.id– Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta setelah yang bersangkutan dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP).

Putusan tersebut sekaligus mengakhiri kedinasan Ahrie Sonta sebagai anggota Korps Bhayangkara. Hasil sidang disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).

“Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri,” kata Isir.

Sanksi tegas tersebut dijatuhkan di tengah perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turut menyeret nama Ahrie Sonta.

Ahrie Sonta Terseret Kasus Dugaan Penyadapan Presiden

Sebelumnya, Ahrie Sonta ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (3/11/2026).

Selain Ahrie, penyidik juga menetapkan sejumlah perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH).

Dalam perkembangan penyidikan, Irjen Slamet Uliandi (SU) turut ditetapkan sebagai tersangka baru.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan, para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo tanpa melalui prosedur hukum yang sah.

“Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” kata Asep dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Penyadapan Diduga Sasar Pejabat Negara hingga Pengusaha

Tak hanya Presiden Prabowo, penyidik menduga praktik penyadapan ilegal tersebut juga menyasar sejumlah tokoh dari berbagai kalangan.

Target yang diduga menjadi sasaran mencakup pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.

“Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” ungkap Asep.

Berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan Bareskrim, dugaan praktik penyadapan tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.

Penyidik juga menduga para tersangka sempat berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026. Upaya tersebut diduga dilakukan untuk mengaburkan jejak aktivitas penyadapan ilegal yang menjadi objek penyidikan.(*)