Kasus TPPU Helen Tuntas, Enam Tanah dan Rp1 M Jadi Milik Negara

IMCNews.id– Enam bidang tanah dan uang Rp1 miliar milik Helen Dian Krisnawati dirampas untuk negara. Putusan tersebut dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jambi dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil penjualan narkoba, Selasa (10/11/2026).

Dalam perkara ini, Helen kembali dinyatakan bersalah. Namun, majelis hakim tidak menjatuhkan tambahan pidana penjara lantaran terdakwa telah berstatus terpidana hukuman seumur hidup dalam perkara narkotika.

Hakim menetapkan pidana penjara nihil atau nol tahun. Putusan ini berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya meminta Helen dijatuhi hukuman 20 tahun penjara.

Meski tanpa tambahan hukuman badan, putusan terhadap Helen berdampak langsung pada penguasaan aset. Sebanyak enam bidang tanah diputuskan dirampas untuk negara. Lima bidang tanah tercatat atas nama Helen, sedangkan satu bidang lainnya atas nama Pipin Efendi, anak Helen.

Sementara itu, sembilan bidang tanah lainnya diperintahkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya.

Dalam amar putusan terkait rekening, majelis hakim juga memutuskan tiga dari tujuh rekening yang sebelumnya diduga berkaitan dengan TPPU dikembalikan kepada pemiliknya. Total dana dalam tujuh rekening tersebut mencapai sekitar Rp1,8 miliar.

Selain perampasan enam bidang tanah, uang sebesar Rp1 miliar milik Helen juga dirampas untuk negara. Adapun Rp830 juta lainnya diputuskan dikembalikan kepada pemiliknya.

Kuasa hukum Helen, Joni Iswandi, membenarkan putusan perampasan aset tersebut. Ia mengatakan tidak adanya tambahan pidana penjara berkaitan dengan hukuman seumur hidup yang telah dijatuhkan kepada kliennya dalam perkara narkotika.

"Untuk kasus narkotika sudah divonis seumur hidup, maka pada kasus TPPU ini tidak divonis lagi," ujar Joni seusai persidangan.

Ia juga membenarkan uang Rp1 miliar dirampas untuk negara, sedangkan Rp830 juta dikembalikan kepada pemiliknya. "Iya, Rp1 miliar dirampas untuk negara dan Rp830 juta dikembalikan ke pemiliknya," katanya.

Terkait upaya hukum, Joni menyebut pihaknya masih mempertimbangkan langkah selanjutnya. Kuasa hukum belum memutuskan apakah akan mengajukan banding.

"Kami masih pikir-pikir untuk langkah hukum selanjutnya. Kalau jaksa banding, kemungkinan kami juga akan banding," ungkapnya.

Putusan ini menjadi babak lanjutan penanganan perkara Helen. Setelah divonis seumur hidup dalam kasus narkotika, kini sejumlah aset yang dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang hasil penjualan narkoba harus dirampas untuk negara.(*)