Usulan Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran Masuk DPR, Puan Siapkan Langkah Lanjutan

IMCNews.id– Usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini memasuki ranah parlemen.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi telah menerima laporan usulan tersebut dan memastikan pimpinan DPR akan menindaklanjutinya melalui mekanisme kelembagaan.

Usulan itu mengemuka setelah Mahkamah Agung (MA) menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal.

Perkembangan tersebut turut memunculkan dorongan agar DPR menggunakan kewenangan konstitusionalnya melalui Hak Menyatakan Pendapat.

Puan mengatakan, meski laporan telah diterima, DPR belum menentukan langkah yang akan ditempuh. Pimpinan parlemen terlebih dahulu akan mengkaji mekanisme serta menghimpun pandangan dari seluruh fraksi dan komisi.

"Ya, kami memang sudah menerima laporan (usulan Hak Menyatakan Pendapat) tersebut. Namun, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya," kata Puan dalam konferensi pers seusai rapat paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Menurut Puan, sejumlah masukan telah diterima selama masa reses. Aspirasi tersebut disampaikan melalui fraksi maupun anggota DPR, termasuk mengenai kewenangan dan mekanisme yang dapat ditempuh parlemen dalam merespons usulan tersebut.

Pimpinan DPR, lanjut dia, akan memproses seluruh laporan dan masukan sebelum menentukan langkah berikutnya. Dengan demikian, tindak lanjut usulan Hak Menyatakan Pendapat masih menunggu pembahasan internal di lingkungan parlemen.

"Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut, mendengarkan laporan dan masukannya, dan setelahnya baru akan mengambil langkah-langkah tindak lanjut terkait dengan hal tersebut," ujarnya.

Puan menegaskan, setiap proses di DPR harus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan konstitusi. Ia meminta semua pihak tidak mendahului proses yang sedang berlangsung.

"Tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada," tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pembukaan masa persidangan belum menjadi momentum pengambilan keputusan atas usulan tersebut. DPR masih akan mendengarkan dan menginventarisasi berbagai pandangan sebelum menentukan tindak lanjut.

403 Anggota DPR Hadiri Pembukaan Masa Sidang

Di sisi lain, DPR RI resmi membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 melalui rapat paripurna di Gedung DPR/MPR RI, Selasa (10/11/2026).

Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan, berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, sebanyak 403 anggota dewan hadir secara fisik dan telah menandatangani daftar kehadiran.

"Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 403 anggota," kata Puan.

Pembukaan masa persidangan tersebut sekaligus menandai dimulainya kembali agenda legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR. Termasuk di dalamnya, proses menelaah usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Wakil Presiden Gibran yang kini telah diterima pimpinan parlemen.(*)