Hari ini DPR Mulai Bergerak, Bahas Tindak Lanjut Putusan MA soal Dokumen Pendidikan Gibran

IMCNews.id— Polemik keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru.

DPR RI dijadwalkan mulai memproses tindak lanjut putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) pada hari ini, Selasa, 10 November 2026, setelah masa reses berakhir.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, pembahasan resmi baru dapat dilakukan setelah masa sidang dibuka.

Dengan demikian, Selasa ini menjadi momentum awal bagi DPR untuk menyikapi persoalan yang telah memicu desakan dari berbagai kalangan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/11/2026).

"Ya, kan besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan," kata Dasco.

Desakan Menguat, DPR Tunggu Masa Sidang

Dasco mengungkapkan, DPR telah menerima berbagai usulan terkait tindak lanjut putusan MA tersebut. Aspirasi datang dari organisasi masyarakat sipil hingga anggota DPR lintas fraksi.

Namun, selama masa reses, pembahasan masih sebatas komunikasi informal. Belum ada proses resmi yang dapat dijalankan oleh lembaga legislatif tersebut.

"Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," ujarnya.

Pernyataan Dasco menegaskan bahwa DPR belum mengambil sikap kelembagaan. Pembukaan masa sidang menjadi pintu masuk bagi parlemen untuk menentukan langkah berikutnya.

MA Kabulkan Gugatan soal Suket Penyetaraan

Persoalan ini berakar pada putusan kasasi MA terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Dokumen tersebut menjadi salah satu persyaratan administrasi dalam pencalonannya pada Pemilihan Presiden 2024.

Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019.

Dalam petitum gugatan, pemohon meminta agar surat keterangan tersebut dinyatakan tidak sah serta ditarik untuk dimusnahkan.

MA mengabulkan seluruh petitum dalam putusan kasasi tersebut. Putusan ini kemudian menjadi dasar munculnya berbagai desakan agar DPR mengambil langkah sesuai kewenangan dan fungsi kelembagaannya.

Kini, perhatian tertuju pada DPR. Publik menunggu apakah parlemen akan menindaklanjuti putusan MA melalui mekanisme kelembagaan atau justru membatasi responsnya pada pembahasan dan kajian internal.

Yang jelas, pembukaan masa sidang hari ini menjadi awal ujian bagi DPR dalam merespons polemik yang menyangkut dokumen pendidikan orang nomor dua di Indonesia tersebut.(*)