Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo, Apa yang Terjadi di Istana?

IMCNews.id– Dinamika politik di lingkaran Istana memasuki babak baru. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan yang berlangsung selama 2,5 jam, Selasa (10/11/2026).

Informasi tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Menurut Prasetyo, pertemuan Gibran dan Prabowo berlangsung pada Selasa pagi. Dalam pertemuan itu, Gibran disebut menyampaikan niat mundur di tengah dinamika politik dan hukum yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

"Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA," kata Prasetyo.

Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian karena muncul ketika polemik dokumen pendidikan Gibran belum mereda. Pada saat bersamaan, sejumlah anggota DPR juga mulai mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berpotensi membuka proses politik lebih lanjut terhadap posisi wakil presiden.

Lantas, apakah niat tersebut akan berujung pada pengunduran diri resmi? Dan bagaimana sikap Istana serta DPR menghadapi perkembangan ini?

Pertemuan 2,5 Jam, Istana Ungkap Niat Gibran

Prasetyo membenarkan adanya pertemuan antara Gibran dan Prabowo pada Selasa pagi. Pertemuan berlangsung sekitar 2,5 jam.

"Memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam," ujar Prasetyo.

Meski mengungkap adanya niat pengunduran diri, Prasetyo menegaskan aktivitas pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Ia menyebut Prabowo masih memimpin sejumlah rapat, termasuk pembahasan mitigasi bencana berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan pada tahun mendatang.

"Jadi, kita tetap fokus untuk bekerja memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," tegasnya.

Polemik Pendidikan Gibran Jadi Sorotan

Dinamika politik yang melibatkan Gibran tidak terlepas dari polemik dokumen pendidikannya.

Mahkamah Agung sebelumnya menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi juga telah memeriksa perkara yang berkaitan dengan persoalan persyaratan pendidikan tersebut.

Namun, putusan MK tidak serta-merta membatalkan pencalonan ataupun memberhentikan Gibran dari jabatan wakil presiden.

Sebelumnya, Gibran menyatakan akan menghormati proses hukum yang berjalan. Ia juga menegaskan tetap fokus menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kini, persoalan tersebut kembali menjadi perhatian setelah Istana mengungkap adanya niat pengunduran diri Gibran kepada Prabowo.

DPR Siapkan Hak Menyatakan Pendapat

Di tengah perkembangan di Istana, dinamika politik juga bergerak di parlemen.

Sejumlah anggota DPR mulai menggalang dukungan untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik yang menyeret Gibran.

Hak tersebut merupakan salah satu instrumen konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk menyampaikan pendapat terhadap dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden.

Menanggapi wacana tersebut, Prasetyo menegaskan pemerintah menghormati kewenangan DPR beserta seluruh proses politik yang berlangsung.

"Kalau berkenaan dengan yang terjadi di DPR, tentunya adalah proses politik yang juga sama-sama kita hormati karena bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR," jelasnya.

Ia juga menanggapi secara khusus pembahasan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat yang tengah menjadi perhatian publik.

"Yang hari ini ramai dibicarakan adalah adanya penggunaan hak untuk menyatakan pendapat. Kami tentu saja menghormati," pungkas Prasetyo.

Mundur atau Dimakzulkan, Apa Bedanya?

Di tengah perkembangan tersebut, pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua mekanisme hukum yang berbeda.

Pengunduran diri merupakan keputusan pejabat untuk melepaskan jabatannya melalui mekanisme konstitusional. Sementara pemakzulan merupakan proses pemberhentian melalui mekanisme ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 7A dan 7B UUD 1945, pemberhentian presiden atau wakil presiden melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.

DPR terlebih dahulu harus menyampaikan pendapatnya kepada MK untuk diperiksa. Apabila MK membenarkan pendapat tersebut, proses selanjutnya dapat diteruskan ke MPR untuk mengambil keputusan.

Adapun jika jabatan wakil presiden kosong, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden. Pemilihan dilakukan paling lambat 60 hari sejak kekosongan jabatan terjadi.

Dengan demikian, penyampaian niat mundur Gibran kepada Prabowo belum dapat disamakan dengan pengunduran diri yang telah resmi berlaku.

Kini, perhatian tertuju pada tindak lanjut pertemuan keduanya di Istana. Apakah Gibran akan benar-benar menempuh langkah pengunduran diri, atau dinamika politik justru berlanjut melalui mekanisme konstitusional di DPR?

Pernyataan Prasetyo telah membuka perkembangan baru. Namun, kepastian mengenai masa depan jabatan wakil presiden masih bergantung pada langkah resmi dan proses ketatanegaraan selanjutnya. (*)