Gibran Ingin Buktikan Ijazah ke PTUN, Yusril: Tidak Ada Gunanya, Sudah Ada Putusan Final

IMCNews.id– Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menilai rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk kembali membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak lagi memiliki urgensi dari sisi hukum.

Yusril berpandangan, persoalan keabsahan dokumen penyetaraan ijazah SMA yang dikaitkan dengan Gibran telah melalui proses peradilan.

Bahkan, terdapat dua putusan dari lembaga peradilan tertinggi, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), yang menurutnya telah berkekuatan hukum final.

“Tidak ada gunanya karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final karena materinya materi yang sama,” ujar Yusril kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

“Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita,” imbuhnya.

Yusril: Gibran Tidak Memiliki Kedudukan Hukum untuk Ajukan PK

Yusril juga menjelaskan alasan Gibran tidak dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan MA. Menurutnya, Gibran bukan merupakan pihak yang terlibat langsung dalam perkara tersebut.

Ia menerangkan, dalam perkara di MA, pihak tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen). Sementara itu, Gibran tidak tercatat sebagai pihak tergugat intervensi.

Kondisi tersebut membuat Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan upaya hukum dalam perkara yang sama.

“Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final,” jelas Yusril.

“Oleh karena dalam perkara di Mahkamah Agung itu tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen dan sementara Pak Wakil Presiden, Pak Gibran, tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi. Jadi tidak bisa mengajukan banding,” lanjutnya.

Gibran Ingin Buktikan Keabsahan Ijazah Melalui PTUN

Pernyataan Yusril tersebut merespons rencana Gibran untuk membawa dokumen pendidikannya ke PTUN guna membuktikan keabsahannya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah meminta kesempatan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membuktikan keabsahan dokumen ijazah yang dimilikinya melalui jalur PTUN.

Gibran juga mengaku telah menerima sejumlah saran dari Prabowo terkait dinamika yang berkembang, termasuk dorongan untuk tetap memperjuangkan pembuktian dokumen pendidikannya.

“Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” kata Gibran di Istana Kepresidenan.

“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1,” pungkasnya.

Pernyataan Yusril dan rencana Gibran tersebut memperlihatkan adanya perbedaan pandangan mengenai ruang hukum yang masih tersedia untuk mempersoalkan keabsahan dokumen pendidikan sang Wakil Presiden.(*)