Kasus Korupsi Dana Subsidi PDAM Tirta Pengabuan, Direktur dan Kabag Keuangan Dituntut 4,5 Tahun

IMCNews.id – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Direktur Perumda Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Ustayadi Berlian, dan Kepala Bagian Keuangan, Syamsudi, masing-masing dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan (4,5 tahun) dalam perkara dugaan korupsi dana subsidi tahun anggaran 2019–2021.

Tak hanya pidana penjara, kedua terdakwa juga dituntut membayar denda Rp100 juta subsider 60 hari kurungan serta uang pengganti sebesar Rp2,28 miliar.

Tuntutan tersebut dibacakan JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jambi, Senin (9/11/2026).

Dalam amar tuntutannya, JPU menyatakan apabila uang pengganti tidak dibayarkan, masing-masing terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti selama 2 tahun 3 bulan.

"Jika tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara 2 tahun 3 bulan," ujar JPU saat membacakan tuntutan.

Sementara itu, terdakwa Marjulis yang merupakan Direktur perusahaan penyedia bahan kimia dituntut pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp50 juta subsider 50 hari kurungan.

Marjulis juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp441 juta. Nilai tersebut berkaitan dengan dugaan kemahalan harga dalam pengadaan bahan kimia.

"Uang pengganti ini dari kemahalan harga bahan kimia yang diterima," ujar Reki, JPU, usai persidangan.

Terpisah, Amy Setia, kuasa hukum Marjulis, mengaku kecewa dengan tuntutan yang disampaikan JPU. Ia menilai sejumlah hal dalam tuntutan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap selama persidangan.

Menurutnya, berdasarkan fakta persidangan, kliennya tidak merugikan keuangan negara maupun menguntungkan diri sendiri.

"Malahan PDAM masih ada utang sama klien kami," ujarnya.

Pihaknya akan menyampaikan seluruh keberatan tersebut melalui nota pembelaan atau pledoi yang dijadwalkan pada pekan depan.

"Akan kami sampaikan semua keberatan dan pembelaan kami pada sidang pledoi mendatang," katanya.

Dalam dakwaan diuraikan, Perumda Tirta Pengabuan menerima dana subsidi dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2019–2021 dengan total Rp18.079.712.512.

Dana tersebut diperuntukkan mendukung biaya operasional produksi air minum.

Namun, dalam pelaksanaannya, penggunaan dana subsidi diduga tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Jaksa menemukan adanya pengalihan anggaran untuk kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan operasional produksi air minum.

Selain itu, pengadaan bahan kimia berupa tawas, soda ash, dan kaporit diduga tidak mengikuti mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pengadaan disebut dilakukan melalui penunjukan langsung kepada satu penyedia tanpa pembandingan harga, negosiasi, maupun penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Praktik tersebut diduga mengakibatkan terjadinya kemahalan harga.

Dalam dakwaan, jaksa menyebut Ustayadi Berlian diduga memperoleh keuntungan sekitar Rp127 juta, Syamsudi sekitar Rp48 juta, sedangkan Marjulis sekitar Rp441 juta.

Akibat perbuatan yang didakwakan tersebut, negara disebut mengalami kerugian keuangan sekitar Rp5,019 miliar.

Selanjutnya, para terdakwa akan menjalani agenda sidang pembelaan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.(*)