Malahayati Tidak Membagikan Sapi Limosin: Ketika Analogi Sejarah Perlu Diuji

JAMBI, IMCNews.id- Ada satu hal yang perlu diluruskan ketika nama Laksamana Malahayati digunakan untuk menggambarkan sosok perempuan pemimpin masa kini: sejarah bukan sekadar kumpulan simbol yang bebas ditempelkan kepada siapa saja.

Opini Elas Anra Dermawan, SH, berjudul Laksamana Malahayati dalam Wajah Perempuan Jambi, yang menempatkan Hj. Ernawati, Ketua PW ISMI Jambi, sebagai refleksi Laksamana Malahayati, patut dibaca secara kritis.

Bukan karena perempuan tidak boleh dibandingkan dengan tokoh sejarah, tetapi karena analogi sejarah seharusnya dibangun di atas kesamaan nilai, perjuangan, dan rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tulisan tersebut menggunakan sejumlah konsep akademik, antara lain social capital, perspektif hukum, dan gagasan tentang peradaban. Namun, menurut saya, teori tidak boleh menggantikan fakta.

Justru pertanyaan paling mendasar harus tetap diajukan: apa yang sebenarnya sedang dibandingkan?

Malahayati Bukan Sekadar Simbol Perempuan

Malahayati atau Keumalahayati adalah tokoh perempuan dari Kesultanan Aceh yang dikenal dalam sejarah perjuangan maritim Nusantara. Pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 115/TK/Tahun 2017.

Ia dikenang bukan karena jabatan organisasi, popularitas, maupun kemampuan membangun jaringan sosial, melainkan karena kiprahnya dalam perjuangan dan pertahanan Kesultanan Aceh.

Karena itu, ketika nama Malahayati dipakai sebagai cermin bagi seorang tokoh masa kini, yang semestinya dibandingkan bukan sekadar jenis kelamin, posisi kepemimpinan, atau aktivitas sosialnya.

Yang harus diuji adalah nilai-nilai yang melekat pada Malahayati: keberanian, pengabdian, kepemimpinan, integritas, dan keberpihakannya terhadap kepentingan yang diperjuangkan. Di situlah analogi menjadi persoalan.

Antara Modal Sosial dan Transparansi

Hj. Ernawati memang kini merupakan figur publik di Jambi. Ia dilantik sebagai Ketua PW ISMI Provinsi Jambi untuk periode 2026–2030 pada Juni 2026. Sejumlah sumber publik juga menyebutnya sebagai pemilik Bintang Global Group.

Aktivitas sosial dan filantropinya juga diberitakan. Salah satu sumber, misalnya, melaporkan bantuan yang disalurkan melalui PB ISMI kepada korban banjir Aceh Tamiang.

Di Jambi, pemberitaan lain juga mencatat keterlibatannya dalam bantuan pembangunan masjid. Semua itu merupakan fakta aktivitas publik yang layak dicatat.

Namun, justru karena seseorang tampil sebagai tokoh publik dengan aktivitas sosial dan organisasi yang semakin besar, tuntutan terhadap transparansi juga semakin besar.

Di sinilah konsep social capital perlu ditempatkan secara proporsional.

Modal sosial memang dapat membangun kepercayaan, memperluas jaringan, dan memperkuat posisi seseorang di tengah masyarakat. Tetapi modal sosial bukan pengganti transparansi.

Popularitas bukan audit. Jabatan organisasi bukan sertifikat integritas. Dan kegiatan filantropi bukan alasan untuk menutup ruang pertanyaan publik.

Sebaliknya, semakin besar pengaruh sosial seseorang, semakin wajar apabila masyarakat meminta informasi yang terang mengenai organisasi, kegiatan, serta sumber pembiayaan yang memang berada dalam ruang publik.

Jangan Biarkan Filantropi Menjadi Tameng Pertanyaan

Di ruang publik, berbagai informasi mengenai rekam jejak Hj. Ernawati juga pernah beredar, termasuk informasi mengenai dugaan perkara hukum pada masa lalu.

Informasi semacam itu harus diperlakukan secara hati-hati. Dugaan bukan putusan pengadilan. Pemberitaan bukan vonis. Dan informasi yang beredar di masyarakat tetap membutuhkan verifikasi dari sumber resmi.

Karena itu, kritik yang sehat bukanlah dengan menghakimi seseorang berdasarkan rumor. Kritik yang sehat justru dengan meminta klarifikasi dan transparansi.

Jika ada persoalan mengenai sumber pendanaan, jelaskan. Jika ada persoalan mengenai kegiatan bisnis, buka informasinya sesuai ketentuan. Jika ada tudingan mengenai aset, berikan klarifikasi dan data yang dapat diverifikasi.

Jika ada pertanyaan mengenai organisasi, jawab dengan mekanisme pertanggungjawaban organisasi. Dengan begitu, publik tidak dipaksa memilih antara percaya atau tidak percaya. Publik mendapatkan kesempatan untuk memeriksa fakta.

Malahayati Tidak Membutuhkan Legitimasi Baru

Di sinilah saya kira analogi dengan Malahayati perlu dihentikan sejenak. Malahayati tidak membutuhkan tokoh masa kini untuk mengangkat namanya. Ia sudah mempunyai tempat dalam sejarah.

Ia tidak membutuhkan social capital modern. Ia tidak membutuhkan baliho. Ia tidak membutuhkan jabatan organisasi.

Dan, tentu saja, Malahayati tidak pernah membutuhkan sapi limosin untuk membuktikan kepeduliannya kepada masyarakat.

Yang membuat namanya bertahan bukanlah kemewahan simbolik, melainkan perjuangan yang telah tercatat dalam sejarah.

Maka, jika seseorang ingin disandingkan dengan Malahayati, pertanyaan yang relevan bukanlah berapa banyak bantuan yang telah diberikan.

Pertanyaannya adalah: nilai apa yang membuat perbandingan itu layak? Sebab filantropi adalah kebaikan sosial. Tetapi filantropi bukan ukuran tunggal kepahlawanan.

Jabatan adalah amanah. Tetapi jabatan bukan bukti otomatis integritas. Dan teori social capital adalah konsep akademik.

Tetapi konsep akademik tidak boleh digunakan untuk menghapus kebutuhan terhadap transparansi.

Perempuan Jambi Tidak Membutuhkan Mitologi

Jambi membutuhkan perempuan-perempuan yang berani membangun karya, memimpin organisasi, mengembangkan usaha, memperkuat pendidikan, menghidupkan kebudayaan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Namun perempuan Jambi juga tidak membutuhkan mitologi. Kita tidak perlu menciptakan Malahayati baru dengan cara mengaburkan perbedaan antara perjuangan sejarah dan aktivitas sosial masa kini.

Justru penghormatan terhadap Malahayati mengharuskan kita menjaga namanya dari analogi yang berlebihan. Malahayati sudah selesai dengan sejarahnya.

Kini tugas kita adalah memastikan sejarah itu tidak digunakan sekadar sebagai deterjen citra. Sebab sejarah bukan deterjen. Sejarah adalah cermin. Dan cermin yang baik tidak mengubah wajah siapa pun. Ia hanya menunjukkan apa adanya.

Di Krueng Raya Malahayati berpulang, Harum namanya di Selat Malaka. Jangan sejarah dipakai berulang, Agar lampu Aladin terlihat mulia.(*)

Catatan penulis: Tulisan ini merupakan tanggapan terhadap opini yang beredar di ruang publik. Kritik diarahkan pada penggunaan analogi sejarah dan bukan pada perempuan sebagai kelompok maupun pada hak seseorang untuk menjalankan kegiatan sosial, usaha, atau organisasi. Informasi mengenai dugaan perkara, sumber pendanaan, aset, dan aktivitas finansial yang belum memperoleh konfirmasi resmi tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan hukum dan tetap memerlukan verifikasi melalui sumber yang berwenang. Tulisan ini dimaksudkan untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan diskursus publik yang sehat.