ISMI Jambi: Antara Gerakan Kebudayaan Melayu dan Mesin Sosial-Politik Menjelang 2029

JAMBI, IMCNews.id- Ada fenomena menarik yang terjadi di Jambi dalam satu tahun terakhir. Organisasi bernama Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (ISMI) tumbuh dengan kecepatan yang tidak biasa. Hampir di seluruh kabupaten dan kota, kepengurusannya telah terbentuk.

Pelantikan demi pelantikan dilakukan. Struktur yang dibangun pun bukan struktur kecil, melainkan struktur yang cukup gemuk dengan sepuluh bidang, lengkap dengan dewan pembina yang diisi para kepala daerah.

Jika dilihat sepintas, ini adalah kebangkitan gerakan kebudayaan.

Namun, jika dilihat lebih dalam dengan kacamata kebijakan publik, ada pertanyaan kritis yang layak diajukan: apakah ini murni gerakan kebudayaan Melayu, atau ada agenda sosial-politik yang lebih besar di baliknya?

Jaringan Elite di Balik Simbol Melayu

Yang membuat ISMI Jambi menarik bukan semata pada namanya, tetapi pada komposisi orang-orang yang berada di dalamnya.

Pengurus Wilayah ISMI Provinsi Jambi dipimpin Hj. Ernawati. Di tingkat Kota Jambi, yang baru dilantik pada awal September 2026, wali kota dan wakil wali kota masuk sebagai Dewan Pembina. Di tingkat kabupaten, seperti Sarolangun, proses pembentukannya juga dikawal langsung oleh Pengurus Wilayah.

Jika ditelusuri, sebagian besar pengurus yang duduk di ISMI memiliki kedekatan dengan dua poros utama politik Jambi saat ini: lingkaran mantan Gubernur Jambi Hasan Basri Agus yang merupakan tokoh senior Partai Golkar, dan lingkaran Gubernur Jambi Al Haris serta jaringan kader Partai Amanat Nasional.

HBA sendiri bukan kader PAN. Ia adalah kader Golkar. Namun, banyak orang terdekatnya berada dalam lingkaran PAN.

Ini merupakan pola rekrutmen yang menarik untuk dicermati. Dalam teori elite, fenomena semacam ini dapat dibaca sebagai primordialisme jaringan. Ikatan organisasi tidak semata dibangun berdasarkan kompetensi dan identitas ke-Melayuan, tetapi juga melalui kedekatan personal, kedekatan politik, dan kesamaan akses terhadap kekuasaan.

Secara organisasi, pola semacam ini memang efektif untuk membangun soliditas. Namun, dari sisi legitimasi kultural, ia juga menimbulkan kesan eksklusif.

ISMI berpotensi dipersepsikan sebagai milik kelompok tertentu, bukan sebagai rumah bersama bagi seluruh sarjana Melayu Jambi yang memiliki latar belakang politik beragam.

Padahal, kekuatan utama organisasi berbasis etnis justru terletak pada inklusivitasnya.

Jika sebuah organisasi Melayu hanya diisi atau didominasi oleh satu jaringan politik, maka ia berisiko kehilangan rohnya sebagai kekuatan pemersatu.

Program Sosial sebagai Modal Politik Jangka Panjang

Analisis ini menjadi semakin menarik jika melihat jenis program yang dijalankan.

Dalam rapat konsolidasi pada 11 September 2026, Pengurus Wilayah ISMI Jambi menetapkan lima agenda prioritas: pendataan dan pembinaan 100 anak yatim dari lima kecamatan percontohan, pembinaan 30 masjid percontohan sebagai pusat kegiatan pemuda, pendataan UMKM terutama perempuan, revitalisasi pantun Melayu, serta penguatan ekonomi organisasi melalui penjajakan usaha.

Secara kasatmata, seluruh program tersebut sangat mulia.

Tidak ada yang bisa menolak program pembinaan anak yatim, memakmurkan masjid, memperkuat UMKM, dan menghidupkan kembali tradisi pantun Melayu.

Namun, dalam ilmu politik, program semacam ini memiliki dua fungsi sekaligus.

Fungsi pertama adalah fungsi sosial. Fungsi kedua adalah fungsi politik.

Mendata 100 anak yatim berarti memiliki data keluarga dhuafa yang sangat valid. Membina 30 masjid berarti memiliki akses langsung kepada marbot, pengurus masjid, pemuda, dan jamaah. Mendata UMKM perempuan berarti memiliki basis data keluarga produktif di tingkat akar rumput.

Ini merupakan basis data sosial yang jauh lebih presisi dan, dalam konteks tertentu, dapat menjadi lebih kuat daripada data yang dimiliki partai politik.

Data inilah yang dalam jangka menengah dapat berubah menjadi modal sosial-politik yang sangat besar.

Ketika kontestasi politik 2029 datang, baik Pileg maupun Pilkada, jaringan yang telah terbangun melalui santunan, pembinaan masjid, dan pemberdayaan ekonomi tidak lagi harus diperkenalkan dari nol. Ia tinggal diaktivasi.

Membaca agenda 2029

Lalu, apa kaitannya dengan agenda politik ke depan? Ada tiga agenda yang terbaca.

Pertama, menjaga hegemoni narasi Melayu.

Di tengah heterogenitas penduduk Jambi, terutama di wilayah Bungo, Tebo, dan Sarolangun yang memiliki basis transmigran Jawa yang kuat, penguasaan narasi Melayu dapat menjadi salah satu faktor penting dalam pertarungan Pilkada.

Siapa yang dianggap paling Melayu, dialah yang berpotensi memperoleh legitimasi paling kuat.

Kedua, menyiapkan mesin antara.

Partai politik memiliki keterbatasan. Ia terikat aturan kampanye dan mudah diserang lawan politik. Organisasi kebudayaan seperti ISMI tidak memiliki keterbatasan yang sama.

Ia bisa bergerak 365 hari dalam setahun dengan alasan kebudayaan dan sosial. Dalam konteks politik, ini merupakan mesin antara yang ideal di antara satu periode pemilu dan periode berikutnya.

Ketiga, melembagakan legacy kepemimpinan HBA. Sebagai tokoh senior Golkar dan tokoh Melayu yang sangat berpengaruh, HBA membutuhkan institusi yang dapat menjaga jaringannya tetap hidup melampaui figur personal.

ISMI berpotensi menjadi institusi tersebut. Di dalamnya dapat berkumpul berbagai latar belakang politik, termasuk Golkar dan PAN, tetapi tetap berada dalam satu jaringan sosial yang sama.

Tentu, apakah pola tersebut memang merupakan desain politik yang disengaja atau hanya konsekuensi dari konfigurasi kepengurusan, waktu yang akan membuktikannya.

Jangan sampai Melayu hanya menjadi simbol

Tulisan ini bukan untuk menolak keberadaan ISMI. Jambi justru membutuhkan organisasi Melayu yang kuat. Organisasi yang tidak hanya sibuk dengan seminar dan diskusi, tetapi benar-benar bekerja untuk anak yatim, masjid, UMKM, pemuda, dan kebudayaan.

Catatan kritisnya justru terletak pada pesan Ketua PW ISMI sendiri, Hj. Ernawati: jangan sampai organisasi ini hanya ramai dalam foto pelantikan dengan gelar yang panjang, tetapi sepi dalam kerja nyata.

Dan jangan sampai kerja nyata itu hanya muncul menjelang 2029, kemudian menghilang setelahnya.

Jika program anak yatim dan masjid berjalan konsisten hingga 2029 dan seterusnya, maka ISMI akan dicatat sebagai gerakan kebudayaan Melayu yang berhasil.

Namun, jika ia hanya menjadi kendaraan politik yang kemudian sepi setelah kontestasi selesai, masyarakat Melayu Jambi sendiri yang pada akhirnya akan menilai bahwa simbol Melayu telah digunakan untuk kepentingan yang bukan kepentingan Melayu.

Pada akhirnya, ujian ISMI bukan pada seberapa banyak kabupaten dan kota yang berhasil dibentuk kepengurusannya hari ini.

Ujiannya adalah seberapa banyak anak yatim yang masih dibina pada tahun 2030.

Di situlah publik akan melihat: apakah ISMI benar-benar sebuah gerakan kebudayaan Melayu, atau hanya mesin sosial-politik yang sedang menunggu momentum 2029.(*)