IMCNews.ID, Jambi — Jumlah titik panas (hotspot) di Provinsi Jambi kembali bertambah dari 17 titik pada 12 September lalu menjadi 58 titik hanya selang sehari pada 13 November 2026.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, mengingatkan pemerintah daerah dan seluruh Satgas Karhutla agar tidak lengah.
Ivan mengungkapkan, secara kumulatif sepanjang 2026, jumlah hotspot telah mencapai 7.548 titik.
Sementara itu, estimasi luas lahan terbakar telah mencapai lebih kurang 2.975,97 hektare.
Kata Ivan, perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa penanganan Karhutla tidak dapat bergantung pada penurunan hotspot dalam satu atau dua hari.
“Kemarin hotspot turun, hari ini kembali menjadi 58 titik. Ini menunjukkan situasi bisa berubah sangat cepat. Karena itu jangan lengah dan jangan merasa persoalan selesai hanya karena hotspot sempat turun,” katanya.
Dari 58 hotspot pada 13 September itu, Tebo mencatat 19 titik, Batanghari 15 titik, Muaro Jambi 14 titik, Bungo 7 titik, sementara Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Merangin masing-masing satu titik.
Ivan meminta wilayah dengan kenaikan hotspot segera mendapatkan verifikasi lapangan dan penguatan operasi darat.
Menurutnya, ukuran penting yang perlu mulai diterapkan adalah response time, yakni berapa lama waktu yang dibutuhkan sejak hotspot terdeteksi, diverifikasi, hingga personel tiba dan mengendalikan api.
“Target kita harus jelas: hotspot terdeteksi, segera diverifikasi dan kalau memang terjadi kebakaran harus ditangani kurang dari 24 jam. Jangan memberikan kesempatan api kecil berubah menjadi kebakaran besar,” ujarnya.
Ivan memberikan perhatian khusus terhadap luas kebakaran yang sudah mencapai lebih kurang 2.975,97 hektare.
Batanghari tercatat memiliki estimasi luas terbakar terbesar, yakni 664,24 hektare, disusul Sarolangun 473,64 hektare, Muaro Jambi 325,38 hektare, Tebo 312,46 hektare, dan Tanjung Jabung Barat 292,30 hektare.
Menurut Ivan, data tersebut menunjukkan keberhasilan pengendalian Karhutla tidak cukup diukur dari jumlah hotspot.
“Hotspot harus turun, tetapi luas terbakar juga harus berhenti bertambah. Karena itu indikator kita harus lebih lengkap: hotspot, luas terbakar, kecepatan respons dan apakah terjadi kebakaran ulang di lokasi yang sudah dipadamkan,” katanya.
Ivan kembali menekankan perlunya perubahan paradigma pengendalian Karhutla.
Menurutnya, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan water bombing tetap penting, tetapi tidak seharusnya menjadi sandaran utama.
Kekuatan utama harus dibangun di darat melalui deteksi dini, kesiapan sumber air, pembasahan gambut, patroli, penguatan Masyarakat Peduli Api (MPA), respons cepat dan pendinginan sampai tuntas.
“Kita jangan selalu mengandalkan OMC dan menunggu hujan untuk menyelesaikan Karhutla. Yang harus diperkuat justru kemampuan di darat, deteksi dini, ketersediaan sumber air, pembasahan gambut, patroli, MPA, respons kurang dari 24 jam, pendinginan hingga tuntas, serta penegakan hukum. OMC dan water bombing adalah penguat ketika kondisi membutuhkan, bukan pengganti pencegahan,” tegas Ivan.
Menurutnya, pendekatan yang dibutuhkan Jambi adalah “Ground First — Air Support”. Operasi udara tetap digunakan ketika kondisi membutuhkan, sedangkan kapasitas pencegahan dan respons darat harus tersedia setiap saat. (*)
