Pergeseran Daya Beli Masyarakat, Dari Loyalitas Merek ke Rasionalitas Harga

JAMBI, IMCNews.id- Daya beli masyarakat yang bergeser bukanlah sekadar keluhan subjektif para pelaku usaha. Di balik kalimat sederhana itu, ada perubahan struktural yang sedang terjadi pada perilaku konsumen Indonesia. Perubahan tersebut bergerak dari yang tadinya belanja karena setia pada merek, kini bergeser ke rasionalitas harga.

Fenomena ini bukan cuma soal daya beli yang anjlok, melainkan cerita tentang bagaimana konsumen beradaptasi secara cerdas di tengah tekanan inflasi dan ketidakpastian pendapatan.

?Aprindo menggambarkan pergeseran ini lewat contoh yang sangat dekat dengan keseharian. Dulu, banyak konsumen—khususnya perempuan—sangat loyal pada merek sampo tertentu. Sekarang, yang penting ada busanya dan harganya murah.

Kalau diterjemahkan ke bahasa ekonomi, elastisitas harga permintaan sedang naik, sementara elastisitas merek justru merosot. Masyarakat tetap butuh sampo dan bahan pokok, tapi mereka makin enggan membayar lebih hanya demi sebuah logo.

?Data makro pun sejalan dengan realitas ini. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat naik dari 2,88% (yoy) pada Juli 2026 menjadi 3,19% (yoy) pada Agustus 2026, dengan inflasi inti di angka 2,92% (yoy).

Kenaikan harga-harga ini perlahan menggerus daya beli riil, terutama bagi kelompok menengah ke bawah yang sebagian besar pengeluarannya habis untuk kebutuhan pokok.

Di sisi lain, konsumsi rumah tangga triwulan II-2026 masih tumbuh 5,06% (yoy), sedikit di bawah pertumbuhan PDB sebesar 5,29% (yoy). Artinya, konsumsi masyarakat tidak sedang kolaps, melainkan cara dan kualitas belanjanya yang berubah.

?Sinyal perubahan perilaku ini makin diperkuat oleh Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang merosot tiga bulan berturut-turut hingga menyentuh angka 116,8 pada Juli 2026, posisi terendah sejak April 2025. Biasanya, kalau keyakinan konsumen turun, pola belanja akan langsung menyesuaikan.

Pembelian barang tahan lama ditunda, konsumen beralih ke produk yang lebih murah, dan makin selektif membelanjakan setiap rupiah. Di industri rokok, misalnya, produksi semester I-2026 memang naik 9,76%, tetapi volume penjualannya malah turun 6,8%.

Segmen yang tetap bertahan dan tumbuh justru Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang harganya lebih miring karena tarif cukainya lebih rendah, sementara segmen premium makin tertekan. Ini adalah bukti nyata terjadinya trade-down di lapangan.

?Di sisi lain, beberapa pihak—termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa—menepis narasi daya beli turun dengan menunjuk pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan yang melonjak hingga double digit, yaitu 11,21% (yoy) per Juli 2026 menjadi Rp10.336 triliun.

Data ini memang benar secara agregat, tetapi tidak serta-merta menghapus tekanan yang dirasakan masyarakat di tingkat bawah. DPK mencerminkan tabungan secara keseluruhan, bukan pemerataan pendapatan atau daya beli harian.

Tabungan bisa saja membengkak karena kelompok menengah ke atas memilih menahan belanja besar di tengah ketidakpastian, sementara kelompok bawah justru makin terengah-engah menghadapi harga kebutuhan pokok.

?Pemerintah memang sudah menggelontorkan tambahan likuiditas ke sistem keuangan pada Juli–Agustus 2026 untuk menggenjot perekonomian. Namun, likuiditas di perbankan tidak otomatis langsung menjelma menjadi konsumsi riil yang merata. Purbaya sendiri mengakui bahwa dalam setiap fase pertumbuhan, selalu ada kelompok yang belum kebagian dampaknya.

Sebab itu, perdebatan daya beli turun atau tidak seharusnya tidak cuma berhenti pada angka-angka agregat, melainkan fokus pada siapa yang paling terdampak dan bagaimana pola belanja mereka berubah.

?Di tingkat mikro, pergeseran ini terlihat sangat jelas lewat fenomena downtrading. Konsumen beralih dari produk premium ke alternatif yang lebih ekonomis, memilih kemasan yang lebih kecil, berburu promo, mengurangi frekuensi makan di luar, hingga melirik barang bekas.

Ilustrasi sampo dari Aprindo hanyalah cerminan kecil dari pola yang lebih luas. Fungsi utama produk tetap jadi yang utama, sementara gengsi merek nomor dua. Konsumen tidak berhenti belanja, mereka hanya belanja dengan lebih cerdas, hemat, dan tidak lagi terpaku pada satu merek.

?Implikasinya bagi dunia usaha sangat jelas. Bisnis yang masih mengandalkan gengsi merek tanpa menawarkan value for money bakal makin terjepit. Produsen dan peritel harus mulai memperkuat lini produk entry-level, menyediakan kemasan kecil, serta menggencarkan promosi harga dengan tetap menjaga standar kualitas minimum.

Komunikasi produk pun harus diubah, bukan lagi menjual gengsi, melainkan efisiensi atau seberapa besar manfaat yang didapat dari setiap rupiah yang dikeluarkan.

?Bagi pembuat kebijakan, poin utamanya adalah pentingnya menjaga stabilitas harga komoditas yang paling membebani dompet masyarakat rentan, seperti pangan dan energi. Pasokan yang stabil dan subsidi yang tepat sasaran jauh lebih efektif melindungi daya beli ketimbang stimulus umum yang dampaknya kerap tidak merata.

Data makro seperti DPK dan PDB memang penting, tetapi harus dilengkapi dengan indikator distribusi pengeluaran, upah riil, serta tingkat pengangguran terselubung agar gambaran di lapangan tidak terdistorsi.

?Di tingkat daerah, seperti di Jambi, fenomena ini terlihat dari pergeseran transaksi di pasar tradisional dan warung. Pembeli lebih memilih produk lokal atau merek tier-2 yang lebih terjangkau ketimbang merek besar.

UMKM yang sanggup menawarkan fungsi sama dengan harga lebih murah punya peluang besar merebut pasar dari merek-merek premium.

Begitu pula dengan bantuan daerah, dampaknya akan jauh lebih terasa jika difokuskan pada komoditas penekan inflasi lokal, seperti beras, minyak goreng, dan tarif transportasi.

?Pada akhirnya, pergeseran daya beli yang disuarakan Aprindo bukanlah tanda lesunya perekonomian secara total, melainkan bentuk adaptasi rasional masyarakat terhadap situasi harga dan pendapatan saat ini.

Konsumen Indonesia tidak berhenti berbelanja, mereka hanya belajar memprioritaskan harga tanpa mengorbankan kebutuhan dasar.

Kebijakan pemerintah dan strategi bisnis yang membumi—bukan sekadar berdebat soal angka—akan jauh lebih efektif menjaga roda ekonomi sekaligus melindungi masyarakat yang paling rentan.

?*) Penulis adalah Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambi pengamat ekonomi dan kebijakan publik.