Kejayaan Kapal Pinisi dan Daya Tahan Politik PSI di Samudra Poltik

Dalam lanskap politik Indonesia yang semakin padat oleh manuver Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dapat dibaca sebagai sebuah eksperimen politik yang belum selesai.

Ia ibarat kapal pinisi Bugis yang bersiap menempuh pelayaran jauh bukan dengan mesin raksasa atau muatan kekuasaan berlebih, melainkan dengan desain yang adaptif dan keyakinan pada arah.

Sejarah maritim Nusantara menunjukkan bahwa pinisi lahir dari peradaban pelaut Bugis-Makassar yang sejak abad ke-16 telah menjadikan laut sebagai ruang hidup sekaligus ruang politik antarkomunitas (Lapian, 2009).

Mereka memahami satu hal mendasar: samudra tidak pernah ramah, tetapi selalu bisa dibaca.

Pinisi dibangun bukan hanya sebagai alat angkut, melainkan sebagai manifestasi sistem nilai.

Ia merepresentasikan etos merantau, kepemimpinan kolektif, serta keberanian mengambil risiko yang terukur.

Dalam kajian antropologis, Pelras (2006) menegaskan bahwa masyarakat Bugis memandang pelayaran sebagai ujian kehormatan, di mana seorang nahkoda dituntut tidak hanya berani, tetapi juga bijaksana dalam membaca keadaan.

Analogi ini relevan untuk memotret posisi PSI sebagai partai muda yang mencoba menantang arus politik mapan tanpa perlindungan struktur kekuasaan tradisional.

?Samudra politik Indonesia hari ini bukan sekadar ajang kompetisi gagasan, melainkan arena pertarungan sumber daya dan jaringan.

Aspinall (2013) menggambarkan demokrasi Indonesia sebagai sistem yang sangat mahal, di mana transaksi politik sering kali menjadi penentu hasil akhir.

Dalam konteks ini, PSI jelas bukan sebuah kapal induk. Ia lebih menyerupai pinisi yang harus cermat memilih jalur; satu kesalahan dalam membaca arah angin dapat berujung pada stagnasi atau bahkan karam sebelum mencapai pelabuhan strategis.

?Namun, justru pada titik inilah kekuatan potensial PSI berada. Seperti pinisi yang tidak kaku oleh desain, PSI memiliki fleksibilitas narasi dan kemampuan bermanuver di ruang publik, terutama melalui isu-isu etika politik.

Di tengah menguatnya politik identitas dan penyempitan ruang demokrasi sebagaimana dicatat oleh Mietzner (2020), PSI mencoba memosisikan diri sebagai antitesis: partai yang berbicara tentang toleransi, antikorupsi, dan meritokrasi.

Masalahnya, dalam realitas elektoral kita, sikap moral sering kali kalah cepat dibanding kalkulasi elektabilitas yang pragmatis.

?Sejarah pinisi mengajarkan bahwa kapal yang bertahan lama bukan yang paling cepat, tetapi yang paling disiplin. Hamid (2015) menunjukkan bahwa keberhasilan pelayaran pinisi sangat ditentukan oleh kohesi awak kapal dan kepatuhan pada kepemimpinan nahkoda.

Di titik ini, tantangan PSI bersifat internal sekaligus eksternal: bagaimana menjaga konsistensi nilai di tengah godaan kompromi, serta bagaimana mengubah idealisme menjadi basis sosial yang konkret, bukan sekadar resonansi di ruang wacana digital.

?Memang, perubahan lanskap komunikasi politik memberi peluang sekaligus jebakan. Media digital membuka ruang bagi partai non-mainstream untuk bersuara, tetapi juga menciptakan ilusi dukungan.

Nugroho dkk. (2012) serta Tapsell (2023) mengingatkan bahwa politik digital di Indonesia kerap hanya memperkuat gema di kalangan tertentu tanpa benar-benar menembus basis pemilih akar rumput.

PSI harus memastikan bahwa layar digitalnya benar-benar menangkap angin massa, bukan sekadar angin percakapan elite perkotaan.

?Pinisi Bugis diakui dunia bukan karena ia paling modern, tetapi karena kemampuannya bertahan sebagai sistem pengetahuan yang relevan lintas zaman.

Pengakuan ini memberi pesan simbolik bahwa daya tahan jauh lebih penting daripada sensasi sesaat.

Jika PSI mampu meniru spirit itu membangun pelayaran jangka panjang tanpa kehilangan kompas nilai maka ia berpeluang menjadi aktor politik yang bukan hanya sekadar hadir, tetapi menetap.

Samudra politik kita tidak kekurangan kapal; yang langka adalah kapal dengan arah, disiplin, dan kesabaran untuk terus berlayar menembus cakrawala. (*)

*) penulis adalah relawan dan orang dekat Ketua PSI Jambi