Dialektika Kebangsaan PSI, Catatan di Negeri Angin Mamiri

Menulis sembari menyeruput kopi di tepian Pantai Losari, Makassar, memberikan suasana batin yang berbeda. Di bawah langit Kota Angin Mamiri, tempat di mana arus pemikiran Bugis-Makassar yang egaliter bertemu dengan deburan ombak Selat Makassar, diskusi mengenai arah bangsa terasa lebih hidup dan menantang.

Di kota yang dikenal sebagai simpul perlawanan sekaligus keterbukaan ide di Sulawesi Selatan ini, narasi mengenai nasionalisme sipil dan kesetaraan kewargaan bukan sekadar teori di atas kertas, melainkan percakapan sehari-hari tentang bagaimana merawat kemajemukan di tengah tarikan politik identitas yang kian kencang. Berikut adalah ulasan mendalam mengenai dinamika tersebut.

?Dialektika kebangsaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dapat dipahami sebagai respons ideologis terhadap krisis representasi dan makna nasionalisme dalam demokrasi Indonesia pascareformasi.

Sejumlah kajian menegaskan bahwa nasionalisme Indonesia kontemporer mengalami gejala depolitisasi nilai, di mana simbol kebangsaan tetap dipertahankan namun kehilangan orientasi etik serta keberpihakan sosial (Aspinall, 2014; Mietzner, 2020).

Dalam konteks inilah PSI muncul dengan menawarkan tafsir kebangsaan yang menempatkan Pancasila bukan sebagai simbol sakral yang beku, melainkan sebagai etika politik yang harus diuji melalui praktik nyata anti-korupsi, perlindungan terhadap minoritas, serta penolakan tegas terhadap politik identitas yang eksklusif.

?Narasi yang dibangun PSI merepresentasikan bentuk nasionalisme sipil (civic nationalism), yakni sebuah gagasan kebangsaan yang bertumpu pada kesetaraan kewargaan dan supremasi konstitusi, melampaui afiliasi etno-religius atau ikatan primordial (Kohn, 2005; Smith, 2010).

Sikap ini menempatkan PSI berhadap-hadapan secara dialektis dengan arus nasionalisme kultural dan religius yang menguat dalam panggung politik elektoral Indonesia sejak Pemilu 2014.

Sebagaimana ditunjukkan oleh sejumlah studi, politik identitas berbasis agama telah menjadi instrumen mobilisasi elektoral yang efektif namun di sisi lain berkontribusi pada fragmentasi sosial dan pengikisan kepercayaan terhadap institusi demokrasi (Hadiz, 2016; Muhtadi, 2019).

Dalam kerangka dialektika ini, posisi PSI hadir sebagai antitesis terhadap kecenderungan nasionalisme eksklusif tersebut.

?Lebih jauh lagi, dialektika kebangsaan PSI tampak jelas pada cara partai ini memaknai Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Berbeda dengan pendekatan negara yang cenderung bersifat normatif dan simbolik, PSI mengartikulasikan Pancasila sebagai ideologi terbuka yang harus terus dikontekstualisasikan untuk menjawab persoalan ketimpangan, korupsi, dan intoleransi.

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Kaelan (2013) mengenai ideologi terbuka, bahwa Pancasila hanya akan tetap relevan jika diturunkan ke dalam kebijakan publik yang konkret dan berpihak pada keadilan sosial.

Dengan demikian, dialektika kebangsaan PSI senantiasa bergerak dinamis di antara dimensi normatif ideologi dan tuntutan praksis politik di lapangan.

?Relasi erat PSI dengan figur Joko Widodo turut memperlihatkan lapisan dialektika lain antara struktur dan agensi dalam kebangsaan Indonesia. Jokowi sering kali dipahami sebagai simbol nasionalisme kerja dan populisme teknokratis yang menggeser fokus nasionalisme dari retorika ideologis menuju orientasi kinerja negara (Warburton, 2016; Power, 2018).

Dukungan PSI terhadap Jokowi tidak semata bersifat personalistik, melainkan merefleksikan afinitas ideologis terhadap model kepemimpinan yang berupaya menolak pola oligarki lama dan menekankan kehadiran negara dalam pelayanan publik.

Namun, sebagaimana dicatat oleh Robison dan Hadiz (2017), populisme teknokratis tetap beroperasi dalam struktur oligarki yang kuat, sehingga membuka ruang kritik terhadap batas efektivitas nasionalisme kerja itu sendiri.

Di titik inilah PSI berada dalam ketegangan dialektis antara idealisme untuk membawa perubahan dan realitas struktur kekuasaan yang mapan.

?Pada sisi lain, dialektika ini juga menghadapi paradoks internal yang lazim dibahas dalam literatur mengenai partai baru dan partai berbasis nilai.

Studi menunjukkan bahwa partai generasi baru yang menekankan politik moral sering kali menghadapi dilema antara konsistensi ideologis dan kebutuhan adaptasi elektoral untuk bertahan hidup (Harmel & Janda, 1994; Tavits, 2013).

PSI mengalami tantangan serupa ketika narasi kebangsaan progresifnya belum sepenuhnya menemukan resonansi luas di tengah kultur politik yang masih sangat patronistik dan transaksional.

Hal ini mengindikasikan bahwa dialektika kebangsaan PSI belum mencapai tahap sintesis yang stabil, melainkan masih berada dalam fase negasi dan pencarian bentuk yang berkelanjutan.

?Dalam bentang spektrum yang lebih luas, dinamika PSI mencerminkan transisi demokrasi Indonesia dari nasionalisme simbolik menuju nasionalisme kewargaan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Anderson (2006), bangsa adalah komunitas terbayang yang terus dibentuk ulang melalui wacana dan praktik politik. PSI, terlepas dari segala keterbatasannya, berperan sebagai aktor diskursif yang menantang pembakuan makna kebangsaan dan memaksa ruang publik untuk kembali mendiskusikan relasi antara negara, warga, dan kekuasaan.

Dialektika ini mungkin belum membuahkan dominasi elektoral secara instan, namun ia membuktikan bahwa kebangsaan yang hidup adalah kebangsaan yang terus diperdebatkan dan diuji relevansinya, bukan sekadar diterima sebagai dogma yang final. (*)

*) Penulis adalah orang dekat Ketua PSI Jambi