Sumpah Palapa Gajah Mada dan Ideologi Politik PSI

Rabu, 28 Januari 2026 - 09:47:35 WIB

*) Oleh: Bram Aprianto
*) Oleh: Bram Aprianto

 

?Sumpah Palapa yang diikrarkan Mahapatih Gajah Mada bukan sekadar artefak sejarah atau legenda politik masa lampau. Di dalamnya terkandung sebuah laku kekuasaan yang sarat akan disiplin etik dan pengendalian diri.

Gajah Mada tidak memandang kekuasaan sebagai hak untuk dinikmati, melainkan sebagai beban tanggung jawab yang harus ditunaikan.

Ia mengikat dirinya pada satu tekad radikal: menunda segala kenikmatan pribadi demi cita-cita kolektif. Di titik inilah, Sumpah Palapa menemukan relevansinya dengan nafas perjuangan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)—sebuah upaya memaknai politik bukan sebagai jalan pintas menuju privilese, melainkan sebagai arena pengabdian yang sakral.

?PSI lahir di tengah lanskap politik yang kadung sesak oleh praktik transaksional, patronase, dan kompromi elite. Dalam ekosistem yang pragmatis ini, keputusan PSI untuk teguh pada politik bersih, meritokrasi, dan penolakan terhadap politik uang sering kali dianggap naif, bahkan tidak populer.

Namun, justru di sanalah letak "Laku Palapa" versi PSI: sebuah keberanian untuk menunda kemenangan instan demi menjaga kemurnian ideologi. Sebagaimana Gajah Mada yang sempat diragukan saat mengucap sumpahnya, PSI memilih menempuh jalan sunyi; menahan diri dari godaan kekuasaan yang mudah diraih namun berisiko mengkhianati nurani politiknya.

?Pada hakikatnya, Sumpah Palapa adalah praktik asketisme politik—sebuah seni mengendalikan diri agar kekuasaan tidak menjelma menjadi kerakusan.

Nilai inilah yang coba dihidupkan kembali oleh PSI di tengah hingar-bingar politik modern yang sering menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Dengan menempatkan integritas sebagai fondasi, PSI berusaha menggeser orientasi politik dari pertanyaan "siapa dapat apa" menjadi "apa yang harus kita perjuangkan bersama".

Politik, dalam kacamata ini, bukan soal akumulasi kekuatan, melainkan soal keteguhan menjaga sumpah etik di tengah kepungan pragmatisme.

?Dalam konteks kebangsaan yang kerap terkoyak oleh politik identitas, spirit Sumpah Palapa mengajarkan bahwa persatuan sejati lahir dari pengorbanan ego kelompok, bukan dari dominasi satu golongan.

PSI memaknai persatuan sebagai solidaritas kewargaan yang setara—melampaui sekat agama, suku, dan generasi. Ini bukan sekadar persatuan simbolik di atas kertas, melainkan komitmen nyata untuk tidak mengeksploitasi perbedaan demi keuntungan elektoral jangka pendek.

?Dengan menjadikan Sumpah Palapa sebagai ruh perjuangan, PSI menegaskan bahwa politik adalah soal kesetiaan pada janji, bukan soal seberapa cepat seseorang bisa mencicipi kue kekuasaan.

Selama "palapa" kenikmatan itu ditunda dan sumpah moral tetap dijaga, maka perjuangan politik tersebut akan memiliki legitimasi historis dan etis yang kuat. Pada akhirnya, kemenangan sejati bagi PSI bukanlah sekadar soal jumlah kursi atau deretan jabatan, melainkan kemampuannya untuk tetap bertahan dalam laku politik yang tulus: menunda kenyamanan, menjaga integritas, dan sepenuhnya mengabdi pada cita-cita keadilan sosial. (*)

*) Penulis adalah orang dekat Ketua DPW PSI Provinsi Jambi



BERITA BERIKUTNYA