Kapolri Ungkap Dugaan Peran Listyo Sigit dan Tersangka Lainnya dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Jumat, 13 November 2026 - 10:08:42 WIB

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan peran mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam perkara penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan peran mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam perkara penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri.

IMCNews.ID - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan peran mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam perkara penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri.

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), Suyudi menyebut Listyo Sigit diduga memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan kepada bawahannya.

Perintah tersebut disebut disampaikan secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp kepada Ahrie Sonta, yang saat itu menjabat sebagai Plt Kepala Bagian Monitoring.

“Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabakmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end-user penyadapan,” ujar Suyudi.

Kapolri juga menyebut Listyo Sigit diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

Selain Listyo Sigit, Suyudi memaparkan dugaan peran sejumlah tersangka lain dalam perkara tersebut.

Slamet Uliandi, yang menjabat sebagai Kadiv TIK periode 2021 hingga Oktober 2026, diduga berperan sebagai penasihat monitoring center Polri. Ia disebut memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan serta meneruskan laporan harian dan laporan analisis hasil penyadapan kepada Listyo Sigit.

Berikutnya, EH yang menjabat sebagai Plt Kabakmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025 diduga menerima perintah penyadapan dari Slamet Uliandi. Persetujuan pelaksanaan penyadapan disebut diberikan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan dari penyidik.

 

Sementara itu, Ahrie Sonta diduga menerima perintah untuk melakukan penyadapan melalui operator tanpa permohonan penyidik. Ia juga disebut melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit dan memerintahkan TK melakukan pengawasan atau surveillance.

Menurut Suyudi, Ahrie juga diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan, termasuk rekaman suara dan log, serta pembubaran grup WhatsApp.

Dalam pemaparan tersebut, Kapolri menyebut empat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana hingga 10 tahun.

 

Baca Juga: Perjalanan Politik Gibran, dari Wali Kota Solo hingga Mundur dari Kursi Wapres

Mereka juga dijerat Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP terkait akses ilegal, dengan ancaman pidana hingga enam tahun.

Dari empat tersangka, Slamet Uliandi tidak ditahan karena masih menjalani perawatan pascastroke. Sementara tiga tersangka lainnya ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua.

Pemaparan tersebut merupakan keterangan Kapolri dalam rapat kerja DPR. Dugaan peran masing-masing pihak tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.



BERITA BERIKUTNYA