IMCNews.ID – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022–2024.
Setelah menetapkan dua orang sebagai tersangka, penyidik kini mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, baik dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) maupun rekanan penyedia kebutuhan operasional.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Sungai Penuh, Roby Novan Ronar, membenarkan bahwa penyidik telah memeriksa para saksi dalam perkara tersebut. Namun, ia tidak menutup kemungkinan adanya saksi yang nantinya ditetapkan sebagai tersangka apabila ditemukan bukti yang cukup.
Penetapan tersangka, menurut Roby, harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dengan demikian, setiap langkah penyidikan harus memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam perkara ini, dugaan penyimpangan terjadi pada pengadaan makan dan minum, honor kegiatan, serta sejumlah kebutuhan operasional Damkar selama periode anggaran 2022–2024.
Berdasarkan hasil penghitungan yang disampaikan dalam materi perkara, kerugian negara mencapai Rp1.375.035.000 atau sekitar Rp1,37 miliar.
Penyidik juga telah menyita puluhan dokumen dan barang bukti elektronik. Selain itu, sebidang tanah milik salah seorang tersangka berinisial L-S turut disita untuk kepentingan penyidikan.
Kejari Sungai Penuh belum mengumumkan adanya penetapan tersangka baru. Meski demikian, penyidik masih menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang diperoleh.
Kejari menegaskan penanganan perkara ini dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya penegakan hukum serta pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Sungai Penuh.
Perkembangan penyidikan selanjutnya akan menentukan apakah ada pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam perkara tersebut.
Eks Kadis Disbunnak Muaro Jambi Jadi Tahanan Rumah, Tersangka Korupsi Pengadaan Bibit Sapi Rp1,5 Mil
Helen Dian Krisnawati: Enam Bidang Tanah dan Rp1 Miliar Dirampas Negara
Irjen Ahrie Sonta Dipecat dari Polri, Terbukti Langgar Kode Etik Kasus Penyadapan Prabowo
Kasus TPPU Helen Tuntas, Enam Tanah dan Rp1 M Jadi Milik Negara
Diduga Tak Bayar Sewa dan Bawa Kabur Mobil, Konsultan Proyek Diadukan ke Polisi
Kasus Korupsi Dana Subsidi PDAM Tirta Pengabuan, Direktur dan Kabag Keuangan Dituntut 4,5 Tahun
Polda Jambi Ungkap 88 Kasus Curanmor, 111 Tersangka Ditangkap