Kejari Sungai Penuh Dalami Pihak Lain dalam Kasus Korupsi Damkar Rp1,37 Miliar

Kamis, 12 November 2026 - 11:20:09 WIB

Kejari Sungai Penuh mendalami kemungkinan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi Damkar 2022–2024
Kejari Sungai Penuh mendalami kemungkinan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi Damkar 2022–2024

IMCNews.ID – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022–2024.

Setelah menetapkan dua orang sebagai tersangka, penyidik kini mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, baik dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) maupun rekanan penyedia kebutuhan operasional.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Sungai Penuh, Roby Novan Ronar, membenarkan bahwa penyidik telah memeriksa para saksi dalam perkara tersebut. Namun, ia tidak menutup kemungkinan adanya saksi yang nantinya ditetapkan sebagai tersangka apabila ditemukan bukti yang cukup.

Penetapan tersangka, menurut Roby, harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dengan demikian, setiap langkah penyidikan harus memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perkara ini, dugaan penyimpangan terjadi pada pengadaan makan dan minum, honor kegiatan, serta sejumlah kebutuhan operasional Damkar selama periode anggaran 2022–2024.

Berdasarkan hasil penghitungan yang disampaikan dalam materi perkara, kerugian negara mencapai Rp1.375.035.000 atau sekitar Rp1,37 miliar.

Penyidik juga telah menyita puluhan dokumen dan barang bukti elektronik. Selain itu, sebidang tanah milik salah seorang tersangka berinisial L-S turut disita untuk kepentingan penyidikan.

Kejari Sungai Penuh belum mengumumkan adanya penetapan tersangka baru. Meski demikian, penyidik masih menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang diperoleh.

Kejari menegaskan penanganan perkara ini dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya penegakan hukum serta pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Sungai Penuh.

Perkembangan penyidikan selanjutnya akan menentukan apakah ada pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam perkara tersebut.



BERITA BERIKUTNYA