120 Anggota DPR dari Delapan Fraksi Usulkan Hak Menyatakan Pendapat Gibran

IMCNews.id – Usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi diterima pimpinan DPR RI.

Sebanyak 120 anggota dari delapan fraksi menandatangani usulan tersebut. Pimpinan DPR dijadwalkan membacakan usulan itu dalam rapat paripurna, Kamis (12/11/2026).

Penerimaan usulan disampaikan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Rapat tersebut dipimpin Saan bersama Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal.

Saan mengatakan, jumlah pengusul dihitung berdasarkan tanda tangan yang diserahkan perwakilan masing-masing fraksi. Total terdapat 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang mendukung penggunaan hak tersebut.

"Total yang mengusulkan hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ada 120 orang. Dari delapan fraksi yang ada," kata Saan.

Menurut Saan, pimpinan DPR menghormati hak konstitusional anggota dewan dan akan menindaklanjuti usulan tersebut sesuai mekanisme perundang-undangan.

Ia menjelaskan, usulan HMP mengacu pada Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI. Adapun substansinya berkaitan dengan Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3 mengenai pendapat DPR terhadap Wakil Presiden yang dinilai tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden.

"Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," ujarnya.

Dalam rapat tersebut, dukungan terbesar tercatat berasal dari Fraksi PKS dengan 28 anggota, disusul NasDem 19 anggota. Fraksi PKB dan Partai Demokrat masing-masing menyumbang 18 anggota, sedangkan PDIP sebanyak 14 anggota.

Selanjutnya, Fraksi Golkar dan Gerindra masing-masing 11 anggota serta PAN 10 anggota.

Sebelumnya, anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera berharap pimpinan DPR membacakan usulan HMP dalam rapat paripurna. Ia menyebut dukungan lintas fraksi telah memenuhi persyaratan awal pengajuan hak tersebut.

"Paripurna besok kami berharap dibacakan oleh pimpinan bahwa sudah masuk surat dari anggota. Ini kan masih usulan anggota, minimal 25 lebih dari satu fraksi sudah tercapai untuk dibacakan," kata Mardani.

Mardani juga menanggapi rencana Gibran menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut dia, langkah tersebut merupakan hak Gibran dan tidak serta-merta menghentikan proses politik yang berlangsung di DPR.

"Itu haknya Mas Gibran, monggo saja. Mungkin beliau merasa ada banyak hak yang belum beliau dapatkan," ujarnya.

Dengan diterimanya usulan tersebut, proses politik terkait polemik posisi Gibran memasuki tahapan berikutnya. Meski demikian, pengajuan HMP belum berarti DPR telah mengambil keputusan mengenai pemberhentian Wakil Presiden.(*)