Pemerintah Diminta Percepat Substitusi Impor Sikapi Rupiah yang Kian Melemah

IMCNews.ID, Jambi -  Pelemahan nilai tukar rupiah sepanjang 2026 yang bergerak pada kisaran Rp16.800 hingga Rp16.900 per dolar AS dinilai mulai memberi tekanan nyata terhadap inflasi dan biaya impor nasional.

Meski demikian, di tengah tekanan eksternal tersebut, perekonomian Indonesia masih mampu tumbuh relatif kuat pada kisaran 5 hingga 5,61 persen pada Triwulan I-2026.

Kondisi itu utamanya ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah.

Pengamat ekonomi sekaligus akademisi, Noviardi Ferzi, menilai pelemahan rupiah memang belum berada pada tahap krisis.

Namun pemerintah tetap harus waspada terhadap dampak lanjutan yang dapat menggerus daya beli masyarakat secara perlahan.

Menurutnya, kenaikan kurs dolar otomatis membuat harga barang impor menjadi lebih mahal dalam rupiah.

Dampak paling terasa terjadi pada sektor yang sangat bergantung pada bahan baku impor seperti energi, transportasi, kesehatan, manufaktur, hingga industri makanan dan minuman.

“Ketika rupiah melemah, biaya impor langsung naik. Akibatnya pelaku usaha akan menyesuaikan harga jual untuk menjaga margin usaha. Dari sini inflasi dorongan biaya atau cost-push inflation mulai terbentuk,” ujar Noviardi Ferzi, Kamis, 14 April 2026.

Ia menjelaskan, imported inflation menjadi tantangan utama karena Indonesia masih memiliki ketergantungan cukup tinggi terhadap bahan baku industri dan energi impor.

Kondisi tersebut menyebabkan kenaikan kurs dolar mudah merembet ke harga kebutuhan pokok, tarif transportasi, hingga biaya produksi industri domestik.

Namun di sisi lain, Noviardi melihat pemerintah dan Bank Indonesia masih mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan cukup baik.

Hal itu terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang tetap bertahan di atas 5 persen di tengah tekanan global, suku bunga tinggi Amerika Serikat, serta ketidakpastian geopolitik dunia.

“Jika merujuk data fondasi ekonomi domestik masih kuat. Konsumsi masyarakat masih bergerak, investasi tetap masuk, dan belanja pemerintah masih menjadi bantalan pertumbuhan. Ini menunjukkan pemerintah tidak tinggal diam menghadapi tekanan global,” katanya.

Meski begitu, ia mengingatkan bahwa ruang penurunan suku bunga Bank Indonesia menjadi semakin terbatas karena otoritas moneter harus menjaga stabilitas rupiah sekaligus mengendalikan inflasi.

Jika suku bunga diturunkan terlalu cepat, tekanan terhadap nilai tukar dapat semakin besar dan mempercepat arus keluar modal asing.

Noviardi menilai langkah pemerintah memperkuat hilirisasi industri dan mendorong substitusi impor sudah berada di jalur yang tepat.

Namun kebijakan tersebut harus dipercepat agar Indonesia tidak terus bergantung pada bahan baku dan barang modal dari luar negeri.

“Selama struktur industri kita masih bergantung pada impor, maka setiap pelemahan rupiah akan selalu menjadi ancaman inflasi. Karena itu penguatan produksi domestik harus menjadi agenda utama,” tegasnya.

Ia juga mendorong pemerintah lebih selektif dalam pengendalian impor non-esensial, sembari memperbesar insentif bagi industri nasional yang mampu menghasilkan bahan baku substitusi impor.

Dengan demikian, tekanan pelemahan rupiah tidak berkembang menjadi inflasi kronis yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

“Pemerintah saat ini sudah cukup responsif menjaga stabilitas ekonomi. Tinggal bagaimana konsistensi kebijakan industri dan penguatan sektor riil terus dijaga agar ekonomi nasional tidak terlalu rentan terhadap gejolak kurs global,” pungkasnya. (*)