IMCNews.ID, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diminta untuk segera menyelesaikan utang ke Perum Bulog senilai Rp16 triliun.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, arahan itu diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Senin (6/11/2023) lalu.
"Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati) diminta segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi Rp 16 triliun," ungkapnya melansir dari detik.
Dia menyebut, Perum Bulog membutuhkan tambahan anggaran senilai Rp19,1 triliun. Dana tambahan itu, kata dia, menyangkut dengan distribusi.
"Dari Bulog ada kebutuhan tambahan anggaran yaitu untuk tahap pertama butuh Rp 7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp 8,4 triliun, dan ada tambahan terkait dengan distribusi dan yang lain sebesar Rp 2,8 triliun. Jadi ada Rp 19,1 triliun," sebutnya.
Soal utang mencapai Rp16 triliun itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani buka suara. Dia menegaskan pembayaran tak bisa dilakukan sebelum adanya audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Tagihan Bulog mekanisme kita dengan Bulog dan Bapanas kita akan lakukan pembayaran setelah ada audit BPKP," tegasnya.
Oleh karena itu, dia meminta BPKP untuk melakukan audit segera. Sehingga, tagihan bisa disampaikan kepada Kementrian Keuangan.
"Ini harusnya tidak ada masalah, Bulog Bapanas bisa dapat anggaran impor beras dan operasi pasar menggunakan dana perbankan yang kemudian kita akan bayar," jelasnya. (*)
