2024 KemenPAN-RB Siapkan 1,3 Juta Formasi CPNS-PPPK

IMCNews.ID- Ini kabar gembira bagi pelamar CPNS dan PPPK 2023 yang gagal mengikuti seleksi. Jangan menyerah, sebab Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah menyiapkan formasi CPNS dan PPPK 2024. Kabar gembiranya, Jumlah formasi yang disiapkan sangat banyak.

Informasi ini disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Aba Subagja. Menurut dia, alokasi kebutuhan ASN yang disiapkan pemerintah sebanyak 1,3 juta formasi CPNS  dan PPPK 2024.

Menurut dia, jumlah tersebut dihitung berdasarkan sisa formasi CASN 2023, jumlah ASN yang pensiun, dan perhitungan real kebutuhan setiap instansi. "Dari tahun ke tahun formasi CPNS dan PPPK besar sekali, tetapi terganjal pada usulan formasi dari instansi pusat maupun daerah yang minim," kata Aba dalam Rakor Perencanaan Kebutuhan ASN 2024 di Jakarta, dilansir dari jpnn.com, Senin (6/11/2023).

Dia mengungkapkan sebenarnya tahun ini alokasi yang disiapkan pemerintah sebanyak 1 juta lebih. Sayangnya, yang diusulkan instansi hanya 568 ribu.

Menurut Aba, betapa banyak pelamar dari fresh graduate yang kecewa karena tidak bisa mendaftar, akibat minimnya formasi. "Kami mendapatkan banyak keluhan dari fresh graduate mengapa formasinya sedikit sekali. Para fresh graduate ini hanya bisa melamar di formasi CPNS, karena PPPK butuh pengalaman kerja," ungkapnya.

Oleh sebab itu, menurut Aba, pemerintah menyiapkan kuota lebih besar lagi tahun depan. Selain untuk memenuhi kebutuhan ASN, juga menyelesaikan masalah honorer atau tenaga non-ASN.

Dia menyebutkan sesuai amanat UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), penyelesaian honorer diselesaikan hingga 31 Desember 2024. "Apakah nanti diarahkan ke PPPK penuh waktu atau paruh waktu akan dibahas dalam rakor," ucapnya.

Lebih lanjut Aba mengatakan, walaupun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan UU ASN baru sebagian besar sudah disusun, tetapi masih bisa berubah. Oleh sebab itu, KemenPAN-RB butuh masukan dari pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah.

"Kami butuh masukan, apakah PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu itu jadi solusi terbaik untuk penyelesaian honorer atau tidak," ucapnya.

Menurut dia, masukan dari PPK sangat penting karena pelaksana RPP Manajemen ASN adalah masing-masing instansi. ‘’Tidak ada gunanya RPP dibuat sebaik mungkin, kalau implementasinya malah menyulitkan masing-masing PPK,’’ pungkasnya. (*)