Gubernur Didesak Lakukan Langkah Strategis Sikapi Inflasi

IMCNews.ID, Jambi - Inflasi Provinsi Jambi di Bulan September 2022 yang kembali meningkat menjadi perhatian serius. Ketua Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto menilai inflasi di angka 8,09 persen masih tergolong cukup tinggi. 

Dia minta eksekutif Gubernur Jambi, Al Haris dan jajarannya segera melakukan langkah langkah strategis. 

"Inflasi kita memang masih cukup tinggi, di angka 8. Tapi secara nasional kita turun tidak pada posisi pertama. Tapi saya yakin dan percaya dan mendorong eksekutif untuk mengambil langkah-langkah strategis," kata Edi, Rabu (5/10/2022).

Menurut Edi, secara nasional, inflasi Provinsi Jambi pada peringkat empat. Meskipun demikian, Edi juga meminta kepada pemerintah Provinsi Jambi untuk terus berupaya menurunkan angka inflasi ini.

Sebelumnya, berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, Senin 3 Oktober 2022, secara yer on year atau perbandingan dari bulan September tahun 2021 lalu, inflasi Provinsi Jambi di bulan September tahun ini adalah 8,09 persen. 

Sementara, dari bulan lalu inflasi di Jambi mengalami kenaikan hingga 0,61 persen. Dari bulan lalu, inflasi di Kota Jambi mengalami kenaikan sebesar 0,55 persen dan secara year on year adalah 8,04 persen. 

Sementara Kabupaten Bungo mengalami inflasi sebesar 1,10 persen dan secara year on year adalah sebesar 8,51 persen. Komoditi penyumbang inflasi terbesar adalah Bensin, Solar (BBM) , kenaikan tarif angkutan dan beras. 

Edi Purwanto meminta agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memantau perkembangan inflasi di Provinsi Jambi secara konsisten dan berjenjang. 

"Kita siapkan BTT untuk intervensi harga pasar agar sembako tidak naik," tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris me-launching gerakan pembelian beras lokal bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Jambi, di lapangan depan kantor Gubernur Jambi, Rabu (5/10/2022). Gerakan tersebut dilakukan sebagai upaya menekan angka Inflasi di Jambi. 

Al Haris mengatakan, beras menjadi salah satu penyumbang inflasi di Jambi. Maka dari itu, Pemprov Jambi melakukan gerakan pembelian beras Lokal bagi ASN di Jambi. 

"Ketika harganya naik sedikit saja, ini berdampak sekali terhadap laju inflasi kita. Maka kita mencoba untuk menekan inflasi itu dengan cara ini (Gerakan Pembelian Beras Lokal bagi ASN di Jambi)," katanya.

Di Jambi sendiri, untuk cadangan beras cukup banyak. Haris juga mengimbau masyarakat juga membeli beras lokal yang tidak kalah enaknya dengan beras dari luar Jambi. 

"Kalau beras lokal ini tidak kita manfaatkan, pertama nilai jual petani kita juga tidak ada yang beli. Kalau kita beli maka akan bisa menaikkan juga tingkat ekonomi daripada petani kita," katanya.

Menurut dia, dengan mengkonsumsi beras Lokal, tidak ada lagi ongkos angkut atau transportasi dari luar Jambi sehingga harga beras tersebt bisa terjangkau oleh masyarakat.

"Bisa kita minimalisir harganya karena dengan terjangkau. Kemudian mengurangi daya beli kita terhadap beras premium dengan merek luar yang bisa harganya naik," bebernya.

Haris juga meminta kepada ASN di Jambi membeli beras premium lokal. Untuk pejabat eselon II diwajibkan membeli beras sebanyak 20 kg, eselon III diwajibkan membeli beras 15 kg, Eselon IV diwajibkan membeli beras sebanyak 10 Kg. Sedangkan staf diwajibkan membeli beras sebanyak 5 kg.

Kepala Bulog Divre Jambi Defrizal mengatakan, pihaknya setidaknya setiap hari telah menyalurkan 2.000 ton beras ke kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. "Untuk harga beras medium di Jambi masih stabil. Kita di zona hijau," katanya.

Menurut dia, kenaikan harga hanya terjadi pada beras premium yang berasal dari luar daerah Jambi. Alasan mereka menaikkan harga yaitu panen sudah berakhir, sementara stok selalu berkurang dan permintaan masih tinggi. 

"Hukum ekonomi saya rasa seperti itu. Sehingga terimbas beras bermerek tadi masuknya ke Jambi harganya menjadi naik. Apalagi adanya penyesuaian kenaikan harga BBM ini," katanya.

Namun, lanjut Defrizal, kenaikan beras premium asal luar daerah masih relatif kecil. Rata rata naik sebesar Rp500 sampai Rp 600 perkilogramnya. 

"Memang ini sedikit membawa andil terhadap kenaikan inflasi di Jambi. Tapi tidak terlalu tinggi," tandasnya.

Di bagian lain, Bank Indonesia Provinsi Jambi menekankan perlunya pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjaga kestabilan pangan sehingga dapat mengendalikan inflasi di daerah tersebut. 

Penegasan ini disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Suti Masniari Nasution, Selasa (4/10/2022).

Menurut dia, pembentukan BUMD pangan dan pelaksanaan kerjasama antar daerah merupakan game changer yang perlu didorong dan menjadi prioritas bersama. Sehingga dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menjaga stok ketersediaan pangan di Provinsi Jambi.

"Sebagai langkah antisipasi gejolak ketahanan pangan. Mengingat kondisi Jambi masih sangat tergantung kepada pasokan dari daerah sentra produksi di luar Provinsi Jambi," katanya.

Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jambi, Mukti Rigowo, menambahkan, secara tahunan inflasi Provinsi Jambi memang masih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama. 

Kenaikan harga terutama dipicu oleh penyesuaian harga bensin dan solar yang turut berdampak kepada komoditas lainnya.

"Namun demikian, secara bulanan inflasi Provinsi Jambi tercatat 0,61 persen. Terendah dibandingkan Provinsi lainnya di Sumatera," katanya.

Dia menerangkan, kelompok makanan, minuman dan tembakau yang selama ini memberi andil besar terhadap inflasi provinsi, justru tercatat deflasi sebesar 1,71 persen (mtm) dengan andil -0,55 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi telah berhasil mengatasi kenaikan harga komoditas yang terjadi selama beberapa periode terakhir.

"Efek kenaikan BBM belum terlalu terasa dikarenakan harga bahan pangan yang sedang turun," katanya. (*)