Ketua MPR Minta Kemenkes Perbaiki Cara Penghitungan Kasus COVID-19

IMCNews.ID, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar memperbaiki cara penghitungan angka kematian akibat COVID-19 menjadi lebih tepat dan berdasarkan data teraktual.

“Untuk metode penghitungan angka kematian COVID-19 di Indonesia harus terus di-update, sehingga informasi yang disampaikan sudah berdasar pada kondisi riil saat ini,” kata Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, di Jakarta, Kamis.

Permintaan tersebut dilatarbelakangi oleh pernyataan Kemenkes terkait lonjakan angka kematian COVID-19 di Indonesia dalam tiga pekan terakhir. Kemenkes menyatakan bahwa lonjakan tersebut dipicu oleh akumulasi kasus yang belum terlaporkan sebelumnya.

Oleh karena itu, Bamsoet meminta agar dilakukan perbaikan pada cara penghitungan angka kematian, serta meminta Kemenkes untuk mencantumkan tanggal atau durasi penghitungan yang sesuai dengan jelas.

"Sehingga masyarakat tidak bias atau pun menimbulkan spekulasi masing-masing," katanya menambahkan.

Selain melakukan perbaikan pada penghitungan, ia juga meminta agar Kemenkes menjelaskan perkembangan penanganan COVID-19 kepada masyarakat, baik data jumlah kasus positif, data kesembuhan, maupun kematian secara terintegrasi dan transparan.

“Sehingga langkah-langkah penanganan COVID-19 di setiap daerah tepat sasaran, termasuk dalam menentukan level PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat),” ujar Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) sekaligus Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat ini, juga meminta kepada Kemenkes untuk menginstruksikan pemerintah daerah secara tegas agar tidak menumpuk data angka kematian pasien akibat COVID-19, atau daerah yang menyicil dalam melakukan pelaporan hingga terjadi bias pada data.

“Pemerintah daerah harus selalu memverifikasi dan meng-update (memperbaharui, Red) data setiap hari, agar laporan dapat disampaikan secara akurat,” kata Bamsoet.

Ia menilai bahwa publik membutuhkan data yang terkini untuk mengetahui situasi COVID-19 di Indonesia, terlebih guna mencegah kepanikan yang berlebih akibat lonjakan angka kematian. (IMC02/Ant)