Skor Indeks Demokrasi Jambi Turun, Kesetaraan dan Kebebasan Disorot

JAMBI, IMCNews.id– Skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jambi turun 2,41 poin menjadi 79,86 pada 2025. Penurunan dari 82,27 pada tahun sebelumnya itu menempatkan Jambi dalam kategori demokrasi sedang dan di peringkat ke-22 dari 38 provinsi secara nasional.

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi yang dirilis 23 Oktober 2026, penurunan tersebut menjadi catatan dalam perkembangan demokrasi daerah.

Meski skor Jambi masih di atas rata-rata nasional sebesar 78,19 dan IDI Pusat sebesar 76,62, sejumlah indikator menunjukkan tantangan yang perlu mendapat perhatian.

Dari tiga aspek yang diukur, kesetaraan mencatat skor terendah, yakni 76,50. Sementara itu, aspek kebebasan memperoleh 80,99 dan kapasitas lembaga demokrasi mencapai 82,78.

Kesetaraan Jadi Aspek Terendah

Melemahnya indikator kesetaraan gender dan akses masyarakat terhadap informasi publik menjadi faktor yang memengaruhi penurunan pada aspek kesetaraan.

Di sisi lain, akses warga miskin terhadap jaminan sosial serta indikator antimonopoli sumber daya ekonomi mengalami peningkatan. Namun, perbaikan tersebut belum mampu mengangkat skor aspek kesetaraan secara keseluruhan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan hak, kesempatan, dan akses terhadap informasi masih menjadi bagian penting dalam penguatan demokrasi di Provinsi Jambi.

Kebebasan Pers dan Kinerja Legislatif Jadi Catatan

Pada aspek kebebasan, skor Jambi mencapai 80,99 dan masuk kategori tinggi. Pemenuhan hak pekerja serta hak memilih dan dipilih tercatat meningkat.

Namun, sejumlah indikator mengalami penurunan, termasuk kebebasan dalam hubungan antarmasyarakat, kebebasan berserikat dan berekspresi, serta kemerdekaan pers.

Sementara itu, kapasitas lembaga demokrasi yang meraih skor tertinggi justru mengalami penurunan dari 84,36 pada 2024 menjadi 82,78 pada 2025.

Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat menunjukkan perkembangan positif. Sebaliknya, kinerja lembaga legislatif mengalami penurunan signifikan.

Skor Turun, Evaluasi Dibutuhkan

Pengukuran IDI 2025 mencakup 22 indikator dalam tiga aspek utama, yakni kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Secara keseluruhan, tidak ada indikator yang masuk kategori rendah.

Meski demikian, penurunan skor komposit menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, DPRD, aparat, masyarakat sipil, dan media.

Perbaikan perlu difokuskan pada indikator yang melemah, terutama kesetaraan gender, keterbukaan informasi publik, kebebasan sipil, kemerdekaan pers, dan kinerja lembaga legislatif.

Capaian tersebut memperlihatkan bahwa tantangan demokrasi Jambi bukan hanya mempertahankan skor di atas rata-rata nasional, tetapi juga memastikan kebebasan warga terlindungi, akses informasi lebih terbuka, dan lembaga demokrasi berjalan secara efektif serta akuntabel.(*)