Jambi antara Bulldozer, CEO, dan Petisun: Membaca Warisan Gubernur dan Mencari Formula Jambi 2030

 JAMBI, IMCNews.id- Jambi tidak pernah kekurangan gubernur. Yang sering kurang adalah kemampuan membaca apa yang ditinggalkan oleh setiap zaman.

Selama lebih dari empat dekade, Jambi telah melewati berbagai corak kepemimpinan. Ada pemimpin yang kuat dalam menata ruang dan birokrasi. Ada yang menjadikan pendidikan sebagai investasi manusia.

Ada yang membawa naluri kewirausahaan ke dalam pemerintahan. Ada yang membangun ikon daerah. Ada yang meninggalkan pelajaran mahal tentang integritas. Ada yang menjaga stabilitas. Dan ada pula yang mencoba membawa negara lebih dekat kepada rakyat.

Karena itu, sejarah gubernur Jambi seharusnya tidak dibaca sekadar sebagai daftar nama dan proyek.

Pertanyaan yang lebih penting adalah: apa paradigma yang ditinggalkan setiap era, dan apa yang masih relevan untuk membawa Jambi menuju 2030?

Tulisan ini bukan perlombaan mencari gubernur terbaik. Setiap gubernur bekerja dalam konteks politik, ekonomi, fiskal, dan sosial yang berbeda.

Membandingkan mereka secara sederhana justru berisiko menghilangkan konteks.

Yang lebih menarik adalah melihat tujuh era tersebut sebagai mata rantai. Ada gagasan yang berhenti pada zamannya, tetapi ada pula pelajaran yang masih relevan hingga hari ini.

Dan jika seluruh pelajaran itu dirangkai, kita mungkin menemukan satu formula kepemimpinan yang lebih sesuai untuk Jambi masa depan.

Masjchun Sofwan: ketika pemerintah berani menata ruang

Masjchun Sofwan memimpin Jambi pada 1979–1989.

Ia datang dari tradisi birokrasi yang kuat. Bagi masyarakat yang mengalami langsung pemerintahannya, Masjchun dikenang sebagai figur yang tegas, kritis, dan kuat dalam mengeksekusi kebijakan.

Dalam tulisan ini, istilah “bulldozer” bukan label personal. Ia adalah metafora untuk menggambarkan gaya kepemimpinan yang menempatkan ketegasan, disiplin, dan keberanian mengambil keputusan sebagai instrumen utama pemerintahan.

Salah satu warisan yang menarik dibaca kembali adalah penataan pusat pemerintahan.

Kawasan Telanaipura berkembang sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jambi, sementara Kota Baru diarahkan sebagai kawasan pemerintahan Kota Jambi.

Hari ini, keputusan semacam itu mungkin terlihat biasa. Padahal, dalam pembangunan daerah, keputusan mengenai ruang dapat memiliki umur yang jauh lebih panjang daripada umur seorang gubernur.

Gedung bisa direnovasi. Jalan bisa diperlebar. Program bisa diganti. Tetapi struktur ruang sebuah kota dapat bertahan selama beberapa generasi.

Pelajaran dari Masjchun karena itu sederhana, tetapi penting: seorang pemimpin daerah harus berani mengambil keputusan yang manfaatnya mungkin baru dirasakan puluhan tahun kemudian.

Abdurrahman Sayoeti: dari menata tanah ke menata manusia

Setelah Masjchun, Jambi memasuki era Abdurrahman Sayoeti, 1989–1999.

Jika era sebelumnya kuat dengan penataan ruang dan birokrasi, Sayoeti meninggalkan jejak yang berbeda: investasi pada manusia.

Salah satu simbol paling kuat adalah SMA Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti. Sekolah itu dibangun pada 1994 dan kemudian berkembang menjadi salah satu institusi pendidikan unggulan milik Pemerintah Provinsi Jambi.

Di sinilah ukuran keberhasilan pembangunan menjadi menarik. Jalan dapat dihitung dalam kilometer. Jembatan dapat dihitung dalam meter. Gedung dapat dihitung dalam rupiah.

Tetapi pendidikan menghasilkan sesuatu yang tidak mudah dimasukkan ke dalam neraca APBD: manusia.

Seorang lulusan dapat menjadi dokter, birokrat, pengusaha, akademisi, guru, profesional, atau pemimpin.

Dengan kata lain, investasi pendidikan mempunyai efek berantai yang jauh lebih panjang daripada masa jabatan seorang gubernur.

Jika Masjchun mengajarkan bahwa pemerintah harus berani menata ruang, Sayoeti mengingatkan bahwa ruang yang tertata pada akhirnya harus diisi oleh manusia yang berkualitas.

Zulkifli Nurdin: ketika pemerintah belajar berpikir seperti CEO

Era reformasi dan otonomi daerah melahirkan karakter kepemimpinan yang berbeda.

Zulkifli Nurdin memimpin Jambi pada 1999–2005 dan kembali pada 2005–2010. Pada masa itu, muncul istilah populer “Gubernur 1.000 MoU”.

Sebagai olok-olok politik, istilah tersebut tentu punya konteksnya sendiri. Tetapi di baliknya terdapat fenomena yang lebih menarik: pemerintah daerah mulai berusaha lebih agresif mencari peluang investasi, membuka jaringan kerja sama, dan mempromosikan Jambi sebagai daerah tujuan ekonomi.

Pemerintah tidak lagi cukup menjadi pengelola administrasi. Pemerintah dituntut menjadi fasilitator pertumbuhan. Tentu, MoU bukan investasi. MoU hanyalah pintu masuk.

Sebagian kerja sama bisa berlanjut menjadi proyek. Sebagian berhenti sebagai dokumen. Sebagian lainnya berubah bentuk.

Karena itu, ukuran keberhasilan bukan berapa banyak MoU yang ditandatangani. Ukuran sebenarnya adalah berapa banyak kerja sama yang berubah menjadi investasi, investasi menjadi produksi, produksi menjadi lapangan kerja, dan lapangan kerja menjadi peningkatan kesejahteraan.

Di sinilah metafora “CEO” menjadi menarik. Bukan berarti gubernur harus menjadi pengusaha. Gubernur tetap kepala pemerintahan, regulator, dan pelayan publik.

Namun seorang kepala daerah perlu mempunyai kemampuan membaca peluang, membangun jaringan, menawarkan potensi daerah, menarik investasi, dan mengubah sumber daya menjadi nilai tambah.

Ini semakin penting karena ekonomi Jambi masih sangat dipengaruhi sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan.

Maka pertanyaan Jambi menuju 2030 seharusnya tidak lagi: “Apa komoditas yang kita punya?” Kita sudah tahu jawabannya.

Pertanyaan yang lebih sulit adalah: “Berapa besar nilai tambah dari komoditas itu yang tinggal di Jambi?” Di situlah tantangan sesungguhnya.

Hasan Basri Agus: ketika pembangunan mencari identitas

Hasan Basri Agus memimpin pada 2010–2015.

Era ini membawa corak pembangunan yang berbeda: pembangunan fisik yang sekaligus ingin menghasilkan identitas daerah.

Gentala Arasy menjadi salah satu simbol yang paling mudah dikenali. Namun, membaca Gentala hanya sebagai jembatan akan terlalu sederhana.

Setiap daerah membutuhkan simbol. Simbol membuat masyarakat mengenali kotanya, membangun kebanggaan, sekaligus menciptakan narasi tentang daerah tersebut.

Dalam konteks itu, ikon daerah dapat menjadi bagian dari city branding. Tetapi ada satu persoalan yang sering dilupakan: Ikon harus hidup. Sebuah landmark tidak boleh hanya ramai ketika diresmikan atau menjadi latar belakang foto.

Ia harus terhubung dengan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, kebudayaan, ruang publik, dan aktivitas masyarakat. Maka pelajaran dari era ini bukan bahwa Jambi harus membangun sebanyak mungkin ikon.

Pelajarannya adalah: pembangunan fisik harus mampu melahirkan identitas sekaligus aktivitas ekonomi.

Zumi Zola: ketika popularitas diuji oleh tata kelola

Zumi Zola membawa karakter generasi yang berbeda. Ia hadir dengan popularitas publik yang kuat dan menjadi salah satu kepala daerah muda yang menonjol pada masanya. Namun, pemerintahannya kemudian berakhir dalam persoalan hukum.

Bagi Jambi, bagian ini penting dibaca bukan sekadar sebagai cerita tentang seorang individu, melainkan sebagai pelajaran institusional.

Demokrasi modern tidak boleh menggantungkan kualitas pemerintahan pada popularitas seorang figur.

Figur penting. Tetapi sistem jauh lebih penting. Karena itu, semakin kuat daya tarik personal seorang pemimpin, semakin kuat pula kebutuhan terhadap transparansi, pengawasan, akuntabilitas, dan mekanisme checks and balances.

Pelajarannya untuk Jambi 2030 sangat jelas: Leadership matters. But system matters even more. Pemimpin dapat berganti. Sistem harus tetap bekerja.

Fachrori Umar: pentingnya stabilitas yang sering tidak terlihat

Fachrori Umar memimpin Jambi pada 2019–2021 setelah sebelumnya menjadi Wakil Gubernur.

Era ini tidak tepat jika hanya dipandang sebagai masa antara dua gubernur. Dalam pemerintahan, masa transisi justru membutuhkan kemampuan menjaga kontinuitas.

Birokrasi harus tetap bekerja. Pelayanan publik harus tetap berjalan. Anggaran harus tetap dikelola. Program pemerintah harus tetap berlangsung. Dan pergantian kekuasaan tidak boleh membuat negara berhenti bekerja.

Masalahnya, stabilitas jarang menghasilkan foto spektakuler. Tidak selalu ada gedung baru untuk dipotret. Tidak selalu ada proyek monumental untuk dipamerkan. Namun pemerintahan yang stabil adalah fondasi bagi transformasi.

Karena itu, pelajaran dari Fachrori adalah bahwa tidak setiap gubernur harus selalu tampil sebagai pembuat gebrakan.

Ada masa ketika pekerjaan terpenting seorang pemimpin adalah memastikan kapal tetap berlayar.

Al Haris: ketika negara turun mendekati rakyat

Sejak 2021, Jambi memasuki era Al Haris.

Salah satu karakter pembangunan yang menonjol adalah upaya membawa program pemerintah lebih dekat kepada kelompok masyarakat dan wilayah yang membutuhkan intervensi langsung.

Program seperti DUMISAKE dan PRO JAMBI mencakup pendidikan, kesehatan, bedah rumah, bantuan modal UMKM, sektor pertanian, perlindungan kelompok rentan, dan berbagai intervensi sosial.

Di sinilah metafora “Petisun” menemukan relevansinya. Petisun—perjalanan tidur di dusun—dapat dibaca sebagai simbol cara pandang pembangunan yang ingin melihat langsung bagaimana negara hadir di lapisan paling bawah.

Sebab pembangunan yang hanya terlihat dari pusat kota belum tentu dirasakan sampai ke rumah tangga.

Rumah yang dibedah tidak menjadi landmark. Beasiswa tidak menghasilkan beton. Bantuan UMKM tidak selalu masuk halaman depan media. Tetapi bagi penerimanya, dampaknya bisa jauh lebih konkret.

Tantangannya kemudian bukan sekadar bagaimana menyalurkan bantuan, tetapi bagaimana mengubah bantuan menjadi mobilitas sosial.

Bedah rumah harus berujung pada kualitas hidup yang lebih baik. Bantuan UMKM harus meningkatkan produktivitas usaha. Beasiswa harus memperkuat kualitas sumber daya manusia. Intervensi desa harus menghasilkan kemandirian.

Dengan kata lain, negara tidak boleh hanya hadir sebagai pemberi bantuan. Negara harus hadir sebagai pembuka jalan menuju kemandirian.

Dari tujuh era menuju satu formula

Jika tujuh era tersebut dibaca secara utuh, kita menemukan tujuh pelajaran. Masjchun mengajarkan keberanian menata ruang..Sayoeti mengajarkan investasi pada manusia.

Zulkifli memperlihatkan pentingnya membuka pintu ekonomi dan investasi. Hasan Basri Agus menunjukkan pentingnya identitas dan kebanggaan daerah.

Zumi Zola memberikan pelajaran tentang pentingnya integritas dan sistem. Fachrori menunjukkan nilai stabilitas dan kesinambungan.

Al Haris memperlihatkan pentingnya mendekatkan pembangunan kepada masyarakat.

Tidak satu pun dari tujuh pelajaran tersebut cukup berdiri sendiri. Jambi 2030 justru membutuhkan akumulasi.

Gubernur hibrida 2030

Gubernur masa depan tidak cukup hanya pandai membangun jalan. Ia harus mampu membaca tata ruang. Tidak cukup hanya pandai mengelola birokrasi.

Ia harus mampu membangun manusia. Tidak cukup hanya pandai membuat MoU.

Ia harus mampu mengubah MoU menjadi investasi nyata, investasi menjadi produksi, produksi menjadi nilai tambah, dan nilai tambah menjadi kesejahteraan.

Tidak cukup membangun ikon. Ikon harus hidup bersama ekonomi kreatif, pariwisata, dan kebudayaan.

Tidak cukup populer. Popularitas harus ditopang integritas dan sistem.

Tidak cukup menjaga stabilitas. Stabilitas harus menjadi landasan untuk melakukan transformasi. Dan tidak cukup hadir di ibu kota provinsi.

Pemimpin harus tahu apa yang terjadi di dusun, desa, kawasan produksi, sekolah, pasar, dan rumah tangga masyarakat.

Inilah yang dapat disebut sebagai Model Kepemimpinan Hibrida 2030.

Bukan gubernur yang merupakan gabungan tujuh orang. Melainkan kepemimpinan yang mampu mengambil pelajaran terbaik dari tujuh pengalaman sejarah.

Keberanian menata ala Masjchun. Investasi manusia ala Sayoeti. Keberanian membuka ekonomi ala Zulkifli. Pembangunan identitas ala Hasan Basri Agus. Pelajaran integritas dari era Zumi Zola. Stabilitas Fachrori. Dan kedekatan dengan masyarakat ala Al Haris.

Tetapi semua itu membutuhkan satu fondasi. Integritas. Tanpa integritas, keberanian dapat berubah menjadi kesewenang-wenangan.

Tanpa kompetensi, investasi dapat berubah menjadi MoU tanpa hasil. Tanpa sistem, popularitas dapat berubah menjadi ketergantungan pada figur.

Tanpa pemerataan, pertumbuhan ekonomi hanya menjadi angka. Dan tanpa visi jangka panjang, pembangunan akan kembali terjebak dalam perlombaan meresmikan proyek.

Jambi sebenarnya tidak kekurangan pengalaman. Yang dibutuhkan adalah kemampuan mengubah pengalaman menjadi pembelajaran, lalu pembelajaran menjadi sistem.

Karena itu, pertanyaan untuk Jambi 2030 bukan lagi: “Gubernur seperti siapa yang kita perlukan?”

Pertanyaannya adalah: “Model kepemimpinan seperti apa yang mampu membawa seluruh pelajaran sejarah Jambi ke masa depan?”

Jambi membutuhkan pemimpin yang mampu menata ruang seperti seorang perencana, membangun manusia seperti seorang pendidik, membuka ekonomi seperti seorang entrepreneur, menjaga integritas seperti seorang negarawan, memastikan stabilitas seperti seorang administrator, dan tetap mempunyai kaki yang menginjak tanah tempat rakyat hidup.

Pada akhirnya, Jambi tidak membutuhkan gubernur yang hanya pandai meresmikan gedung.

Jambi membutuhkan kepemimpinan yang mampu memastikan bahwa ruang yang ditata menghasilkan ekonomi; ekonomi menghasilkan kesejahteraan; pendidikan menghasilkan manusia berkualitas; sumber daya menghasilkan nilai tambah; dan seluruh pembangunan kembali kepada rakyat.

Mungkin, di situlah formula Jambi 2030 dapat dirumuskan dalam tiga kalimat sederhana: Otak CEO. Hati Melayu. Kaki Petisun.

Bukan sekadar slogan. Melainkan tiga cara memandang pemerintahan: berpikir strategis, berakar pada identitas, dan hadir di tengah kehidupan rakyat. Itulah formula kepemimpinan Jambi yang layak dibicarakan untuk 2030. (*)