Ketika “Lampu Aladin” Menjadi Cetak Biru Kekuasaan Daerah

JAMBI, IMCNews.id- Kita sedang menyaksikan sulap politik paling berbahaya di negeri ini. Sulap yang tidak membutuhkan tongkat, tidak membutuhkan mantra, hanya membutuhkan uang, ormas, dan kamera.

Dalam waktu kurang dari dua tahun, seseorang bisa bermetamorfosis dari masa lalu yang kelam menjadi sosok "dermawan", dari yang tidak dikenal menjadi "tokoh inspiratif", dari pinggiran menjadi pusat perbincangan politik.

Publik menyebutnya keajaiban. Saya menyebutnya "Fenomena Lampu Aladin"—sebuah cetak biru kekuasaan instan yang kini menjadi wabah di daerah-daerah. Fenomena ini memiliki skenario yang memuakkan karena terus diulang.

Tahap pertama adalah penghilangan jejak. Seorang figur yang pernah tersangkut hukum atau tersingkir dari sistem memilih menghilang. Bukan untuk bertobat dalam diam, melainkan untuk merakit ulang citra. Beberapa tahun kemudian, ia kembali dengan dua atribut baru: label pengusaha dan narasi korban.

Tahap kedua adalah penunggang ormas. Organisasi kemasyarakatan berbasis etnis, agama, atau profesi menjadi kendaraan yang paling efisien. Sebab, di dalam satu rumah ormas itu telah berkumpul modal sosial yang sangat mahal: nama akademisi, tanda tangan birokrat, jaringan pengusaha, dan legitimasi tokoh adat.

Begitu palu pimpinan dipegang, panggung otomatis terbuka. Tidak perlu bekerja sepuluh tahun dari bawah. Cukup satu SK.

Tahap ketiga adalah banjir filantropi. Ini bagian yang paling licik sekaligus paling efektif.

Ribuan paket sembako, ratusan Al-Qur'an yang diwakafkan, santunan anak yatim yang didokumentasikan dengan rapi, hingga kunjungan ke panti asuhan yang disiarkan secara langsung.

Dalam ilmu politik, praktik semacam ini dapat dibaca sebagai bentuk clientelism yang bekerja jauh sebelum pemilu. Loyalitas tidak lagi dibeli saat pemilu. Loyalitas dibeli dua tahun sebelum pemilu, dicicil dalam bentuk bantuan.

Dan publik, yang sudah lama lapar akan kehadiran negara, akan bersorak: "Akhirnya ada yang peduli."

Padahal, yang terjadi bisa saja tidak lebih dari transaksi: simpati ditukar dengan citra.

Tahap terakhir adalah validasi media. Portal lokal, podcast, dan televisi daerah berlomba mengemasnya dalam bingkai "Dari Air Mata ke Puncak Kesuksesan".

Narasi redemption adalah dagangan yang paling laku. Ia menyentuh sisi emosional publik yang muak dengan politik transaksional, padahal narasi itu sendiri dapat menjadi transaksi yang paling mahal.

Di titik ini, lingkaran setan selesai. Uang membeli panggung. Panggung melahirkan kekuasaan. Kekuasaan kemudian dapat digunakan untuk mencari uang.

Lalu, apa salahnya jika ada orang kaya yang ingin berbuat baik? Tidak ada. Masalahnya bukan pada kebaikannya. Masalahnya ada pada tiga kebohongan struktural yang ikut lahir bersamaan.

Kebohongan pertama adalah penghinaan terhadap etos kerja. Di luar sana ada ribuan pengusaha yang selama 30 tahun membangun usahanya dari nol. Mereka membayar pajak, mengurus BPJS, dan begadang memikirkan gaji karyawan. Mereka tumbuh pelan karena membangun semuanya melalui proses.

Lalu datang "figur Aladin" yang dalam waktu dua tahun memiliki daya gedor politik yang setara. Ini bukan kompetisi yang sehat. Ini adalah pembunuhan karakter terhadap kerja keras.

Kebohongan kedua adalah prostitusi sosial. Ormas, yayasan, dan kegiatan filantropi yang seharusnya menjadi ruang pengabdian dan kepedulian sosial justru dipaksa menjadi mesin politik.

Wakaf bukan lagi sekadar ibadah, tetapi dijadikan billboard. Takjil bukan lagi sekadar sedekah, tetapi berubah menjadi iklan.

Ketika kebaikan mulai dikalkulasi sebagai investasi politik, maka sendi paling dasar dari masyarakat kita ikut rusak: rasa saling percaya.

Kebohongan ketiga, dan ini yang paling berbahaya, adalah penghapusan akuntabilitas. Pertanyaan paling sederhana tidak pernah dijawab: Uangnya dari mana?

Di mana NIB perusahaannya? Bagaimana laporan keuangan ormasnya? Di mana LHKPN jika ia maju dalam kontestasi politik?

Kekosongan data ini tidak boleh dianggap sebagai hal sepele. Tanpa transparansi, publik tidak memiliki alat untuk menelusuri asal-usul kekayaan dan aliran dana.

Dan dalam ruang gelap semacam itulah berbagai praktik kotor berpotensi tumbuh subur: mulai dari politik uang, konflik kepentingan, hingga dugaan pencucian uang.

PPATK juga telah berulang kali mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap transaksi keuangan mencurigakan, termasuk pola aliran dana yang tidak wajar dan penggunaan badan atau kegiatan tertentu untuk menyamarkan transaksi.

Secara akademis, fenomena ini dapat dibaca sebagai bentuk "elite circulation by wealth shock": sirkulasi elite yang dipercepat oleh guncangan modal.

Elite lama tumbang karena skandal. Elite baru masuk bukan karena ditempa melalui kompetisi gagasan dan rekam jejak yang panjang, tetapi karena disuntik modal besar.

Ia tidak memiliki basis massa yang organik. Ia menciptakan basis massa melalui bantuan, jaringan, dan loyalitas yang dibangun jauh sebelum pemilu.

Demokrasi kita pun menjadi cacat. Ada kompetisi, tetapi tidak ada akuntabilitas. Ada partisipasi, tetapi tidak ada transparansi.

Lalu, apa yang bisa kita lakukan selain mengumpat di warung kopi?

Pertama, untuk publik: berhentilah menjadi penonton yang mudah terharu. Latih skeptisisme..Setiap kali ada "tokoh baru" yang tiba-tiba menjadi dermawan, tanyakan tiga hal:

Usahanya apa? Pajaknya dibayar di mana? Laporannya di mana?

Cek legalitas usahanya. Cek organisasi yang menaunginya. Cek rekam jejaknya. Jangan hanya bertanya, "Dia memberikan apa kepada saya?"

Tetapi tanyakan juga: "Dari mana dia mendapatkan semua ini?" Kedua, untuk media: hentikan romantisasi. Jurnalisme bukan tukang humas.

Tugas media bukan sekadar menulis "kisah inspiratif" yang dipesankan. Tugas jurnalisme adalah bertanya, memeriksa, dan mengungkap fakta.

Tanyakan siapa direktur perusahaannya. Tanyakan sumber dana kegiatan sosialnya. Tanyakan bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya.

Jika tidak ada jawaban, maka tulislah:

"Tidak ada jawaban."

Itu juga berita.

Ketiga, untuk negara: lakukan pengawasan sejak dini.

PPATK, KPK, Bawaslu, dan Kemendagri perlu memperkuat pemetaan serta pengawasan terhadap pola-pola politik yang berpotensi mengarah pada transaksi mencurigakan, politik uang, konflik kepentingan, atau penyalahgunaan organisasi sosial.

Organisasi kemasyarakatan juga harus didorong untuk menjalankan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Jangan sampai ormas berubah menjadi kendaraan politik terselubung. Kita tidak sedang melawan satu orang. Kita sedang melawan sebuah metode.

Metode untuk memotong jalan menuju kekuasaan. Metode yang membuat politik menjadi pasar dan rakyat menjadi konsumen.

Ingat baik-baik. Daerah ini tidak membutuhkan pesulap. Daerah ini membutuhkan pemimpin.

Pemimpin yang jejak langkahnya bisa kita telusuri. Pemimpin yang sumber kekayaannya dapat dipertanggungjawabkan. Pemimpin yang keringat dan rekam jejaknya bisa kita lihat.

Karena pada akhirnya, emas palsu tetap akan pudar.

Kilau Lampu Aladin akan padam ketika jin yang berada di baliknya ditanya: "Dari mana kau mendapatkan semua ini?"

Dan jika kita diam hari ini, maka lima tahun ke depan kita mungkin tidak akan dipimpin oleh manusia dengan rekam jejak yang jelas.

Kita akan dipimpin oleh sebuah sulap. Dan sulap, pada akhirnya, hanya meninggalkan tepuk tangan dan kekosongan.

Di akhir tulisan ini, izinkan saya menegaskan: Kita tidak boleh membiarkan musang berbulu domba duduk di kursi kekuasaan.

Sebab bulu domba itu hanya untuk menutupi taring.

Dan ketika taring itu keluar, yang terkoyak bukan hanya anggaran, tetapi juga masa depan anak cucu dan negeri kita.

Dak salah pulo sikok pantun ko:

"Bagaikan itik balek petang, hari nak ujan dio dak tau..."

"Cakmano nak jadi pemimpin, asal usul dio pun kito dak tau..."(*)