Awal Sebuah Jejak yang Patut Ditelusuri

Penyidikan dugaan korupsi tata niaga pasokan batubara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PLN yang kini menjadi perhatian publik nasional perlahan membuka satu pertanyaan yang selama ini nyaris tak pernah disentuh.

Dari mana l sesungguhnya batubara yang menghidupi pembangkit listrik nasional berasal, dan seberapa kuat pengawasan terhadap rantai pasoknya?

Di tengah berkembangnya penyidikan tersebut, perhatian publik mulai mengarah ke daerah-daerah pemasok utama batubara. Salah satunya adalah Provinsi Jambi. Bukan tanpa alasan.

Dokumen penugasan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor B-1839/MB.05/DBB.OP/2023 tertanggal 2 Desember 2023 menunjukkan bahwa sedikitnya 20 perusahaan yang beroperasi di sektor pertambangan batubara di Provinsi Jambi mendapat penugasan memasok kebutuhan PLTU PLN Group dan Independent Power Producer (IPP) untuk periode 2024–2026.

Total volume pasokan yang tercantum mencapai sekitar 3 juta metrik ton. Angka tersebut bukan sekadar statistik.

Ia menunjukkan bahwa Jambi merupakan salah satu simpul penting dalam rantai pasok energi nasional.

Artinya, setiap perubahan kualitas, kuantitas, maupun tata kelola pasokan dari daerah ini berpotensi memengaruhi sistem yang jauh lebih besar.

Namun, di balik besarnya volume pasokan tersebut, muncul pertanyaan yang jauh lebih penting daripada sekadar berapa juta ton batubara dikirim setiap tahun.

Apakah seluruh batubara yang dikirim benar-benar memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana dipersyaratkan?

Pertanyaan ini muncul setelah media ini memperoleh informasi dari sejumlah pelaku industri mengenai adanya dugaan bahwa sebagian pasokan memiliki nilai Gross As Received (GAR/ARB) yang berada di bawah spesifikasi yang lazim digunakan untuk kebutuhan PLTU tertentu.

Informasi tersebut tentu belum dapat dipandang sebagai fakta yang telah terbukti. Namun apabila benar terdapat ketidaksesuaian antara spesifikasi yang dipersyaratkan dengan kualitas yang dikirim, maka persoalannya tidak lagi sederhana.

Dalam tata niaga batubara untuk pembangkit listrik, kualitas bukan sekadar angka di atas kertas.

Nilai kalori menentukan efisiensi pembakaran, konsumsi batubara, biaya operasional, hingga kinerja pembangkit.

Karena itu, setiap pengiriman pada prinsipnya harus didukung Certificate of Analysis (COA) yang diterbitkan berdasarkan hasil pengujian laboratorium oleh surveyor independen.

COA kemudian menjadi dasar bagi proses penerimaan barang, verifikasi kualitas, dan pembayaran.

Di sinilah muncul pertanyaan yang layak mendapat jawaban. Apakah seluruh proses pengujian kualitas telah dilakukan secara independen dan sesuai prosedur?

Apakah terdapat mekanisme pengawasan yang mampu memastikan kualitas batubara yang keluar dari mulut tambang sama dengan kualitas yang diterima di titik serah?

Lantas bagaimana jika terdapat perbedaan? Siapa yang pertama kali mengetahui? Siapa yang bertanggung jawab? Dan siapa yang memperoleh keuntungan apabila terjadi selisih spesifikasi?

Seluruh pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan mengingat penyidikan dugaan penyimpangan tata niaga batubara PLN dikabarkan tidak hanya menyoroti kualitas dan kuantitas pasokan, tetapi juga proses sertifikasi, dokumen pendukung, serta rantai transaksi yang menyertainya.

Bagi publik, penyidikan ini bukan semata-mata soal hukum.

Ini adalah ujian terhadap tata kelola sumber daya alam Indonesia.

Jambi selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil batubara terbesar di Sumatera. Ratusan tongkang hilir mudik mengangkut jutaan ton batubara menyusuri Sungai Batanghari menuju pelabuhan, sebelum akhirnya dikirim ke berbagai pembangkit listrik.

Aktivitas tersebut telah menjadi denyut ekonomi sekaligus wajah lain dari eksploitasi sumber daya alam.

Di balik setiap tongkang yang berlayar, terdapat rantai bisnis yang panjang: perusahaan tambang, trader, kontraktor hauling, pengelola stockpile, perusahaan pelayaran, surveyor, laboratorium penguji, hingga pembeli akhir.

Semakin panjang mata rantai itu, semakin besar pula kebutuhan akan pengawasan yang ketat.

Sebab dalam sistem yang melibatkan banyak pihak, setiap titik lemah dapat menjadi celah yang dimanfaatkan apabila tidak diawasi secara efektif.

Karena itu, perhatian terhadap Jambi bukanlah upaya menghakimi siapa pun.

Sebaliknya, perhatian tersebut merupakan konsekuensi logis dari posisi strategis Jambi sebagai salah satu pemasok utama batubara nasional.

Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah seluruh mata rantai tersebut telah bekerja sebagaimana mestinya?

Atau justru terdapat bagian-bagian yang selama ini luput dari pengawasan?

Penyidik tentu memiliki kewenangan dan instrumen untuk menjawabnya.

Namun publik juga memiliki hak untuk mengetahui apakah tata niaga batubara yang menopang pasokan listrik nasional benar-benar berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

Karena apabila penyidikan hanya berhenti pada dokumen administrasi atau pemeriksaan di permukaan, dikhawatirkan persoalan yang lebih besar tidak pernah benar-benar terungkap.

Dan di sinilah pertanyaan berikutnya mulai muncul. Apakah persoalan sesungguhnya berada pada kualitas batubara? Ataukah kualitas hanyalah pintu masuk menuju sesuatu yang jauh lebih besar?

Sebab dalam setiap perkara besar di sektor sumber daya alam, persoalan hampir tidak pernah berdiri sendiri.

Di balik komoditas bernilai triliunan rupiah, selalu terdapat jaringan bisnis yang kompleks, hubungan antarperusahaan, proses pengadaan, mekanisme sertifikasi, hingga pihak-pihak yang sesungguhnya menikmati manfaat ekonomi dari seluruh rantai tersebut.

Apakah pola yang sama juga terdapat dalam rantai pasok batubara untuk PLTU? (*)

*) Penulis sebagai Pemerhati Kebijakan Pembangunan Daerah, Infrastruktur, Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan