Teori Perspektif Keberhasilan Kepemimpinan Jokowi

Jokowi dalam pentas politik nasional menjadi rujukan kepemimpiman yang menarik. Sebagai pemimpin ia memiliki pendukung dan juga pembenci, namun dari sudut kepemimpinan ia sosok yang mumpuni, tulisan ini mencoba menelaah kepemimpinan beliau secara umum, bukan sebagai orang yang pernah jadi presiden, tapi pada leadershipnya yang menjadi salah satu gaya kepemimpinan Indonesia.

Dalam konteks Indonesia kontemporer, kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) menarik untuk dikaji secara teoritis karena menghadirkan model kepemimpinan yang berbeda dari tradisi elite politik sebelumnya.

Jokowi muncul sebagai pemimpin berlatar belakang non-elite, dengan pengalaman sebagai pengusaha dan kepala daerah, yang kemudian membentuk gaya kepemimpinan khas berbasis kerja nyata, kesederhanaan simbolik, serta pendekatan langsung kepada masyarakat.

Dalam perspektif teori kepemimpinan modern, kepemimpinan dipahami sebagai proses memengaruhi individu atau kelompok untuk mencapai tujuan kolektif (Northouse, 2019).

Kepemimpinan tidak hanya terkait dengan kekuasaan formal, tetapi juga legitimasi, kemampuan komunikasi, dan kapasitas adaptasi terhadap konteks sosial-politik. Kepemimpinan Jokowi dapat dianalisis melalui kombinasi teori kepemimpinan transformasional, populis moderat, dan pragmatis-manajerial.

Teori kepemimpinan transformasional sebagaimana dikemukakan oleh Bass dan Avolio (1994) menekankan peran pemimpin dalam membangun visi perubahan, menginspirasi pengikut, serta mentransformasi struktur dan budaya organisasi.

Dalam konteks ini, Jokowi menunjukkan karakter transformasional terutama melalui visi pembangunan infrastruktur sebagai basis transformasi ekonomi nasional.

Pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan bendungan diposisikan sebagai instrumen negara untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan daya saing ekonomi.

Pendekatan ini mencerminkan upaya mentransformasikan orientasi pembangunan dari konsumsi menuju produktivitas jangka panjang.

Namun, jika ditinjau lebih jauh, dimensi transformasional kepemimpinan Jokowi cenderung lebih dominan pada aspek pembangunan fisik dan ekonomi dibandingkan transformasi kelembagaan politik dan hukum.

Sejumlah studi menunjukkan bahwa reformasi institusional di bidang demokrasi dan penegakan hukum mengalami stagnasi atau kompromi politik selama masa kepemimpinannya (Warburton, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional Jokowi bersifat selektif dan sangat dipengaruhi oleh konteks politik koalisi.

Selain itu, kepemimpinan Jokowi juga kuat dipengaruhi oleh karakter populisme moderat. Dalam teori populisme, pemimpin populis membangun legitimasi melalui klaim kedekatan dengan “rakyat” dan komunikasi langsung yang menembus sekat birokrasi dan elite (Mudde, 2004).

Praktik blusukan yang dilakukan Jokowi sejak menjabat sebagai Wali Kota Solo hingga Presiden dapat dipahami sebagai strategi simbolik untuk membangun kepercayaan publik dan menegaskan citra kepemimpinan yang membumi.

Berbeda dengan populisme radikal, populisme Jokowi tidak diarahkan untuk menantang sistem demokrasi atau institusi negara, melainkan berfungsi sebagai gaya komunikasi politik yang adaptif.

Dalam kerangka kepemimpinan pragmatis, Jokowi juga menunjukkan orientasi kuat pada hasil dan penyelesaian masalah.

Pendekatan “kerja, kerja, kerja” merepresentasikan model kepemimpinan manajerial yang menempatkan pemimpin sebagai pengendali kinerja pembangunan. Teori managerial leadership menjelaskan bahwa pemimpin modern dalam pemerintahan bertindak layaknya manajer yang berorientasi pada target, efisiensi, dan capaian terukur (Pollitt & Bouckaert, 2017).

Dalam praktiknya, Jokowi banyak mengandalkan teknokrat dan instrumen kebijakan berbasis proyek strategis nasional untuk mempercepat realisasi pembangunan.

Namun demikian, orientasi pragmatis tersebut juga memunculkan kritik dari perspektif teori demokrasi deliberatif. Beberapa kebijakan strategis dinilai kurang melalui proses partisipasi publik yang memadai dan cenderung bersifat top-down.

Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara efektivitas pembangunan dan kualitas proses demokrasi, sebuah dilema klasik dalam kepemimpinan negara berkembang.

Dalam teori kepemimpinan kontekstual dan adaptive leadership, gaya kepemimpinan sangat ditentukan oleh lingkungan politik dan sosial tempat pemimpin beroperasi (Heifetz et al., 2009).

Indonesia sebagai negara berkembang dengan sistem multipartai dan koalisi gemuk menuntut Jokowi untuk mengadopsi kepemimpinan yang kompromistis.

Stabilitas politik menjadi prasyarat utama keberlangsungan agenda pembangunan, meskipun harus dibayar dengan konsesi terhadap kepentingan elite politik dan oligarki ekonomi.

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa penguatan koalisi besar di parlemen telah melemahkan fungsi checks and balances dalam sistem demokrasi Indonesia (Power, 2018).

Dengan demikian, secara teoritis kepemimpinan Joko Widodo dapat dipahami sebagai kombinasi kepemimpinan transformasional-pragmatis dengan sentuhan populisme moderat dan adaptasi kontekstual.

Kepemimpinan ini relatif efektif dalam mendorong pembangunan ekonomi dan stabilitas politik, tetapi menghadapi keterbatasan dalam penguatan demokrasi substantif dan reformasi institusional.

Tentu saja, analisis ini menegaskan bahwa kepemimpinan Jokowi tidak dapat dinilai secara hitam-putih, melainkan harus dipahami sebagai produk dari interaksi antara karakter personal pemimpin, tuntutan pembangunan, dan struktur politik Indonesia.

Karena, dibalik kekurangannya, kita harus akui ia memiliki kelebihan yang membuat Indonesia naik kelas dalam banyak hal. Itulah Jokowi, Leadership seorang lelaki dari Solo. (*)

*) Penulis adalah simpatisan PSI