Besaran APBN 2026 Untuk Jambi Disorot

IMCNews.ID, Jambi - Pengamat ekonomi Jambi, Noviardi Ferzi menyoroti besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperoleh Provinsi Jambi pada 2026 sebesar Rp19,22 triliun.

Menurutnya, besaran anggaran itu merupakan ranah kebijakan fiskal pemerintah pusat.

Kata dia, APBN disusun secara nasional oleh Kementerian Keuangan, mencakup belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah yang ditentukan berdasarkan parameter objektif seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, serta prioritas pembangunan nasional.

“Daerah tidak menyusun APBN. Yang dilakukan daerah adalah mengeksekusi dan memastikan dampaknya dirasakan masyarakat. Jadi angka Rp19,22 triliun itu bukan indikator kinerja Pemprov,” tegasnya.

Noviardi membandingkan dengan provinsi tetangga seperti Riau dan Sumatera Selatan yang menerima alokasi APBN jauh lebih besar, bahkan menurutnya berada di kisaran Rp30 triliun ke atas.

Perbedaan tersebut, kata dia, bukan karena keunggulan lobi atau kepiawaian pemerintah daerah, melainkan karena skala ekonomi, basis industri strategis, serta kepentingan nasional yang melekat pada wilayah tersebut, seperti migas, energi, dan infrastruktur logistik.

Dia juga menyoroti besaran APBD Provinsi Jambi yang berada di kisaran Rp3–4 triliun. Dia menilai kondisi itu menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal terhadap dana pusat masih sangat tinggi dan menjadi sinyal lemahnya kemandirian fiskal daerah.

“Kalau APBN yang masuk jauh lebih besar dari kemampuan APBD, maka tantangannya adalah bagaimana daerah meningkatkan kapasitas fiskalnya sendiri, bukan merayakan dana transfer,” ujarnya.

Menurut Noviardi, ukuran keberhasilan pemerintah daerah seharusnya bergeser dari sekadar besaran anggaran menjadi kecepatan realisasi, kualitas belanja, serta dampak riil terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga mengingatkan agar pola penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun segera diakhiri.

“APBN sebesar apa pun tidak berarti jika belanja terlambat, tidak tepat sasaran, dan minim multiplier effect. Di situlah kinerja pemda sesungguhnya diuji,” pungkasnya. (*)