PT SAS Bantah Tak Siap Dialog Soal Izin, Helly: Lebih Tiga Kali Kita Ajak Dialog, Mereka Menolak

IMCNews.ID, Jambi – Beredar video Ketua Barisan Perjuangan Rakyat (BPR), Rahmad menyebut PT Sinar Anugerah Sukses (SAS) enggan berdialog dengan BPR karena perusahaan belum punya izin yang lengkap.

Sebagaimana diketahui, BPR gencar menolak kegiatan PT SAS. Pernyataan itu disampaikan Rahmad saat diskusi panel Menakar Sentimen Publik yang digelar di Unico Coffee, Jumat (24/10/2025) lalu.

“Sebenarnya mereka belum memiliki izin, dan tidak lengkap, kenapa? Kalau mereka sudah lengkap itu (izin), otomatis seminggu setelah gubernur mengatakan dihentikan sementara, seminggu mereka pasti minta kita untuk dialog. Tapi karena mereka belum siap dengan apa yang mereka nyatakan, mereka undur,” ujar Rahmad dalam potongan video itu.

Pada kesempatan yang sama, Rahmad juga mengatakan aksi yang dilakukan BPR merupakan kombinasi antara aksi dan dialogis.

Aksi sebagai bentuk tekanan kepada pemangku kebijakan agar pemerintah bisa memahami dan berdialog dengan mereka, menuntut lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Menanggapi pernyataan Ketua BPR ini, Direktur PT SAS, Kameswara Helly mengatakan pernyataan tersebut tentu saja tidak sesuai dengan fakta.

PT SAS, katanya, telah mengantongin izin yang lengkap dalam membangun jalan khusus hingga TUKS.

Menurutnya, semua daftar perizinan tersebut telah dipaparkan di layar videotrone saat dialog di depan semua audiens pada 24 September 2025 lalu.

Dalam paparan juga jelas diperlihatkan list daftar perizinan mulai dari izin prinsip, SK kelayakan lingkungan hidup, izin lingkungan,  tata ruang, lokasi, izin TUKS dan banyak daftar perizinan lainnya, lengkap beserta nomor dan poin lainnya. “Kita tidak mungkin berani melanggar aturan,” kata Helly.

Terkait pernyataan yang menyebutkan PT SAS tidak meminta BPR berdialog karena tersangkut persoalan izin, Helmy tegas membantahnya.

“Karena faktanya, sehari setelah dialog di Rumah Dinas Walikota Jambi, pihak kami langsung menghubungi Ketua BPR, untuk diskusi menindak lanjuti arahan Gubernur dan Walikota, namun saat itu mereka menolak karena alasan mereka juga masih diskusi, jadi kami memahami hal tersebut,” terang Helly.

Bahkan, kata dia, manajemen PT SAS juga beberapa kali kembali mengajak Ketua BPR dan pengurusnya untuk duduk bersama secara resmi melakukan diskusi.

Sekaligus untuk meluruskan beberapa informasi yang menurutnya miss. Namun lagi-lagi BPR menolak dengan beberapa alasan.

“Jadi tidak ada sama sekali kita mengundur dialog,” tegasnya.

Dia menegaskan jika PT SAS belum memiliki izin, tentu proyek underpass di Aur Kenali tidak mungkin berani berjalan begitu saja.

“Kita ini perusahaan swasta yang resmi, bukan peerusahaan ilegal, berbisnis untuk jangka panjang, semua aturan dan regulasi kami ikuti,” ungkapnya.

Saat ditanya kapan dialog kedua bersama Gubernur, Walikota dan BPR dilaksanakan? Helly mengaku tidak bisa menjawab hal tersebut karena itu merupakan kewenangan Gubernur Jambi dan Walikota yang akan tetap mereka hormati.

“Kami juga belum pernah bertemu Gubernur lagi sejak pertemuan terakhir saat dialog September lalu, ya mungkin sama hal nya juga dengan BPR juga, posisi kita sama-sama menunggu,” ujarnya. (*)