IMCNews.ID, Jakarta - Kritikan terus datang untuk proyek Ibuk Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur jelang Pemilu 2024. Mega proyek itu dinilai bukan solusi dari persoalan yang terjadi di Jakarta.
Kritikan itu datang dari calon presiden Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo. Soal ini, Kementerian Perumahan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR) angkat bicara.
"PUPR tugasnya Kerja, suruh kerjakan apa ya kita kerjakan," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal, dilansir dari detikfinance, Jumat (15/12/2023).
Dia juga menegaskan bahwa Kementrian PUPR bertugas menyiapkan infrastruktur dasar. Mereka ditarget untuk menyelesaikan infrastrukturdasar itu pada 2024 mendatang.
"Yang penting kalau PU ditarget selesai tahun depan ya kita selesaikan," ucapnya.
Dalam kesempatan itu dia juga menerangkan bahwa pemerintah saat ini bukan hanya fokus ke IKN. Tapi juga fokus membenahi infrastruktur dan konektivitas antar daerah.
"Indonesia bukan hanya Jakarta dan IKN. Jangankan Jakarta, tempat-tempat lain juga yang memang kita perlu mempercepat pelayanan publik kita lakukan," bebernya.
Dia juga tak berani berandai-andai jika pemerintahan selanjutnya melakukan perubahan kebijakan dan enggan melanjutkan proyek IKN.
"Kita mengerjakan tugas sekarang 80 paket harus deliver ya kita laksanakan, kita memberi pelayanan terbaik untuk rakyat," tegasnya.
Sebelumnya, dalam Debat Pertama Capres 2024, Capres Anies Baswedan mengatakan bahwa rencana perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur kurang baik sebab perpindahan hanya meninggalkan masalah di DKI Jakarta. Menurut Anies, alih-alih pindah ibu kota, masalah-masalah di Jakarta seharusnya diselesaikan terlebih dahulu.
Hal ini diungkapkan Anies menjawab pertanyaan Ganjar Pranowo, Calon Presiden lawannya di Pemilu 2024. Ganjar saat itu meminta pendapat Anies soal kondisi Jakarta yang penuh masalah mulai dari kemacetan, kepadatan, hingga polusi dan membuat ibu kota harus pindah.
"Kalau ada masalah jangan ditinggalkan, diselesaikan. Itu filosofi nomor satu. Ketika di Jakarta menghadapi masalah, maka masalah lingkungan hidup, masalah lalu lintas, kepadatan penduduk, ini harus diselesaikan. Ditinggalkan tidak membuat otomatis selesai. Justru ini harus dibereskan," sebut Anies, Selasa (12/12/2023) lalu. (*)
Operasi Patuh Siginjai 2026 Bakal Dimulai 8 Juni, Sasar Plat Nomor Bodong dan ETLE
Pemprov Jambi Beberkan Dasar Hukum Hibah Untuk Instansi Vertikal
Warga Pematang Sulur Dilaporkan Hilang Saat Mancing di Buluran Kenali
Mantan Wamenaker Divonis 4,5 Tahun Penjara Kasus Korupsi Pengurusan Sertifikasi K3
Gubernur Al Haris: Ponpes Tak Tergantikan Bentuk Akhlak dan Pengetahuan Generasi Muda
Transaksi Janggal Meningkat di Masa Kampanye, Salah Satunya Bersumber Dari Pertambangan Ilegal