IMCNews.ID, Jambi - Konsorsium Pengawal Kebijakan Pemerintah (KPK-Pemerintah) bakal menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama berbagai pihak terkait pelaku usaha di bidang pertambangan batu bara.
Terkhusus yang terkait dengan kegiatan hauling. Plt Ketua Umum Asosiasi Supir Angkutan Batu Bara (ASABA), Jefri Bintara Pardede yang juga juru bicara konsorsium mengatakan, bahwa rakor ini akan menghadirkan beberapa pihak terkait.
"Kita rencananya akan menghadirkan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Dirlantas Polda Jambi, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jambi," katanya.
Dia mengungkapkan, sebagai peserta rakor yakni perusahaan pemilik IUP dan kontraktor, perusahaan transportir batubara, perusahaan TUKS batubara, ASABA dan asosiasi tekait bidang batubara.
Kata dia, rakor itu bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mengurai persoalan dan mengawal kebijakan pemerintah guna mengoptimalkan penerapan aturan-aturan yang sudah ada.
Seperti, sambung dia, dua surat edaran Dldari Kementerian ESDM dan semua surat edaran dan instruksi Gubernur terkait pengaturan Hulu dan Hilir tata kelola batubara.
"Rapat koordinasi Ini diharapkan akan menghasilkan kesepakatan dan solusi demi kelancaran dan ketertiban proses hauling Batubara. Dimana hasil rapat koordinasi akan disampaikan kepada Forkompimda Provinsi Jambi dan para pemangku kebijakan pemerintah pusat di Jakarta," ujar Jefri.
Kegiatan rakor ini akan dilaksanakan Jumat (1/9/2023) besok di Yello Hotel Jambi. (*)
Sempat Dibantarkan, Bengawan Kamto Terdakwa Korupsi Kredit BNI Rp105 M Kembali Ditahan
Gandeng KI Jambi, LLDIKTI Sosialisasikan Keterbukaan Informasi Perguruan Tinggi Swasta
BMKG Ingatkan Kemarau Tahun Ini Lebih Kering Dibanding 30 Tahun Terakhir
Gubernur Al Haris: RKPD Provinsi Perlu Jaga Keselarasan dengan Target Nasional
Sekda Sudirman Buka Sosialisasi EPSS dan Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2026
Berkontribusi Aktif, Pemprov Jambi Dukung Keberlanjutan Operasional PetroChina