IMCNews.ID, Jambi - Konsorsium Pengawal Kebijakan Pemerintah (KPK-Pemerintah) bakal menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama berbagai pihak terkait pelaku usaha di bidang pertambangan batu bara.
Terkhusus yang terkait dengan kegiatan hauling. Plt Ketua Umum Asosiasi Supir Angkutan Batu Bara (ASABA), Jefri Bintara Pardede yang juga juru bicara konsorsium mengatakan, bahwa rakor ini akan menghadirkan beberapa pihak terkait.
"Kita rencananya akan menghadirkan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Dirlantas Polda Jambi, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jambi," katanya.
Dia mengungkapkan, sebagai peserta rakor yakni perusahaan pemilik IUP dan kontraktor, perusahaan transportir batubara, perusahaan TUKS batubara, ASABA dan asosiasi tekait bidang batubara.
Kata dia, rakor itu bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mengurai persoalan dan mengawal kebijakan pemerintah guna mengoptimalkan penerapan aturan-aturan yang sudah ada.
Seperti, sambung dia, dua surat edaran Dldari Kementerian ESDM dan semua surat edaran dan instruksi Gubernur terkait pengaturan Hulu dan Hilir tata kelola batubara.
"Rapat koordinasi Ini diharapkan akan menghasilkan kesepakatan dan solusi demi kelancaran dan ketertiban proses hauling Batubara. Dimana hasil rapat koordinasi akan disampaikan kepada Forkompimda Provinsi Jambi dan para pemangku kebijakan pemerintah pusat di Jakarta," ujar Jefri.
Kegiatan rakor ini akan dilaksanakan Jumat (1/9/2023) besok di Yello Hotel Jambi. (*)
Febrie Adriansyah Diserahkan ke JPU Kejari Jaksel, Segera Dilimpahkan ke Pengadilan
Atlet Petanque Jambi Topan Satria Dipanggil Ikuti Seleksi World Cup 2026
Gubernur Minta Veteran Tak Berhenti Mengabdi, Wariskan Semangat Juang ke Generasi Muda
Gambut Londerang Kembali Terbakar, Al Haris Turun ke Lokasi Uji Zat Pemadam Api
Respon Kebijakan Pengalihan Gaji PPPK ke Pusat, M Hafiz: Potensi Ruang Fiskal Bagi Daerah
Berkontribusi Aktif, Pemprov Jambi Dukung Keberlanjutan Operasional PetroChina