Laporkan Kondisi Pertanahan ke Menteri ATR/BPN, Al Haris Ungkap Soal Konflik Lahan

IMCNews.ID, Muaro Jambi - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Marsekal TNI (Purn) Dr. (HC) Hadi Tjahjanto, SIP menyambangi Jambi, Kamis (24/8/2023) kemarin.

Kedatangan itu dengan agenda penyerahan sertifikat hak pakai instansi, program strategis nasional, wakaf dan rumah ibadah.

Kegiatan penyerahan itu dilakukan di Candi Kedaton, Komplek percandian Muaro Jambi. Pada kesempatan itu, Gubernur Jambi Dr Al Haris, melaporkan kondisi pertanahan fi Jambi. Beberapa di antaranya soal pembebasan lahan komplek Candi Muaro Jambi. Kemudian pembebasan Lahan Tol Jambi-Betung dan Tol Jambi-Rengat serta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Provinsi Jambi. 

Gubernur Al Haris mengatakan, lahan Komplek Candi Muaro Jambi telah diurus oleh BPN Muaro Jambi dengan 130 hektar lahan yang telah dibebaskan. Kemudian tahun 2023/2024 Provinsi Jambi mendapatkan anggaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yaitu sekitar Rp850 Milyar.

"Bahwa lahan Candi ini kemarin sudah diurus oleh BPN Muaro Jambi hampir 130 hektar sudah kita bebaskan dengan APBN 2022. Kemudian pada tahun anggaran 2023/2024 ini insya Allah nambah lagi Pak, dan sudah disepakati Bapak Menteri Pendidikan kemarin ada sekitar Rp850 Milyar untuk Candi kita," Kata Gubernur Al Haris.

Sementara soal progres Tol Jambi-Betung dia mengatakan tidak ada kendala. Hanya saja ada penambahan lahan 4,5 hektar untuk exit tol. Kemudian progres Tol Jambi-Rengat lahannya sudah clear dan sudah diukur. Hanya saja pihak manajemen aset negara belum bisa membayar uang ganti rugi.

Selain itu Al Haris juga menyampaikan bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sudah lengkap yaitu Kota Sungai Penuh, dan setelah ini Kota Jambi akan menyusul.

"Ke depan kabupaten/kota yang lain segera menyusul. Kemudian kami ada sedikit permasalahan di lapangan terkait konflik lahan. Insya Allah kami akan terus mediasi bersama ketua DPR supaya cepat selesai permasalahan ini," tandasnya.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Marsekal TNI (Purn) Dr. (HC) Hadi Tjahjanto mengatakan, Kota Sungai Penuh dalam waktu dekat akan dideklarasikan menjadi Kota Lengkap. Dengan catatan akan diverifikasi terlebih dahulu supaya ke depan tidak ada lagi permasalahan-permasalahan saling mencaplok dan sengketa karena semuanya sudah terdaftar. Serta bisa dibungkus secara elektronik antara data fisik dan data yuridisnya itu bisa akurat.

Menteri juga menyampaikan, mengenai Panen Raya dengan maksud yaitu menyerahkan sertifikat sebanyak 13.366 sertifikat di Provinsi Jambi. Dimana target Provinsi Jambi yaitu berjumlah 2,5 Juta sertifikat. Saat ini yang sudah terdaftar berjumlah 1,8 juta, hanya kurang 700 ribu sertifikat.

"Saya sudah sampaikan kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Jambi harus bekerja keras, untuk rakyat kita harus bekerja Spartan habis-habisan. Kita tidak lagi lari sprint, tapi kita lari marathon untuk menyelesaikan permasalahan rakyat," kata Menteri.

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi Drs. Agustin Iterson Samosir melaporkan, penyerahan sertifikat ini terdiri dari 368 sertifikat hak pakai instansi. Dimana ada 18 sertifikat Candi Muaro Jambi. 

Sertifikat Wakaf sebanyak 480 diseluruh kabupaten/kota, Sertifikat Redis sebanyak 2 ribu sertifikat, Sertifikat Lintas Sektor sebanyak 500 sertifikat yang terdiri dari UKM Budidaya Ikan dan Nelayan tangkap di 8 kabupaten/kota dan yang terakhir ada 10 ribu sertifikat PTSL di 11 kabupaten/kota. 

Selain penyerahan sertifikat, dalam acara juga dilakukan penandatanganan kerjasama antara Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi dengan Universitas Jambi dan Universitas Muaro Bungo. (IMC01)