Rupiah Kian Tertekan, Intervensi BI Tak Cukup, Fiskal Harus Diperbaiki

IMCNews.ID, Jambi – Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan setelah menembus level psikologis Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan awal Juni 2026.

Pelemahan tersebut memicu kekhawatiran pelaku pasar karena terjadi di tengah meningkatnya tekanan fiskal domestik.

Selain itu, ketidakpastian ekonomi global, serta memudarnya optimisme terhadap kemampuan rupiah untuk kembali ke level yang lebih kuat dalam waktu dekat.

Pengamat ekonomi, Noviardi Ferzi menilai bahwa pelemahan rupiah saat ini tidak dapat dipandang sebagai gejolak sementara.

Menurutnya, tekanan yang terjadi merupakan akumulasi berbagai persoalan struktural yang membutuhkan respons kebijakan yang lebih komprehensif dari pemerintah dan otoritas moneter.

"Intervensi Bank Indonesia memang penting untuk menjaga stabilitas pasar keuangan, tetapi dalam situasi sekarang intervensi moneter saja tidak cukup. Pemerintah juga harus memperkuat kredibilitas fiskal agar kepercayaan investor kembali pulih," kata Noviardi Ferzi, Sabtu (6/6/2026).

Dia menjelaskan, pelemahan rupiah hingga kisaran Rp18.015–Rp18.049 per dolar AS merupakan perkembangan yang jauh melampaui berbagai proyeksi awal yang memperkirakan nilai tukar masih berada di rentang Rp16.675–Rp16.775 sepanjang 2026.

Menurutnya, perubahan tersebut mencerminkan adanya pergeseran persepsi pasar terhadap risiko ekonomi Indonesia.

Noviardi menilai investor kini semakin mencermati sejumlah indikator fundamental, mulai dari defisit fiskal yang mendekati batas 3 persen produk domestik bruto (PDB).

Selain itu, peningkatan utang pemerintah yang mendekati Rp10.000 triliun, hingga potensi pelebaran defisit transaksi berjalan yang diperkirakan mencapai 0,8 persen PDB pada 2026 dan berpotensi meningkat pada tahun berikutnya.

Di samping itu, perhatian pasar juga tertuju pada berbagai program strategis pemerintah yang membutuhkan pembiayaan besar.

Menurutnya, transparansi sumber pendanaan dan disiplin pengelolaan anggaran menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor terhadap kemampuan pemerintah mengelola risiko fiskal jangka panjang.

"Pasar tidak hanya melihat angka pertumbuhan ekonomi. Mereka juga melihat kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan fiskal dan memastikan keberlanjutan pembiayaan pembangunan. Ketika muncul keraguan, tekanan terhadap rupiah akan semakin besar," ujarnya.

Di sisi eksternal, Noviardi mengakui bahwa konflik geopolitik di Timur Tengah, kenaikan harga minyak dunia, penguatan dolar AS, serta tingginya imbal hasil obligasi Amerika Serikat turut memperberat tekanan terhadap mata uang negara berkembang.

Namun ia menegaskan bahwa faktor domestik saat ini justru menjadi perhatian utama investor.

Menurutnya, kondisi tersebut menjelaskan mengapa rupiah belum mampu memanfaatkan potensi sentimen positif dari kemungkinan penurunan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) pada paruh kedua 2026.

"Normalnya, ketika ekspektasi penurunan suku bunga AS menguat, mata uang negara berkembang mendapat ruang untuk menguat. Namun saat ini pasar masih menunggu sinyal yang lebih kuat terkait kesehatan fiskal Indonesia," jelasnya.

Noviardi memperkirakan nilai tukar rupiah masih berpotensi bergerak pada kisaran Rp18.000 hingga Rp18.200 per dolar AS dalam jangka pendek.

Apabila ketegangan geopolitik semakin meningkat dan perbaikan fiskal berjalan lambat, rupiah berisiko melemah lebih jauh hingga mendekati Rp18.600 per dolar AS.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa Indonesia belum berada dalam situasi krisis. Cadangan devisa yang relatif memadai, sektor perbankan yang masih kuat, serta peluang masuknya investasi asing tetap menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Karena itu, Noviardi mendorong pemerintah untuk segera memperkuat disiplin fiskal, menjaga kredibilitas APBN, memperluas sumber penerimaan negara, dan meningkatkan kepastian investasi guna mengembalikan kepercayaan pasar.

"Rupiah yang kuat tidak hanya ditentukan oleh kebijakan Bank Indonesia. Stabilitas nilai tukar juga sangat bergantung pada kesehatan fiskal, kepastian kebijakan, dan tingkat kepercayaan investor terhadap arah ekonomi nasional. Momentum ini harus menjadi alarm untuk memperkuat fondasi ekonomi sebelum tekanan menjadi lebih besar," pungkasnya. (*)