IMCNews.ID, Jakarta - Menteri Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku sempat ditawari menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan.
"Kepada Pak Syaikhu waktu ke rumah bersama Al Muzzammil, kan beliau menjajaki untuk mencari cawapresnya Anies, antara lain bertanya, 'Pak Mahfud bersedia tidak? (Saya jawab) tidak," sebut Mahfud MD di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Senin (5/6/2023) dilansir dari antara.
Untuk diketahui, Syaikhu merupakan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sedangkan Al Muzzammil Yusuf adalah politisi PKS yang kini merupakan anggota DPR RI.
Alasannya menolak menjadi Cawapres Anies karena dia menilai Anies didukung partai-partai yang bisa mengajukan cawapres sendiri.
"Saya bilang, karena di koalisi bapak itu ada NasDem, Demokrat dan PKS. Itu banyak, ada yang calonnya dari partainya sendiri. Kalau saya diajak ke situ malah saya merusak demokrasi," ungkapnya.
Kata dia, jika dia menerima tawaran itu kemudian malah ada partai yang keluar dari koalisi malah bisa merusak komunikasi yang sudah berjalan.
"Oleh sebab itu saya bilang kepada ketua PKS, jaga koalisi, jangan ajak saya ke dalam agar koalisi tidak pecah," ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Mahfud juga menerangkan soal pesannya mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana terkait Pemilu 2024.
"Kan Denny itu, bilang ditugaskan oleh Pak Mahfud untuk menjaga Anies agar demokrasi hidup dan dia dapat tiket, memang iya, karena dia (Denny) kan selalu menuduh pemerintah itu mau menjegal Anies," terangnya.
"Menuduh juga ada upaya menggagalkan pemilu, memperpanjang, menunda pemilu. Kalau gitu bagi tugas, 'Kamu saya tugaskan jaga Anies, agar demokrasi hidup dan tidak lagi menuduh pemerintah', itu maksud saya," sambungnya.
Menurut Mahfud, bila Denny berpikir ada upaya untuk menggagalkan pemilu, maka sebaiknya Denny melaporkannya langsung kepada dirinya.
"Kalau ada oknum, pemerintah, oknum ya, ya bilang saya. Nah saya yang jaga pemilnya. Jangan dituduh mau gagalkan pemilu. Saya yang jaga agar pemilunya jadi, bagi tugas gitu dan saya beri tugas itu bukan hanya kepada Denny," tegasnya.
Mahfud meminta semua partai yang mendukung Anies untuk terus bersama menjaga demokrasi.
"Bukan hanya Denny yang saya tugaskan, teman-teman yang mendukung Anies, saya bilang 'jaga'. Kan banyak teman saya yang jadi pendukung, dia jaga. Meskipun saya tidak dukung, tapi saya tetap jaga demokrasi. Kan begitu," tegas Mahfud.
Seperti diketahui, ada tiga nama calon presiden yang mencuat untuk mengikuti pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Mereka adalah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Kemudian, mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang dideklarasikan oleh Partai NasDem, Partai Demokat dan PKS.
Terakhir, ada nama Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang diusulkan oleh Partai Gerindra berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Untuk diketahui, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijawalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI.
Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. (*)
Kabel Transmisi Putus di Mestong Jambi Penyebab Blackout Listrik Sumatera
Makna Berkurban Idul Adha di Tengah Kesenjangan Sosial di Jambi
KABAR DUKA! Seorang Jamaah Haji Asal Jambi Meninggal Dunia di Makkah
Sepanjang Triwulan Pertama 2026 Ditemukan 1.443 Orang Dipasung Akibat Masalah Kesehatan Mental
Listrik se-Sumatera Padam Total, Pemerintah Didesak Audit Menyeluruh PLN