Dalam politik, memenangkan kepercayaan publik adalah sebuah prestasi. Namun mempertahankan kepercayaan jauh lebih sulit daripada memperolehnya.
Sejarah politik, baik di Indonesia maupun di berbagai negara demokrasi, menunjukkan bahwa banyak partai lahir membawa semangat perubahan, tetapi tidak sedikit yang kemudian berubah menjadi organisasi yang persis seperti kekuatan politik yang dahulu mereka kritik.
Karena itu, setelah hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menempatkan elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melampaui sejumlah partai yang lebih lama berdiri, sesungguhnya ujian terbesar PSI baru saja dimulai.
Kenaikan elektabilitas tersebut tentu merupakan sinyal positif. Setidaknya, hasil survei itu mengindikasikan bahwa strategi komunikasi politik PSI mulai diterima oleh sebagian masyarakat, terutama generasi muda yang menginginkan politik yang lebih terbuka, lebih cepat, dan lebih relevan dengan tantangan zaman.
Tidak dapat dipungkiri, kehadiran Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, sebagai figur nasional dengan tingkat kepercayaan publik yang tinggi turut memberikan energi politik yang besar bagi PSI.
Namun, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, seorang figur hanyalah katalisator. Katalisator dapat mempercepat perubahan, tetapi tidak pernah menjadi satu-satunya penyebab perubahan itu sendiri.
Perubahan yang sesungguhnya terjadi berada pada masyarakat. Lahirnya generasi pemilih baru telah mengubah cara kerja politik Indonesia. Mereka tidak lagi memilih berdasarkan nostalgia sejarah, melainkan berdasarkan relevansi.
Mereka tidak lagi terikat secara permanen pada identitas partai, tetapi pada kemampuan partai menghadirkan solusi.
Di sinilah PSI memperoleh peluangnya.
Namun, justru karena peluang itu datang dari harapan publik, PSI harus menyadari bahwa ekspektasi masyarakat terhadapnya jauh lebih tinggi dibandingkan kepada partai-partai tua.
Publik tidak sedang berharap lahir satu partai baru. Publik sedang berharap lahir cara baru dalam berpolitik. Inilah yang harus dipahami oleh seluruh kader PSI, terutama di daerah.
Tantangan terbesar PSI bukan hanya memenangkan pemilu, melainkan menjaga agar budaya politik internalnya tetap konsisten dengan nilai-nilai pembaruan yang selama ini dikampanyekan.
Risiko terbesar bukan datang dari serangan lawan politik, melainkan dari godaan untuk mengadopsi praktik-praktik lama yang selama ini menjadi sumber kekecewaan masyarakat terhadap sebagian partai-partai tua.
Dalam teori Institutional Isomorphism yang diperkenalkan oleh sosiolog Paul J. DiMaggio dan Walter W. Powell, organisasi baru memiliki kecenderungan untuk secara perlahan meniru budaya organisasi yang telah lebih dahulu mapan.
Proses ini sering kali tidak disadari. Demi memperoleh legitimasi, diterima oleh lingkungan politik, atau sekadar mengikuti kebiasaan yang sudah dianggap normal, organisasi baru akhirnya mengadopsi pola pikir dan cara kerja organisasi lama.
Jika teori tersebut diterapkan dalam konteks politik Indonesia, maka PSI menghadapi tantangan yang nyata.
Semakin besar partai ini tumbuh, semakin besar pula tekanan untuk mengikuti praktik-praktik politik yang selama ini dianggap sebagai "cara biasa" dalam berpolitik.
Di sinilah seluruh kader PSI harus berhati-hati. Jangan sampai semangat perubahan berhenti di tingkat nasional, tetapi memudar ketika diterjemahkan di daerah.
Jangan sampai politik yang dibangun masih berorientasi pada patronase, perebutan pengaruh internal, pendekatan transaksional, atau komunikasi yang hanya aktif menjelang pemilu.
Sebab, jika itu yang terjadi, publik tidak akan melihat PSI sebagai pembawa perubahan. Publik hanya akan melihat wajah baru dengan cara lama. Dan generasi pemilih baru biasanya sangat cepat membaca kontradiksi semacam itu.
Mereka hidup di era keterbukaan informasi. Mereka membandingkan janji dengan tindakan, narasi dengan kenyataan, serta slogan dengan perilaku sehari-hari.
Kepercayaan yang diberikan hari ini dapat berubah menjadi kekecewaan esok hari apabila mereka menemukan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara politik baru dan politik lama.
Karena itu, seluruh kader PSI harus memahami bahwa keberhasilan partai tidak hanya ditentukan oleh figur nasional atau strategi komunikasi pusat.
Kepercayaan publik dibangun melalui perilaku politik setiap kader, mulai dari tingkat pusat hingga ranting. Cara melayani masyarakat, menyelesaikan persoalan publik, menerima kritik, menjaga integritas, dan membangun komunikasi yang sehat merupakan wajah sesungguhnya dari sebuah partai.
Jika di tingkat akar rumput kader masih bekerja dengan pola yang identik dengan budaya politik lama, maka identitas pembaruan yang menjadi kekuatan utama PSI perlahan akan terkikis. Pada akhirnya, sejarah tidak akan mengingat PSI karena usianya yang muda.
Sejarah akan mengingat PSI karena satu pertanyaan sederhana: apakah partai ini benar-benar berhasil mengubah cara berpolitik di Indonesia, atau justru berubah menjadi bagian dari budaya politik yang dahulu ingin diubahnya. Sebab partai tua tidak lahir karena usia.
Partai tua lahir ketika sebuah organisasi berhenti belajar, berhenti mendengar rakyat, merasa paling benar, dan mulai nyaman dengan cara-cara lama.
Jika itu terjadi, PSI tidak perlu menunggu puluhan tahun untuk menjadi partai tua. Ia bisa menjadi partai tua hanya dalam satu periode kekuasaan. (*)
*) Penulis adalah Notaris PPAT di Kota Jambi
