Hasil survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis akhir Juli 2026 memunculkan satu fenomena yang layak dibaca lebih dalam.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mencatat elektabilitas 4,1 persen, melampaui Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), bahkan mulai mendekati sejumlah partai yang telah lama menguasai panggung politik nasional.
Sebagian kalangan segera menghubungkan kenaikan itu dengan bergabungnya Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, ke dalam struktur kepemimpinan PSI.
Analisis tersebut tidak sepenuhnya keliru. Jokowi adalah figur politik dengan pengaruh elektoral yang masih kuat sehingga kehadirannya hampir pasti memberikan efek positif terhadap persepsi publik.
Namun, menjelaskan seluruh fenomena ini hanya sebagai "efek Jokowi" justru terlalu menyederhanakan persoalan. Dalam ilmu politik, seorang tokoh dapat berperan sebagai katalisator, yakni mempercepat sebuah proses yang sesungguhnya telah berlangsung.
Tetapi katalisator bukanlah penyebab utama. Jika masyarakat masih memiliki loyalitas kuat kepada pola politik lama, sebesar apa pun pengaruh seorang tokoh, lonjakan elektabilitas sebuah partai tidak akan terjadi dengan cepat.
Artinya, ada perubahan yang lebih mendasar daripada sekadar perpindahan seorang tokoh nasional.
Yang sesungguhnya sedang berubah adalah perilaku pemilih Indonesia.
Ilmu politik mengenal istilah political dealignment, yaitu memudarnya loyalitas tradisional pemilih terhadap partai-partai yang selama puluhan tahun menjadi pilihan utama.
Ketika loyalitas itu melemah, akan muncul fase berikutnya yang disebut political realignment, yakni terbentuknya konfigurasi politik baru akibat bergesernya orientasi pemilih kepada partai atau kekuatan politik yang dianggap lebih relevan dengan zamannya.
Fenomena inilah yang tampaknya mulai terlihat di Indonesia. PSI bukan penyebab perubahan tersebut. PSI hanyalah salah satu partai yang untuk sementara berhasil menangkap momentum perubahan itu.
Indonesia saat ini sedang mengalami transformasi demografi politik. Generasi Z telah menjadi salah satu kelompok pemilih terbesar, sementara dalam beberapa tahun ke depan Generasi Alfa akan mulai memasuki daftar pemilih.
Mereka lahir di era internet, tumbuh bersama media sosial, dan membentuk pandangan politik melalui ruang digital yang bergerak cepat tanpa batas geografis.
Mereka tidak memiliki ikatan emosional dengan sejarah panjang partai-partai politik.
Mereka tidak merasa mempunyai kewajiban moral untuk memilih sebuah partai hanya karena jasa masa lalunya. Bagi mereka, sejarah layak dihormati, tetapi sejarah bukan alasan utama untuk memberikan suara. Yang mereka cari adalah relevansi.
Pemikiran ini sejalan dengan teori pergeseran nilai (value shift) yang dikemukakan ilmuwan politik Ronald Inglehart.
Ia menjelaskan bahwa generasi baru cenderung bergeser dari politik yang bertumpu pada identitas, tradisi, dan loyalitas menuju politik yang lebih menekankan kualitas hidup, inovasi, keterbukaan, serta kemampuan menjawab persoalan nyata masyarakat.
Karena itu, pemilih muda tidak lagi bertanya, "Partai ini sudah berdiri berapa lama?" Mereka justru bertanya, "Apa solusi yang ditawarkan bagi masa depan saya?"
Perubahan cara berpikir inilah yang tampaknya belum sepenuhnya dibaca oleh banyak partai tua.
Selama bertahun-tahun, sebagian partai tua menikmati kenyamanan politik yang dibangun oleh sejarah panjang, jaringan organisasi yang kuat, dan loyalitas pemilih yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Mereka percaya bahwa nama besar adalah modal yang akan terus menghasilkan dukungan politik. Padahal, politik digital telah mengubah hampir seluruh aturan permainan.
Hari ini, algoritma media sosial lebih cepat membentuk opini dibanding baliho di pinggir jalan. Podcast lebih sering didengar daripada pidato politik berjam-jam. Video berdurasi satu menit mampu menjangkau jutaan pemilih dalam hitungan jam.
Kecepatan merespons isu sering kali lebih menentukan daripada panjangnya pengalaman politik.
Sayangnya, sebagian partai tua masih berbicara dengan bahasa politik dua dekade lalu kepada masyarakat yang telah hidup di era kecerdasan buatan, ekonomi digital, dan komunikasi serba instan.
Di sinilah letak persoalan sebenarnya. Bukan karena partai tua kehilangan sejarah. Melainkan karena mereka mulai kehilangan bahasa yang dipahami generasi baru.
Karena itu, hasil survei SMRC seharusnya tidak dibaca sebagai sekadar kenaikan elektabilitas PSI. Yang jauh lebih penting adalah pesan yang dikandung oleh angka tersebut.
Pesan itu sederhana, tetapi keras: generasi baru tidak lagi memberikan kepercayaan secara otomatis kepada partai tua. Kepercayaan harus diperoleh melalui gagasan, inovasi, integritas, dan kemampuan beradaptasi.
Bagi partai-partai tua, ini merupakan alarm yang tidak boleh diabaikan. Regenerasi tidak cukup hanya mengganti usia pengurus atau menampilkan wajah-wajah muda di panggung kampanye.
Regenerasi harus menyentuh cara berpikir, cara berkomunikasi, cara merumuskan kebijakan, serta keberanian meninggalkan pola-pola politik yang sudah tidak lagi relevan dengan karakter pemilih masa kini.
Sementara bagi PSI, hasil survei ini juga bukan alasan untuk berpuas diri. Elektabilitas bukan kemenangan. Survei hanyalah potret sesaat, sedangkan pemilu adalah ujian panjang yang ditentukan oleh kualitas kader, kekuatan organisasi, integritas, dan kemampuan menjaga kepercayaan publik secara konsisten. Namun, satu hal tampaknya semakin sulit dibantah.
Yang sedang kita saksikan bukan semata-mata kebangkitan PSI. Yang sedang kita saksikan adalah mulai runtuhnya paradigma politik lama yang selama puluhan tahun bertumpu pada loyalitas historis, sekaligus lahirnya generasi pemilih yang menjadikan relevansi sebagai ukuran utama dalam menentukan pilihan politiknya.
Jika partai-partai tua masih mengira lawan terbesarnya adalah PSI, mereka mungkin sedang salah membaca sejarah. Sebab lawan sesungguhnya bukanlah satu partai, melainkan lahirnya generasi pemilih yang tidak lagi memilih berdasarkan nostalgia, tetapi berdasarkan relevansi.
Dalam politik modern, sejarah memang layak dihormati. Namun, hanya relevansi yang mampu memenangkan masa depan. (*)
*) Penulis adalah Eks Mahasiswa FISIP Universitas Jambi & Caleg DPR RI 2024-2029
