Soal Sistem Terbuka atau Tertutup, Begini Kata Ketua KPU RI

IMCNews.ID - Mahkamah Konstitusi (MK) belum memutuskan sistem pemilihan umum (pemilu) pada 2024 mendatang, apakah akan dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menegaskan, saat ini pihaknya masih menggunakan sistem yang berlaku, yakni proporsional terbuka.

"KPU pegangannya nanti jika sudah ada putusan MK dibacakan, karena dari situlah kami mengetahui dan itulah yang benar," ujar Hasyim, Senin (29/5/2023).

Dengan belum adanya putusan MK terkait hal ini, maka sistem yang digunakan adalah proporsional terbuka.

Pernyataan itu menyikapi pernyataan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana yang mengklaim bahwa memperoleh informasi mengenai putusan MK perihal sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup.

"Saya kira yang tahu yang bersangkutan (Denny, red) yang menyatakan itu di publik, sehingga supaya adil, supaya jelas, teman-teman bisa menanyakan kepada yang membuat pernyataan itu," ucapnya.

Sampai saat ini, KPU tetap akan mengacu pada sistem proporsional terbuka dalam menyusun surat suara maupun logistik lain untuk Pemilu 2024.

Sebelumnya, MK telah menerima permohonan uji materi (judicial review) terhadap Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka yang didaftarkan dengan nomor registrasi perkara 114/PUU-XX/2022 pada 14 November 2022.

Keenam orang yang menjadi pemohon ialah Demas Brian Wicaksono (Pemohon I), Yuwono Pintadi (Pemohon II), Fahrurrozi (Pemohon III), Ibnu Rachman Jaya (Pemohon IV), Riyanto (Pemohon V), dan Nono Marijono (Pemohon VI).

Delapan dari sembilan fraksi partai politik di DPR RI pun menyatakan menolak sistem pemilu proporsional tertutup yakni Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PAN, PKB, PPP dan PKS. 

Hanya satu fraksi yang menginginkan sistem pemilu proporsional tertutup yakni PDI Perjuangan. (*)