IMCNews.ID, Jambi - Dana senilai Rp3,9 miliar disiapkan untuk menangani jalan alternatif dari Simpang Durian Luncuk hingga ke Sridadi.
Anggaran itu merupakan dana dari 41 Badan Usaha Pertambangan di Provinsi Jambi.
Hal itu disampaikan langsung oleh Gubernur Jambi, Al Haris usai rapat Pembahasan Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban terkait Pembangunan Jalan Alternatif Angkutan Batubara di Jambi, di Ruang Rapat Lantai 5 Gedung Sadli I Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI, Jakarta, Selasa (14/02/2023).
Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, M.Idris F Sihite secara langsung memimpin rapat bersama tersebut.
Hadir dalam rapat tersebut, yang Direktur Pembinaan Pengusaha Batubara, Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Jambi dan Badan Usaha Pertambangan Batubara Jambi.
“41 Perusahaan Batubara di Provinsi Jambi memberikan komitmen kontribusi sebesar lebih kurang Rp.3,9 miliar untuk membantu perbaikan ruas jalan dari Simpang Luncuk sampai ruas jalan Sridadi Kabupaten Batanghari,” ujar Al Haris.
Kata dia, mekanisme yang telah disepakati bersama adalah percepatan perbaikan jalan alternatif tersebut dari Badan Usaha Pertambangan Batubara melalui forum CSR akan mengelola anggaran tersebut.
"Dimana forum CSR bertanggungjawab menyampaikan laporan progres pelaksanaan secara berkala kepada Gubernur Jambi, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI dan Badan Usaha Pertambangan Batubara,” jelas Al Haris.
Al Haris menuturkan, Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya mengurai kemacetan secara bertahap demi kenyamanan masyarakat Jambi.
Dia mengimbau seluruh Badan Usaha Pertambangan Batubara agar dapat mengendalikan dan mengontrol sopir truk batubara agar dapat lebih tertib dalam berlalu lintas dengan menciptakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sederhana.
“Salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jambi adalah penertiban terhadap penggunaan plat kendaraan angkutan batubara dari Jambi yang tentunya dapat meningkatkan pendapatan daerah,” tutur Al Haris.
Pembentukan Forum CSR sendiri, tambahnya, merupakan bentuk komitmen bersama Badan Usaha Pertambangan Batubara dalam berkontribusi dan berkomitmen terhadap Provinsi Jambi.
"Penunjukkan Forum CSR dimana penugasan yang diberikan oleh Gubernur Jambi kepada Forum CSR untuk mengelola dana komitmen Badan Usaha Pertambangan Batubara Jambi sebesar lebih kurang Rp.3,9 miliar dengan melaporkan progres pelaksanaan secara berkala,” lanjut Al Haris.
Al Haris menegaskan, tidak ada yang menginginkan terjadinya kemacetan di Provinsi Jambi. Sebab kemacetan yang terjadi juga menyebabkan kerugian bagi seluruh pihak terutama waktu.
“Saya mengingatkan kepada Badan Usaha Pertambangan Batubara dan Forum CSR agar berkomitmen penuh dan mengambil peran dalam upaya penyelesaian permasalahan yang ada, sehingga masyarakat Provinsi Jambi mendapatkan kenyamanan dan kondisi di Provinsi Jambi tetap kondusif,” pungkasnya. (*)
