Pembangunan Sport Center di Pijoan Dipastikan Berlanjut, Abun Yani: Urgensinya Apa Kok Ngoyo Kali

Kamis, 24 November 2022 - 06:20:03 WIB

Kadis PUPR Provinsi Jambi, M Fauzi dan Abun Yani. (ist)
Kadis PUPR Provinsi Jambi, M Fauzi dan Abun Yani. (ist)

IMCNews.ID, Jambi - Rencana pembangunan sport center di Pijoan, Kabupaten Muaro Jambi dipastikan akan tetap berjalan. Padahal, lahannya digugat oleh Yayasan Pendidikan Jambi yang juga mengklaim sebagai pemilik lahan.

"Prosesnya terus kita lanjutkan, persiapan proses pembangunan fisik itu di akhir Desember dan pembangunan kita jadwalkan dimulai dari tahun 2023 mendatang," kata Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, M Fauzi sebagaimana dikutip dari Jambi Independent, Rabu (23/11/2022) kemarin.

Lantas bagaimana jika dalam gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Sengeti, Pemprov Jambi kalah. Menurut Fauzi, jika kalah, uang muka pembangunan sport center akan dikembalikan.

"Sampai saat ini tidak ada opsi untuk memindahkan lagi lokasi pembangunan stadion ini, tentu kita berharap pembangunannya dapat terus berjalan," tegasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Jambi, Abun Yani mempertanyakan urgensi dari pembangunan sport center ini. Pemprov Jambi seperti terlalu memaksakan pembangunan ini.

"Urgensinya apa sih kok ngoyo kali. Mbok ya ditunda. Masih banyak urgensi lain yang nyata di depan mata kita. Infrastruktur dimana-mana hancur, ekonomi masyarakat juga belum pulih perlu pembinaan, kita menghadapi krisis pangan global, banyak sekali yang didepan mata terabaikan. Yang wajib tak dilaksanakan, yang sunah dilaksanakan," sebutnya.

"Kita jangan bagak-bagak punya sport center yang mewah tapi rakyat kita lapar, Infrastruktur kita rusak, apalah artinya itu. Jangan terlalu banyak pencitraan," tambahnya.

Dia mengaku sudah menyampaikan di rapat komisi maupun di rapat banggar di hadapan TAPD dari Pemprov Jambi agar jangan dulu melanjutkan pembangunan ini.

"Kita sudah sampaikan beberapa hari yang lalu di hadapan TAPD, kita sampaikan bahwa status tanah itu dalam sengketa. Unbari mengklaim mereka punya legalitas, pemprov juga. Semua mengklaim pemilik yang sah. Namun sekarang tak bisa lagi kita begitu. Yang punya domain menyatakan sah yang mana itu pengadilan," tegasnya.

Menurut dia, karena persoalan ini sudah didaftarkan di pengadilan, nanti akan ada mediasi sebelum masuk proses sidang.

"Kalau tak ada kesepakatan maka akan lanjut ke persidangan. Saya pribadi meminta silahkan dilanjutkan kalau ada keputusan nonlitigasi, ada kesepakatan di luar persidangan atau ada keputusan litigasi yakni keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," ungkapnya.

Kata Abun Yani, dalam persoalan ini yang digugat oleh Yayasan Pendidikan Jambi bukan hanya Pemprov Jambi, tapi termasuk juga DPRD Provinsi Jambi. 

"Maka kita sarankan jangan dulu dibangun sebelum ada keputusan nonlitigasi maupun litigasinya. Siapa yang mau menjamin uang rakyat ini. Siapa juga yang bisa menjamin pemprov yang akan menang. Kalau pemprov yang kalah bagaimana, sedangkan ini uang rakyat," ungkapnya.

Soal pernyataan Kadis PUPR yang menyatakan jika Pemprov Jambi kalah dalam gugatan, maka uang muka pembangunan akan dikembalikan, Abun Yani kembali mempertanyakannya. 

"Sebelum pembangunan kan ada tanda terima penyerahan lokasi yang diserahkan oleh pemilik proyek ke rekanan, proses penyerahan lokasi ini belum clean and clear. Sedangkan ini waktu penyerahan ini lagi bermasalah, bagaimana mau buat berita acaranya. Jangan dipaksakan. Ini cacat administrasi lagi, bisa ke ranah pidana," tukasnya. 

Dia malah kembali mempertanyakan urgensi dari pembangunan sport center ini. 

"Urgensinya apa sih membangun sport center itu. Kita tak melarang pemprov membangun, kita support. Masalah tempat kan bukan domain DPRD yang menentukan. Ada tiga lokasi, kita minta untuk memilih. Tiga lokasi ini di Sungai Gelam, pal 10 ya kalau tidak salah, kemudian Pijoan. Sebelum lakukan kegiatan kita minta lokasinya clean and clear secara hukum," tandasnya.

Dia berharap Pemprov Jambi mempertimbangkan kembali rencana pembangunan sport center tersebut di Pijoan hingga ada kepastian hukum mengenai lahan yang akan dibangun.

"Kerja nyata untuk rakyat langsung. Kebutuhan dasar yang mendesak apa sih. Karena ini menyangkut uang APBD, kita tidak mau masalah ini melebar dan semakin dalam," pungkas Abun Yani. (*/IMC01)



BERITA BERIKUTNYA