Pemkot Jambi Tebar Ancaman Bagi Penunggak Pajak

• IMCNews.ID, Jambi - Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi memberikan ancaman kepada para penunggak pajak di Kota Jambi. Mereka diberi batas waktu untuk menyelesaikan persoalan pajak hingga 31 Desember 2021. 

Jika tak ada niat baik, Pemkot mengancam akan membekukan izin usahanya untuk sementara waktu. Wali Kota Jambi, Syarif Fasha, Rabu (29/12/2021) mengatakan, pemerintah juga bakal meninjau ulang perizinan usaha tersebut. 

"Bisa saja kami bawa ke ranah hukum. Karena masalah pajak ini kita diawasi langsung oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) melalui Korsupgah KPK RI. Setiap upaya yang kita lakukan, termasuk juga penyegelan itu kita laporkan semua ke KPK RI," ujarnya.

Untuk mekanisme pembayaran pajak yang menunggak tersebut, pihaknya memberi keleluasaan kepada badan pengelola pajak dan retribusi daerah (BPPRD) Kota Jambi. Apakah dengan skema mencicil atau langsung melunasi. 

"Itu kita serahkan ke BPPRD," katanya.

Terpisah, Anggota Komisi II DPRD Kota Jambi, Sutiono menekankan agar Pemkot Jambi mengedepankan azas persuasif. 

"Dikasih peringatan dulu lah, satu, dua dan seterusnya. Sebab sekarang masih dalam kondisi pandemi, terlebih beberapa usaha masih dalam masa transisi untuk kembali bangkit. Jadi apakah diberi dispensasi atau kelonggaran-kelonggaran," kata Sutiono.

Menurutnya, beberapa usaha seperti Cafe, restoran dan tempat hiburan sangat terpukul karena Pandemi Covid-19, yang mengakibatkan penghasilan mereka berkurang.

"Bisa bayar karyawan saja sudah Alhamdulillah. Jadi saya minta pemerintah kota Jambi bisa memberi keringanan atau harus ada toleransi. Pengusaha juga harus kita lindungi. Pemerintah tidak salah mengambil langkah tegas," katanya.

Sutiono mengatakan, pemerintah bisa saja menerbitkan Surat Pemberitahuan Hutang (SPH) kepada para penunggak pajak. 

"Intinya saya bukan membela pengusaha. Itu yang harus digarisbawahi. Tapi sekarang memang kondisi sedang sulit. Ekonomi baru mulai berkembang, kalau sepi tentu kita beri toleransi. Kalau ramai tentu kita harus tegas. Jangan sampai pengusaha ini bangkrut," katanya. (IMC01)