IMCNews.ID, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan bahwa pembangunan desa memastikan percepatan penurunan stunting di desa.
"Pembangunan desa ini memastikan percepatan penurunan stunting di desa, desa akan tetap memilih prioritas dalam membangun masa depan anak dengan memperhatikan kesehatan dan pendidikan anak, termasuk memperhatikan kesehatan dan pendidikan ibu," katanya saat memberikan sambutan secara virtual dalam Rapat Koordinasi Nasional yang dipantau via daring di Jakarta, Senin.
Secara operasional, ia menambahkan, agenda pembangunan percepatan penurunan stunting di antaranya dilakukan dengan ketersediaan data yang lengkap, akurat, dan berkelanjutan terkait anak dan ibu di desa.
"Karena itulah, pencapaian 18 SDG's Desa kami mulai dengan pengumpulan data desa berbasis Rukun Tetangga, rumah tangga, dan individu," kata Gus Halim, demikian ia biasa disapa.
Ia menyampaikan bahwa salah satu tugas Kemendes PDTT adalah terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa, di mana terdapat sebanyak 18 tujuan.
Dikemukakannya bahwa SDG's desa tujuan kedua, yakni desa tanpa kelaparan memiliki sasaran menghilangnya prevalensi kurang gizi, stunting, dan anemia, serta bayi yang mendapat ASI eksklusif mencapai prevalensi 100 persen.
Adapun SDG's Desa tujuan ketiga, yakni, desa sehat dan sejahtera mencakup keikutsertaan seluruh warga desa atas BPJS Kesehatan.
"Seluruh warga desa mendapatkan penanganan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan dalam persalinan, menghilangkan kematian ibu melahirkan, dan bayi diikuti imunisasi dasar lengkap," katanya.
Dalam kesempatan itu, Mendes PDTT juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan prioritas penanganan stunting di provinsi Aceh, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
Kemudian, di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.
Di lokasi prioritas tersebut, Mendes PDTT merinci, dana desa telah dimanfaatkan untuk operasional bidan sebesar Rp74,9 miliar, pembelian obat Rp221,5 miliar, pemberian makanan tambahan Rp2,1 miliar.
Kemudian, untuk rehab bangunan dan operasional Puskesdes sebesar Rp4,7 miliar, rehab bangunan dan operasional polindes ( pondok bersalin desa) Rp1,2 triliun, serta untuk rehab pembangunan dan operasional posyandu Rp1,9 triliun, demikian Abdul Halim Iskandar. (IMC02/Ant)
Rp20 Triliun Disiapkan Untuk Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan
DPRD Kota Jambi Harap Kemenkeu Temukan Titik Terang Soal Sertifikat di Zona Merah
Satgas Pengendalian Harga Beras Temukan Pedagang Jual di Atas HET
Korupsi Dana Desa hingga Rp942 Juta, Kades Muara Hemat Kerinci Jadi Tersangka
Dilantik Jaksa Agung, Sugeng Hariadi Resmi Jabat Kajati Jambi
Rp4,43 Triliun Dana KUR Tersalurkan Pada 84.426 Debitur di Jambi